FORMAT ADMINISTRASI DESA

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Jika sebelumnya aturan teknis terkait SIPD diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Kini aturan tersebut dicabut dan yang diberlakukan adalah Permendagri 70 Tahun 2019.

Agar memudahkan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat, memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 391 dan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri 98/2018 belum mengatur informasi pemerintahan daerah dalam satu sistem yang terhubung sehingga perlu menetapkan Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 28 Januari 2020. Permendagri 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas ASN ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251 pada tanggal 16 Maret 2020.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 adalah peraturan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan perencanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Baik itu pengawasan umum maupun pengawasan teknis.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi, dan Antar Provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 29 Agustus 2019. Permendagri 5 Tahun 2019 tentang Mutasi PNS ini diundangkan pada tanggal 10 September 2019 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034.

Permendagri No 58 Tahun 2019 adalah peraturan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengamanatkan mutasi PNS antar Kabupaten/Kota antar Provinsi dan antar Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Desember 2017. Permendagri 137 Tahun 2017 ini diundangkan pada tanggal 31 Desember 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955.

Permendagri No 17 Tahun 2017 mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045); dan Pasal 72 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Permendagri 137/2017, yang dimaksud dengan "Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan" adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

Sesuai penjelasan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Permendagri 137/2017, yang dimaksud dengan "Data Wilayah Administrasi Pemerintahan" adalah data dasar yang memuat nama wilayah administrasi, luas wilayah dan jumlah penduduk.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Dasar hukum administrasi Desa adalah Permendagri 47 Tahun 2016.

Pada artikel sebelumnya mengenai Contoh Format Buku Administrasi Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri 47 tahun 2016 sebagian sudah Kami jelaskan bahwa dasar hukum atau aturan terkait buku administrasi pemerintahan Desa mengacu atau berdasarkan Permendagri No 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa beserta Lampiran-nya.

Lantas, pertanyaannya adalah:

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Aturan atau dasar hukum Laporan Kepala Desa adalah Permendagri 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Sebagaimana sebagian sudah Kami jelaskan dalam ulasan sebelumnya terkait Contoh LPPD dan LKPPD Terbaru Sesuai Permendagri 46 tahun 2016, bahwa dasar hukum penyusunan LPPD Kepala Desa, termasuk LKPPD dan ILPPD merujuk pada Permendagri No 46 Tahun 2016 dan Lampiran-nya.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Aturan mengenai P4GN diatur melalui Permendagri 12 Tahun 2019 tentang P4GN.

Dalam ulasan kali ini memuat penjelasan umum terkait Permendagri No 12 Tahun 2019. Selain penjelasan, Kami juga menyediakan link download bagi Anda yang mau download Permendagri 12 Tahun 2019 tentang P4GN beserta Lampiran-nya dalam bentuk PDF (bukan Doc).

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah secara profesional. Lebih lanjut "Kompetensi Pemerintahan" diatur dalam Permendagri 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

Dalam ulasan ini berisi penjelasan mengenai Permendagri 108 Tahun 2017. Selain penjelasan, Kami juga menyediakan link download bagi Anda yang mau download Permendagri 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan beserta Lampiran-nya dalam bentuk PDF (bukan Doc).