FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | PP No 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2016 oleh Presiden Joko Widodo. PP 14/2016 ini diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly pada tanggal 27 Mei 2016 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101.
FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | UU Rumah Susun terbaru itu diatur pada Undang-Undang nomor berapa, tahun kapan?
Sampai dengan artikel ini Kami terbitkan Undang-Undang yang mengatur tentang Rumah Susun (Rusun) telah diatur melalui UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun ditetapkan pada tanggal 10 November 2011 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. UU Rumah Susun ini diundangkan pada tanggal 10 November 2011 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsudin dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108.
FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan pada 12 Januari 2011 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. UU 1/2011 ini diundangkan pada tanggal 12 Januari 2011 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7.
FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | PP 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat secara resmi diteken oleh Presiden Jokowi pada tanggal 20 Mei 2020. PP Tapera ini diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 20 Mei 2020 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136.
FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 24 Maret 2016. Selanjutnya UU No 4 Tahun 2016 ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55 oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 24 Maret 2016.
FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | #Tapera dan #BP Tapera | Presiden Jokowi baru-baru ini menetapkan aturan terkait program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Aturan tersebut nantinya menjadi dasar dalam teknis pelaksanaan program Tapera dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupr). Baik oleh BP-Tapera, Komite Tapera, Peserta, Bank Kustodian, dan pihak-pihak terkait lainnya.
FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | #Surat Permohonan Pencairan ADD adalah surat permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Desa untuk memohon atau mengajukan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam postingan kali ini Kami akan memberikan ulasan tentang Contoh Surat Permohonan Pencairan ADD.
FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartawasasmita mengeluarkan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 pada tanggal 7 April 2020.
FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | #Tanda Terima Siltap adalah bukti penerimaan atas penghasilan tetap yang diterima oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa. Dalam ulasan ini Kami akan memberikan penjelasan singkat beserta contoh tanda terima Siltap Perangkat Desa, Staf Desa, dan Kepala Desa.
