FORMAT ADMINISTRASI DESA

Mars Karang Taruna adalah lagu yang diciptakan sebagai penyemangat dan wujud rasa kebersamaan di antara anggota Karang Taruna di seluruh Indonesia. Lagu ini tidak hanya menjadi korsa bagi mereka, tetapi juga salah satu identitas utama organisasi Karang Taruna. Lirik dan chord Mars Karang Taruna mengandung makna mendalam tentang pengabdian kepada masyarakat. Bagi Anda yang ingin menikmati dan mempelajari lagu ini lebih lanjut, Anda dapat download Mars Karang Taruna MP3 secara gratis di artikel ini.

Contoh Surat Kuasa | Ingin membuat surat kuasa yang simpel namun lengkap? Kumpulan Contoh Surat Kuasa terbaru ini siap membantu kamu!

#SK TPK 2025 - SK TPK Desa atau Surat Keputusan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan Desa adalah salah satu administrasi TPK yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa di Desa.

Contoh Surat Rekomendasi Camat tentang Pengangkatan Perangkat Desa - Dalam proses pengangkatan Perangkat Desa, salah satu dokumen penting yang harus disiapkan adalah Surat Rekomendasi dari Camat. Surat ini merupakan bukti tertulis bahwa Camat sebagai pimpinan Kecamatan memberikan rekomendasi atas usulan atau Surat Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat DesaSurat Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa adalah surat permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk meminta atau memohon agar diberikan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa hasil penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa. yang diajukan oleh Kepala Desa. Surat rekomendasi ini tidak hanya sebagai bentuk formalitas, tetapi juga menjadi dasar terbit atau tidaknya SK Pengangkatan Perangkat DesaSK Pengangkatan Perangkat Desa adalah Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengangkat orang yang telah memenuhi syarat menjadi Perangkat Desa. oleh Kepala Desa.

Dalam artikel yang telah saya perbarui beberapa kali ini, saya membahas format dan contoh surat rekomendasi Camat terbaru untuk membantu Anda memahami bagaimana surat ini harus disusun.

Masa Jabatan Kepala Desa merupakan salah satu isu yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan Desa di Indonesia. Kepala Desa adalah pemimpin utama di tingkat Desa yang memiliki peran strategis dalam mengelola dan memajukan wilayahnya. Oleh karena itu, durasi dan jumlah periode masa jabatan Kepala Desa menjadi perhatian penting, baik bagi masyarakat Desa maupun pemerintah Pusat dan Daerah.

Menjadi Kepala Desa adalah sebuah tanggung jawab besar yang tidak hanya melibatkan kepemimpinan, tetapi juga pengelolaan administrasi desa dan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Desa bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga desa. Karena pentingnya peran ini, pemerintah telah menetapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon Kepala Desa. Artikel ini akan menguraikan secara rinci syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon Kepala Desa sesuai aturan terbaru yang diatur dalam UU No 3 Tahun 2024.

Di tengah maraknya berita tentang kasus Pungli yang meresahkan masyarakat Desa, penting untuk memahami dengan jelas apa yang termasuk pungutan yang DIPERBOLEHKAN (sah) dan apa yang tergolong sebagai PUNGLI. Apakah semua pungutan Desa diperbolehkan? Bagaimana cara membedakannya?

Artikel ini akan membahas semua aspek tersebut, memberikan panduan lengkap tentang apa yang seharusnya dipungut sesuai aturan dan bagaimana melaporkan Pungli jika terjadi.

Dengan dikeluarkannya Permendes 8/2023, ketentuan mengenai pungutan desa yang sebelumnya diatur dalam Permendes 1/2015 DICABUT dan dinyatakan TIDAK BERLAKU LAGI. Pencabutan ini membawa potensi implikasi pada cara desa mengelola pungutan. Mari kita telaah apa arti pencabutan ini bagi desa-desa di seluruh Indonesia.

Tepat tanggal 25 April 2024, untuk kedua kalinya UU Desa diubah. Perubahan kedua terwujud melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.