PP 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS
Daftar Isi:
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS
- Penjelasan PP 17 Tahun 2020
- Download PP No 17 Tahun 2020 PDF
Artikel Terbaru
Selamat datang di halaman kategori "" pada web FormatAdministrasiDesa!
Apakah Anda sedang mencari ""?
💡PETUNJUK PENCARIAN: Untuk menemukan informasi spesifik yang Anda cari, silakan pilih artikel dibawah ini, atau bisa juga KETIK kata kunci pada kotak pencarian cepat di bawah ini!!!
Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang PPPK
Daftar Isi:
- Isi Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK
- BAB I KETENTUAN UMUM
- BAB II KRITERIA JABATAN YANG DAPAT DIISI OLEH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
- BAB III KETENTUAN PENUTUP
- Lampiran Perpres 38 Tahun 2020
- Download Perpres P3K 2020 PDF
Isi Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK
Berikut ini gambaran singkat mengenai Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK (ASN):Download Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Program Kartu Prakerja
Daftar Isi:
- Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja
- BAB I KETENTUAN UMUM
- BAB II PROGRAM KARTU PRAKERJA
- Bagian Kesatu Penerima Manfaat
- Bagian Kedua Manfaat
- Bagian Ketiga Mekanisme Pendaftaran
- Bagian Keempat Penyaluran Dana
- BAB III KELEMBAGAAN
- