Artikel Terbaru

#Logo BUMDes Terbaru Indonesia - Logo pada sebuah organisasi atau badan memiliki arti dan makna tertentu yang menjadi spiritnya. Itu artinya logo dalam konteks organisasi, bukanlah sebatas desain gambar belaka. Lebih dari itu, kandungan makna yang melekat pada setiap logo memiliki kedalaman arti dan makna sebagai ciri khas atau identitas yang kedudukannya sangat penting. Tidak terkecuali "Logo BUMDes".

Sudah tidak diragukan lagi, Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes adalah organisasi atau badan usaha yang dikelola oleh Desa mestinya memiliki lambang atau logo organisasi/kelembagaan. Selain soal arti dan maknanya, logo masing-masing BUMDes menjadi pembeda dengan BUMDes-BUMDes lainnya. 

Desain Logo BUMDes PNG dan JPG

Apakah Anda sedang mencari contoh logo BUMDes terbaru dan keren? Baik dalam bentuk format desain gambar PNG, JPG, maupun CDR? Secara umum, dalam artikel ini Kami akan memberikan penjelasan sederhana dan sekaligus link download logo BUMDes yang dikemas dalam bentuk kumpulan contoh file WinRar (ZIP), bukan PDF atau Doc (Word).

#Logo BPD Desa Terbaru - Apakah Anda sedang mencari contoh logo Badan Permusyawaratan Desa (BPD)? Apakah Anda mencari logo BPD bersama membangun Indonesia? Baik itu format gambar PNG, JPG, CDR, Vector, atau pun format gambar lainnya. Dalam artikel ini Anda akan menemukan ulasan sekaligus file download gambar logo resmi BPD Desa terbaru yang didesain dengan berbagai macam format gambar (multiformat).

Perlu Kami tegaskan di awal bahwa yang Kami maksud dalam artikel ini bukanlah logo Bank Pembangunan Daerah, melainkan logo Badan Permusyawaratan Desa.

Logo BPD Desa

Selain stempel dan kop surat, identitas resmi dari BPD bisa dikenali dengan adanya "logo". Namun faktanya, untuk beberapa daerah logo BPD masih menggunakan logo pemerintah kabupaten. Dan sebagiannya sudah menggunakan logo resmi masing-masing.

Setelah beberapa desa memprakarsai munculnya logo khusus untuk BPD. Tentu saja ini merupakan kabar baik bagi organisasi BPD yang belum menentukan format logo mereka. 

Minimal ada referensi atau inspirasi sebelum memutuskan dan menentukan logo seperti apa yang cocok untuk BPD di Desa nya. 

<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5C2DNBNsSd1misx7zpt_Rnux1mG_mhnWHP2cgdBy8ZPBxJ-a6U_k1SQerO0G2yuw6r3ZQKlXAHN0FYjoFCyB03Ql82v3JtKFkfctluEOTj1qeWqUU0JbHKolr0Vd9A39UULAUG7Sov1g/s320/logo-bpd-desa.jpg" alt="Logo BPD (Badan Permusyawaratan Desa)"/>
Gambar Logo Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Jika kebetulan Anda mencari informasi seputar contoh logo BPD. Anda bisa download kumpulan file gambar logo BPD melalui link download berikut ini:


Catatan: Untuk saat ini dalam file tersebut, Anda akan menemukan contoh gambar logo resmi BPD dalam bentuk format PNG dan JPG. Sedang format file lain seperti CDR, Vector, dan lain-lain akan Kami update nanti. Format file yang Anda download itu dikemas dalam bentuk ZIP/WINRar. Jika Anda sudah berhasil download jangan lupa di-ekstrak agar file dapat Anda gunakan dengan baik.

Mengapa Kami mengulas dan membagikan contoh logo BPD ini kepada Anda?


Semoga dengan adanya link download kumpulan contoh logo yang Kami bagikan ini dapat memberikan ide-ide baru bagi Anda untuk mendesain logo BPD yang paling tepat dan cocok. 

Cek juga: Contoh Daftar Hadir BPD

Untuk informasi standar daftar gaji BPD, visi misi BPD, dan syarat menjadi anggota BPD, akan Kami ulas pada kesempatan berikutnya.

Demikian ulasan mengenai logo Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Semoga contoh gambar logo yang Kami bagikan ini dapat bermanfaat untuk Anda semua, khususnya bagi para anggota BPD di Desa secara nasional dimanapun Anda berada. Mari bersama membangun Indonesia!

Jika sebelumnya kita telah mengulas mengenai contoh format Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa dan Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas salah satu persyaratan administrasi Pilkades. lainnya, yakni Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan UUD 1945, serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa merupakan salah satu bagian dari tahapan persiapan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Karena itu, sudah seharusnya regulasi daerah (Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati) tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur bahwa salah satu persyaratan administrasi atau syarat tambahan yang wajib dipenuhi oleh bakal calon Kepala Desa petahana (incumbent) atau Penjabat (PJ) Kepala Desa adalah Surat Pernyataan Telah Menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan.

 Apa itu Surat Pernyataan Telah Menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan?

 Surat Pernyataan Telah Menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa petahana atau PJ Kepala Desa diatas materai cukup (materai 6000) dan diketahui oleh Camat yang menyatakan bahwa:
saya adalah Kepala Desa Petahana atau Penjabat Kepala Desa telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan atau Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa.
Hasil diskusi Kami pada beberapa Sobat Desa di berbagai daerah terkait dengan "Surat Pernyataan Telah Menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan". Ternyata sebagian daerah belum memasukannya sebagai administrasi Pilkades atau lebih tepatnya syarat tambahan bagi kades petahana (incumbent) maupun PJ Kades yang maju dalam Pilkades.

 Padahal penyampaian laporan akhir masa jabatan Kepala Desa itu sifatnya wajib. Untuk mengakomodir dan sekaligus menyederhanakannya, maka menurut Kami, Pemerintah Daerah perlu mengatur format Surat Pernyataan Telah Menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan yang diperuntukan khusus kepada bakal calon Kades petahana atau PJ Kades dalam Perda/Perbup tentang Pemilihan Kepala Desa.
<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimGTAGaESK-jVhnDdrsIYEqEC0w3hbSNdhVAFIvEKc9FxOzoP3ncthTFWMnrnIlkW7n4IMlpP4nF6u1I38vtTqylnZvfCH2LOyNUDRCWbuZmJuCmouM-c3SzSCWaQ0rg32e61DJNldMec/s320/penyampaian-laporan-akhir-masa-jabatan.jpg" alt="Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa"/>
Infografis: Kewajiban Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa
Agar seluruh tahapan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dapat berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka sudah semestinya kegiatan-kegiatan dalam setiap tahapan Pilkades tersebut diselesaikan. 

 Cek juga: 
Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dilakukan melalui 4 tahapan, yakni:
  • Tahapan persiapan
  • Tahapan pencalonan; 
  • Tahapan pemungutan suara; dan 
  • Tahapan penetapan.
(Sumber: Pasal  6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa)

 Cek juga: LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa vs LPPD Akhir Tahun

 Kali ini kita fokus pada tahapan persiapan, yang mana dalam regulasi sangat jelas diatur bahwa terdapat beberapa kegiatan dalam tahap persiapan Pilkades ini. Catatan Kami, setidaknya ada 2 poin penting terkait dengan Laporan Akhir Masa Jabatan bagi Kepala Desa dalam regulasi Pilkades. 
  • Pertama, pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
  • Kedua, laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
(Sumber: diolah dari Pasal 7 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014)

 Selengkapnya Sobat Desa bisa cek pada artikel: KUMPULAN PERMENDAGRI TENTANG DESA

 Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan Pilkades. Maka sudah sepatutnya regulasi daerah menindaklanjutinya menjadi persyaratan administrasi wajib bagi Kepala Desa petahana atau PJ Kepala Desa yang ingin maju pencalonan Kepala Desa dalam Pilkades. Artinya itu adalah syarat tambahan.

Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa pembuat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan (rechterlijke beslissing/court decision). 

 Apakah Anda sedang mencari contoh Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara (imprisonment)  dalam bentuk format Doc (Word) maupun PDF terbaru?

 Berbeda dengan surat keterangan, Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara dibuat secara individual atau dibuat sendiri oleh seseorang yang biasanya digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam pengurusan lamaran pekerjaan, pencalonan, atau pun hal tertentu lainnya. Surat Pernyataan ini wajib ditandatangani diatas materai 6000 sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekedar informasi, bahwa ada perbedaan yang mendasarkan antara pidana penjara dan pidana kurungan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht/Criminal Code). 

