FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Dalam ulasan ini kita akan mengulas topik seputar 'Satgas Linmas' sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Laporan Linmas atau pelaporan Linmas adalah salah satu tahapan dari 3 (tiga) tahapan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | #Permendagri 26 Tahun 2020 | Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat pada tanggal 12 Mei 2020. Permendagri 26 Tahun 2020 tentang Linmas ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548 pada tanggal 2 Juni 2020 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | #Permendagri 84/2014 | Seperti kita ketahui bahwa sebelumnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat atau LINMAS diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Namun kini Permendagri 84 Tahun 2014 tentang Linmas sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pasca terbitnya Permendagri Nomor 26 Tahun 2020.
Berikut ini merupakan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 beserta lampirannya:
#Juknis Penyaluran PKH 2020 telah disusun Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI.
 |
| Download Permendagri No 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa PDF |
FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Jika sebelumnya aturan teknis terkait SIPD diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Kini aturan tersebut dicabut dan yang diberlakukan adalah Permendagri 70 Tahun 2019.
Agar memudahkan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat, memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 391 dan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri 98/2018 belum mengatur informasi pemerintahan daerah dalam satu sistem yang terhubung sehingga perlu menetapkan Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 28 Januari 2020. Permendagri 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas ASN ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251 pada tanggal 16 Maret 2020.
