FORMAT ADMINISTRASI DESA

Daftar Isi:

• Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
• BAB I KETENTUAN UMUM
• BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
• BAB III KEANGGOTAAN BPD
• Paragraf 1 Anggota BPD
• Paragraf 2 Peresmian Anggota BPD
• Paragraf 3 Pemberhentian Anggota BPD
• Paragraf 4 Pemberhentian Sementara
• Paragraf 5 Pengisian Anggota BPD Antarwaktu
• Paragraf 6 Larangan Anggota BPD
• BAB IV KELEMBAGAAN BPD
• BAB V FUNGSI DAN TUGAS BPD
• Bagian Kesatu Fungsi BPD
• Bagian Kedua Tugas BPD
• Paragraf 1 Penggalian Aspirasi Masyarakat
• Paragraf 2 Menampung Aspirasi Masyarakat
• Paragraf 3 Pengelolaan Aspirasi Masyarakat
• Paragraf 4 Penyaluran Aspirasi Masyarakat
• Paragraf 5 Penyelenggaraan Musyawarah BPD
• Paragraf 6 Penyelenggaraan Musyawarah Desa
• Paragraf 7 Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
• Paragraf 8 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu
• Paragraf 9 Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa
• Paragraf 10 Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa
• Paragraf 11 Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
• Paragraf 12 Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya
• BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD
• Bagian Kesatu Hak BPD
• Paragraf 1 Pengawasan
• Paragraf 2 Pernyataan Pendapat
• Paragraf 3 Biaya Operasional
• Bagian Kedua Hak Anggota BPD
• Bagian Ketiga Kewajiban Anggota BPD
• Bagian Keempat Laporan Kinerja BPD
• Bagian Kelima Kewenangan BPD
• BAB VII PERATURAN TATA TERTIB BPD
• BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
• BAB IX PENDANAAN
• BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN
• BAB XI KETENTUAN PERALIHAN
• Lampiran Permendagri 110 Tahun 2016
• Download Permendagri No 110 Tahun 2016 tentang BPD PDF

Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Berikut ini tabel gambaran umum terkait Permendagri 110 Tahun 2016 tentang BPD:

Daftar Isi:

• Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS
• Penjelasan PP 17 Tahun 2020
• Download PP No 17 Tahun 2020 PDF

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Perubahan atau Revisi PP Nomor 11 Tahun 2017. Berikut ini sekilas mengenai PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS terbaru:

Daftar Isi:

• Isi Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK
• BAB I KETENTUAN UMUM
• BAB II KRITERIA JABATAN YANG DAPAT DIISI OLEH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
• BAB III KETENTUAN PENUTUP
• Lampiran Perpres 38 Tahun 2020
• DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL YANG DAPAT DIISI OLEH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
• Download Perpres P3K 2020 PDF

Isi Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK

Berikut ini gambaran singkat mengenai Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK (ASN):

Daftar Isi:

• Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja
• BAB I KETENTUAN UMUM
• BAB II PROGRAM KARTU PRAKERJA
• Bagian Kesatu Penerima Manfaat
• Bagian Kedua Manfaat
• Bagian Ketiga Mekanisme Pendaftaran
• Bagian Keempat Penyaluran Dana
• BAB III KELEMBAGAAN
• Bagian Kesatu Umum
• Bagian Kedua Susunan Organisasi
• Bagian Ketiga Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana
• Bagian Keempat Sekretariat Komite
• BAB IV HAK KEUANGAN DAN FASILITAS
• BAB V PENDANAAN
• BAB VI PERAN PEMERINTAH DAERAH
• BAB VII PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
• BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN
• BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja pada tanggal 26 Februari 2020 di Jakarta. Dan pada tanggal 28 Februari 2020 kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly.

Gambar Perpres No 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kerja melalui Program Kartu Pra Kerja

Berikut ini tabel gambaran singkatan terkait dengan Perpres 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui Program Kartu Prakerja:

Uraian	Deskripsi Peraturan
Judul	PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA
Kategori	Peraturan Presiden
Bahasa	Indonesia
Singkatan Bentuk	PERPRES
Nomor Peraturan	36
Tahun Terbit	2020
Bidang Hukum	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal Penetapan	26 Februari 2020
Tanggal Pengundangan	28 Februari 2020
Sumber	JDIH Sekretariat Negara Republik Indonesia
T.E.U Pengarang
Keterangan Status	Berlaku
Uji Materiil
Tipe File	PDF

Berikut ini secara lengkap redaksi salinan Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja:

Daftar Isi:

• Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19
• Apa itu Kedaruratan Kesehatan Masyarakat?

Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19

Daftar Isi:

• Permenkes PSBB
• Isi Permenkes Nomor 9 Tahun 2020
• BAB I KETENTUAN UMUM
• BAB II PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
• BAB III PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
• BAB IV PENCATATAN DAN PELAPORAN
• BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
• BAB VI KETENTUAN PENUTUP
• Download Permenkes No 9 Tahun 2020 PDF
• Tanya Jawab terkait PSBB
• PSBB itu apa artinya? Singkatan dari apa?
• Kapan PSBB mulai diberlakukan?

Permenkes PSBB

Permenkes PSBB | Sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI), Terawan Agus Putranto menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Kembali, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa RI) pada tanggal 30 Maret 2020 mengeluarkan Surat Edaran Mendes PDTT Nomor 11 Tahun 2020. Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (SE Mendes PDTT) tersebut pada intinya memuat tentang perubahan atas Surat Edaran Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa yang sebelumnya sudah diterbitkan.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Berikut ini adalah ulasan khusus yang berisi daftar pertanyaan dan jawaban terkait dengan "Belanja Desa".

Gambar Ilustrasi: Belanja Desa

Daftar Pertanyaan:

• Apa yang dimaksud dengan Belanja Desa?
• Belanja Desa digunakan untuk tujuan apa?
• Sebutkan Apa saja Klasifikasi Belanja Desa?
• Sebutkan dan Jelaskan Apa saja Klasifikasi Belanja Desa Berdasarkan Bidang?
• Sebutkan dan Jelaskan Sub Bidang Apa saja yang termasuk dalam Belanja Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa?
• Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Penyelenggaraan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa?
• Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa?
• Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan Desa?
• Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan?
• Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Pertanahan?
• Sebutkan dan Jelaskan Sub Bidang Apa saja yang termasuk dalam Belanja Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa?
• Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Pendidikan?
• Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Kesehatan?
• Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang?
• Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Kawasan Permukiman?
• Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup?
• Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika?
• Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral?
• Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Pariwisata?
• Sebutkan dan Jelaskan Sub Bidang Apa saja yang termasuk dalam Belanja Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa?
• Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat?
• Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan?
• Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga?
• Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat?
• Sebutkan dan Jelaskan Sub Bidang Apa saja yang termasuk dalam Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa?
• Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Kelautan dan Perikanan?
• Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Pertanian dan Peternakan?
• Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa?
• Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga?
• Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?
• Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal?
• Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian?
• Sebutkan dan Jelaskan Sub Bidang Apa saja yang termasuk dalam Belanja Desa Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak?
• Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Penanggulangan Bencana?
• Apa yang dimaksud dengan kegiatan Penanggulangan Bencana?
• Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Keadaan Darurat?
• Apa yang dimaksud dengan kegiatan Keadaan Darurat?
• Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Keadaan Mendesak?
• Apa yang dimaksud dengan kegiatan Keadaan Mendesak?
• Sebutkan Apa saja Jenis Belanja Desa?
• Apa itu Belanja Pegawai?
• Digunakan Untuk Apa sajakah Belanja Pegawai?
• Bagaimana Mekanisme Pembayaran Belanja Pegawai?
• Apa itu Belanja Barang/Jasa?
• Digunakan Untuk Kegiatan Apa sajakah Belanja Barang/Jasa?
• Apa saja Contoh Belanja Barang/Jasa?
• Apa itu Belanja Modal?
• Apa saja Contoh Belanja Modal?
• Apa itu Belanja Tak Terduga?

Apa yang dimaksud dengan Belanja Desa?

Belanja Desa adalah semua pengeluaran desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa. Belanja Desa termasuk bagian dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Apa yang dimaksud Belanja Desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Definisi/pengertian Belanja Desa tersebut secara jelas termuat dalam Pasal 1 Poin 12 (Bagian Kesatu Pengertian) Bab I Ketentuan Umum dan Pasal 15 ayat (1) Bagian Kedua dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Cek juga: Apa yang dimaksud dengan Pendapatan Desa?

Sementara Belanja Desa sebagai bagian dari APBDes diatur dalam Pasal 9 Bab III Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan Pencegahan dan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, tetapi juga Pemerintah Desa. Karena itu tulisan ini secara khusus akan mencoba menjawab dan membantu Sobat Desa yang berencana menyusun RAB COVID-19 Tahun 2021 sebagai bagian dari DPPA APBDes Perubahan.