 Cek juga: 
Pidana Penjara
  • Pidana penjara dapat dikenakan selama seumur hidup atau selama waktu tertentu, antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut (lihat pada Pasal 12 KUHP - Wetboek Van Strafrecht), serta dalam masa hukumannya dikenakan kewajiban kerja (lihat pada Pasal 14 KUHP - Wetboek Van Strafrecht). 
  • Pidana penjara dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana kejahatan.
<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVCrJ5-7rwMldf8_St5U5WRmnPluPdhsIO-RjFJxnbPJ9uOSB2G-glYvw6X-CZYowTs7nU9jRfDgErfLKD-zyf7z8SJ0Z0ipwLXDrumShh98LmSJhYP0F5oGijqzOSFFHOTk4atk_ga8k/s320/contoh-format-surat-pernyataan-tidak-sedang-menjalani-hukuman-pidana-penjara-doc-pdf.jpg" alt="download contoh format surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara doc pdf"/>
Infografis: download contoh format surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara doc pdf

Pidana Kurungan
  • Pidana kurungan dikenakan paling pendek satu hari dan paling lama satu tahun (Lihat Pasal 18 ayat (1) KUHP), tetapi dapat diperpanjang sebagai pemberatan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan (lihat Pasal 18 ayat (3) KUHP) serta dikenakan kewajiban kerja tetapi lebih ringan daripada kewajiban kerja terpidana penjara (baca Pasal 19 ayat (2) KUHP).
  • Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran (baca buku ketiga KUHP tentang Pelanggaran), atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan (baca Pasal 30 ayat (2) KUHP).
Jadi yang dimaksud hukuman dalam contoh surat pernyataan ini adalah hukum pidana penjara, bukan pidana kurungan. 

 Cek juga: Surat Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa dan Addendum

 Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana ini biasanya akrab ditemui pada saat pengurusan administrasi CPNS, administrasi pencalonan jabatan, atau pada instansi tertentu.

 Dalam persyaratan administrasi Pemilihan Kepala Desa, salah satu syarat wajib yang dilengkapi oleh bakal calon Kepala Desa adalah Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara. Itulah mengapa Kami sebagai pengelola Blog format-administrasi-desa.blogspot.com mencoba memberikan ulasan dan contoh format surat pernyataan ini kepada Anda. 

 Cek juga: Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (Kontrak+Addendum)
<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinRw71vyGT6BxK8MjokiFb8cb2Kjv-8gG6fjPG2Ov-zlfaJxCETedDkIo-1s9L-by3HyEFS14_1wFg1W0bi4yPKci4F8MCC_scIQF0tzHKSbFZ-pdLL8PxHo8ZMQe1xiYYCHoSfLdRjQE/s320/surat-pernyataan-tidak-sedang-menjalani-hukuman-penjara.jpg" alt="contoh surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara"/>
#Contoh Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara


Contoh Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara

Cek juga: Contoh Surat Lamaran CPNS 2019 (Terbaru)

 Berikut ini cuplikan redaksi contoh Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara atau contoh surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara:

Sebagaimana dalam aturan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) bahwa bakal calon Kepala Desa yang pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan (baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut) tidak diperbolehkan menjadi Kepala Desa. 
Persyaratan Pilkades ini kemudian dijabarkan kedalam bukti surat, yakni Surat Pernyataan.

Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sampai dengan saat pendaftaran bakal calon Kepala Desa:
  • tidak pernah sama sekali menjabat sebagai Kepala Desa; atau
  • tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan Kepala Desa.
<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbGzQM3TNB8GlURE3dEr0iG6VxAthIzaX_4x66tRjpedk6L8GMB9YmXn21_tSdoqAJQzelRwPi-U5v40wJkaatyyPbweUH3xMMsCAvh8vdJWJ1vsfQEUWjaaqCfIDmx1wyfjqbwp_ltJw/s320/surat-pernyataan-tidak-pernah-menjabat-kepala-desa.jpg" alt="contoh surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa"/>
#Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjabat Kepala Desa
Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjabat Kepala Desa/Lurah Desa ini wajib ditandatangani oleh masing-masing bakal calon Kepala Desa (Kades) diatas kertas bermaterai cukup (materai 6000). Berkas Surat pernyataan ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi atau memenuhi persyaratan administrasi dalam tahapan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa.

