FORMAT ADMINISTRASI DESA

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 Januari 2020. Permendagri No 8 Tahun 2020 ini diundangkan pada tanggal 31 Januari 2020 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74.

Permendagri No 8 Tahun 2020 merupakan peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 10 Oktober 2017. Permendagri No 96 Tahun 2017 ini diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444.

Permendagri No 96 Tahun 2017 merupakan dasar hukum terkait mekanisme/prosedur/tata cara kerjasama Desa di bidang Pemerintahan Desa. Baik itu kerjasama antar Desa maupun kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Sekedar untuk pengingat bahwa sebelum aturan kerjasama Desa terbaru ini diterbitkan, kerjasama Desa diatur dalam Permendagri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa. Pasca berlakunya Permendagri 96/2017 ini, Permendagri 38/2007 tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa secara resmi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 31 Desember 2015. Permendagri No 82 Tahun 2015 ini diundangkan pada tanggal 5 Januari 2016 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4.

Permendagri No 82 Tahun 2015 adalah dasar hukum pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 14 Maret 2020. Permendagri 123 Tahun 2018 ini diundangkan pada tanggal 16 Maret 2020 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249.

Permendagri No 20 Tahun 2020 merupakan dasar hukum pelaksanaan percepatan penanggulangan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah, baik itu Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 2 Agustus 2017. Permendagri No 65 Tahun 2017 ini diundangkan pada tanggal 5 September 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221.

Permendagri 65 Tahun 2017 ini merupakan revisi atau perubahan terkait aturan Pilkades sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015.

Baca : Download Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Desember 2018. Permendagri 123 Tahun 2018 ini diundangkan pada tanggal 11 Januari 2019 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15.

Permendagri 123 Tahun 2018 ini merupakan revisi atau perubahan yang keempat kalinya terkait hibah dan Bansos yang diatur dalam Permendagri 32/2011.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Permendagri 40 Tahun 2020 tersebut berisi pedoman dalam menyusun perencanaan kegiatan tahunan atau rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021.

Demi memastikan efektivitas jalannya pembangunan di Daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya di tahun 2021, dipandang perlu adanya sinergi perencanaan program kerja tahunan. Baik itu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan antar Pemerintah Daerah melalui RKPD tahun 2021.

Oleh karena pentingnya sinergi dalam perencanaan program kerja tahunan, maka perlu pedoman penyusunan RKPD tahun 2021. Atas dasar itulah kemudian Mendagri menetapkan Permendagri No 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021.

Dalam ulasan ini, Kami akan memberikan penjelasan singkat dan tak lupa Kami lampirkan juga file dokumen Permendagri 40 tahun 2020 bagi Sobat mau download Permendagri ini beserta Lampiran-nya dalam bentuk format PDF.

Baca : Sistematika/Prosedur/Alur/Tahapan Penyusunan RKP Desa dan DU-RKP Desa yang benar

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 22 April 2019. Permendagri 56 Tahun 2019 ini diundangkan pada tanggal 14 Mei 2019 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550.

Permendagri 17 Tahun 2019 ini merupakan peraturan pelaksanaan atau aturan turunan dari PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Disebutkan dalam Pasal 37 Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 bahwa pada saat permendagri ini diberlakukan, maka Permendagri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lihat : Download Permendes PDTT No 17 Tahun 2019 dan Lampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 16 Agustus 2019. Permendagri 56 Tahun 2019 ini diundangkan pada tanggal 26 Agustus 2019 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970.