Artikel Terbaru

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Akhirnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mengubah Permendes No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 untuk kedua kalinya melalui Permendes No 7 Tahun 2020.

Seperti kita ketahui sebelumnya perubahan pertama dilakukan melalui Permendes No 6 Tahun 2020, hanya saja dalam aturan tersebut dinilai belum ada tambahan besaran BLT Dana Desa. Karena itulah Menteri Desa PDTT menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM ➽➽✅➽➽ Aplikasi APBDes Excel V.3 adalah salah satu jenis software aplikasi keuangan desa untuk versi lanjutan dari Aplikasi APBDes Excel V.2.1 yang telah dibuat, dikembangkan, dan di-launching oleh Pak Mustaghfiri, ST. Meski manual, aplikasi berbasis microsoft excel ini dapat memudahkan para Operator Desa dalam hal mempersiapkan data rancangan APBDes  (secara manual) sebelum nantinya akan melakukan input data Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa).

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Berita Acara BLT Dana Desa merupakan dokumen legal yang berisi hasil kesepakatan bersama dalam musyawarah desa insidentil atau khusus terkait siapa saja keluarga miskin penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Dalam artikel ini Kami akan memberikan contoh berita acara BLT Dana Desa, Notulen, beserta Daftar Hadir (Absensi) Rapat yang dapat Sobat Desa download dengan gratis.

Jenis Peraturan
Peraturan Menteri
Instansi
Kementerian Dalam Negeri
Nomor Peraturan
20
Tahun Peraturan
2018
Tentang
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Tanggal Ditetapkan
2018-04-11
Nomor Berita Negara
611
Nomor Tambahan Berita Negara
Tanggal Diundangkan
2019-05-08
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di Jakarta pada tanggal 11 April 2018. Dan telah diundangkan melalui Berita Negara (BN) Nomor 611 tertanggal 8 Mei 2018. Apa yang ditetapkan oleh Mendagri tersebut sekaligus mengubah/merevisi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Kode Penomoran Indeks Surat Dinas/Nomor Surat Resmi dan Contoh-Nya


#Nomor Surat/Kode Surat merupakan bagian dari proses tata kelola administrasi di instansi pemerintahan, lembaga pemerintahan, maupun organisasi yang mengacu pada sistem penomoran surat dinas atau surat resmi. Kode Surat Dinas atau Nomor Surat Resmi adalah tanda atau patokan baku berupa nomor indeks surat-menyurat tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk bidang atau hal yang berhubungan dengan surat dinas atau surat resmi yang dibuat (kedinasan).
Javascript DisableAnda Kurang Beruntung! Aktifkan JavaScript untuk Melihat Konten Kami