 Untuk request dari Sobat Desa mengenai Contoh Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjabat Anggota BPD dan Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Anggota PPS akan Kami buat pada kesempatan atau postingan berikutnya.

 Cek juga: 

Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa adalah surat pernyataan yang dibuat oleh masing-masing bakal calon Kepala Desa sebagai syarat administrasi wajib dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Biasanya, Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa berisi pernyataan bakal Calon Kades bahwa yang bersangkutan benar-benar bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, dan siap mengikuti seluruh tahapan Pilkades. 

 Surat pernyataan ini wajib ditandatangani oleh bakal Calon Kepala Desa diatas materai 6000. Dan surat pernyataan ini dibuat secara sadar tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun juga. 

 Ok guys, apakah Anda mencari contoh Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa, baik format Doc (Word) maupun PDF terbaru?

Situs Blog format-administrasi-desa.blogspot.com ini menyediakan contoh format administrasi Pilkades. Dan salah satunya adalah Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa yang dapat Anda download dengan mudah dan gratis (free).

 Untuk contoh Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi anggota BPD, atau Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Perangkat Desa akan Kami ulas pada postingan selanjutnya.

 Cek juga: Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

 Bagaimana cara membuat Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan sebagai Kepala Desa?
<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP81m1dHib_VBCzmah3X4w3eQLnzz-rmsirmVf5Zg0HQuDNl2Ruma9KPH_EWTFh7ZqZJmg4A5FfZDjK_MtoRoAKycSv3DeyoEGB5VhQqU4SXhscbLlbCKMoVSJGhSYIEhqORlWqX0K3AE/s320/surat-pernyataan-bersedia-dicalonkan-menjadi-kepala-desa.jpg" alt="contoh surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa"/>
#Contoh Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Sebagai Kepala Desa dalam Pilkades


Contoh Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa

Berikut ini contoh format Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa:

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :
  • Nama          : LA SURAT
  • Jenis Kelamin      : Laki-Laki
  • Tempat/Tgl. Lahir : Baubau, 20 September 1982
  • Agama                :  Islam
  • Pekerjaan              : Perangkat Desa
  • Alamat                  : ..........
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ....................., Kecamatan ............... dan siap mengikuti seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.
.........................., ...........................
YANG MEMBUAT PERNYATAAN
[tanda tangan dan materai Rp 6.000,- ]

.......................................
Cek juga: 
Ok guys, seperti yang Anda lihat pada petikan redaksi contoh Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan diri sebagai Kepala Desa (Kades) diatas. Mungkin kalau diperhatikan belum terlalu rapi atau teratur. 

DAFTAR ISI:

Kop Surat Panitia Pilkades

Kop Surat Panitia Pilkades adalah bagian teratas (kepala surat) dari lembaran surat resmi yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. Kop Surat Panitia Pilkades merupakan salah satu naskah dinas yang terdiri dari nama, alamat sekretariat, dan logo panitia Pilkades. 

Penulisan dan penempatan Kop Surat Panitia Pilkades memiliki tujuan yang sama dengan Kop Surat Resmi/Dinas pada instansi, organisasi atau perusahaan pada umumnya. Kop Surat ini bertujuan memberikan informasi kepada penerima surat tentang asal surat, siapa nama pengirim, dan alamat pengirim surat tersebut. 

Dengan kata lain, kop surat panitia Pilkades menjadi salah satu identitas resmi (selain stempel) yang dapat diketahui dan memudahkan oleh penerima surat mengenalinya. 

Kedudukan kop surat dalam administrasi pemilihan Kepala Desa, baik serentak maupun antar waktu adalah sebagai legalitas (pengesahan) atas setiap surat resmi yang dibuat oleh Panitia Pilkades. 

#Prioritas Dana Desa 2020 - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah ditandatangani dan ditetapkan oleh Menteri Desa PDTT (Eko Putro Sandjojo) pada tanggal 2 September 2019 di Jakarta. Permendes PDTT No. 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012 pada tanggal 5 September 2019 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Widodo Ekatjahjana) di Jakarta.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget