FORMAT ADMINISTRASI DESA

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Apa saja Sanksi BLT Dana Desa bagi Pemerintah Desa (Pemdes) yang tidak Anggarkan dan Laksanakan Kegiatan BLT DD? Apakah dikenakan sanksi Dana Desa dihentikan? Ataukah dipotong? Atau apa?

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan salah satu bantuan sosial (Bansos) yang anggaran kegiatannya bersumber dari Dana Desa. Ada Sobat Desa yang bertanya begini: "BLT Dana Desa Tidak Dianggarkan dan Dilaksanakan, Bolehkah?".

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Besaran BLT Dana mengalami perubahan sejak ditetapkannya Permenkeu Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkeu Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) kembali menginstruksikan para Kepala Desa seluruh Indonesia untuk mempercepat pencairan/penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Secara khusus, melalui Instruksi Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus, diinstruksikan kepada Kepala Desa yang menyelenggarakan Musdes Khusus/Insidentil Penetapan Calon KPM BLT Dana Desa mulai tanggal 9 Mei 2020.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Instruksi Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD dapat secepatnya mendapatkan hak mereka.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM - Permenkeu 50/PMK.07/2020 secara resmi ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 19 Mei 2020. Dan tanggal yang sama juga Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 dengan Nomor 500 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana.

Statistik Indonesia dalam Infografis 2020 adalah publikasi keempat yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melengkapi kajian data yang disajikan pada Buku Statistik Indonesia 2020. Dalam publikasi ini visualisasi data statistik dikemas sedemikian rupa guna memudahkan pengguna data untuk lebih memahami data yang disajikan pada publikasi Statistik Indonesia 2020.

Statistik Indonesia 2020 (Statistical Yearbook of Indonesia 2020) adalah publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia yang menyajikan beragam jenis data yang bersumber dari BPS dan institusi lain. Dalam katalog atau publikasi "Statistik Indonesia 2020, Penyediaan Data untuk Perencanaan Pembangunan" yang diterbitkan oleh BPS ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, serta perkembangan kondisi sosial-demografi dan perekonomian di Indonesia.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Dalam artikel ini Anda akan menemukan jawaban secara lengkap tentang Daftar Daerah Tertinggal di Indonesia menurut Perpres 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Pertanyaannya adalah apakah daerah Kabupaten ditempat Sobat Desa berada saat ini termasuk dalam Kategori atau Daftar Daerah Tertinggal atau tidak? Bagaimana dengan di Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan di daerah lainnya di Indonesia?