FORMAT ADMINISTRASI DESA

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Desember 2018. Permendagri 123 Tahun 2018 ini diundangkan pada tanggal 11 Januari 2019 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15.

Permendagri 123 Tahun 2018 ini merupakan revisi atau perubahan yang keempat kalinya terkait hibah dan Bansos yang diatur dalam Permendagri 32/2011.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Permendagri 40 Tahun 2020 tersebut berisi pedoman dalam menyusun perencanaan kegiatan tahunan atau rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021.

Demi memastikan efektivitas jalannya pembangunan di Daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya di tahun 2021, dipandang perlu adanya sinergi perencanaan program kerja tahunan. Baik itu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan antar Pemerintah Daerah melalui RKPD tahun 2021.

Oleh karena pentingnya sinergi dalam perencanaan program kerja tahunan, maka perlu pedoman penyusunan RKPD tahun 2021. Atas dasar itulah kemudian Mendagri menetapkan Permendagri No 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021.

Dalam ulasan ini, Kami akan memberikan penjelasan singkat dan tak lupa Kami lampirkan juga file dokumen Permendagri 40 tahun 2020 bagi Sobat mau download Permendagri ini beserta Lampiran-nya dalam bentuk format PDF.

Baca : Sistematika/Prosedur/Alur/Tahapan Penyusunan RKP Desa dan DU-RKP Desa yang benar

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 22 April 2019. Permendagri 56 Tahun 2019 ini diundangkan pada tanggal 14 Mei 2019 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550.

Permendagri 17 Tahun 2019 ini merupakan peraturan pelaksanaan atau aturan turunan dari PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Disebutkan dalam Pasal 37 Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 bahwa pada saat permendagri ini diberlakukan, maka Permendagri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lihat : Download Permendes PDTT No 17 Tahun 2019 dan Lampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 16 Agustus 2019. Permendagri 56 Tahun 2019 ini diundangkan pada tanggal 26 Agustus 2019 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Desember 2019. Permendagri 109 Tahun 2019 ini diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790.

Permendagri No 54 Tahun 2009 adalah peraturan yang ditetapkan oleh Mendagri yang mengatur tentang pedoman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

Permendagri 54 Tahun 2010 adalah peraturan yang ditetapkan oleh Mendagri yang mengatur tahapan dan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Permendagri 41 Tahun 2020 adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Permendagri 54 Tahun 2019 merupakan peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.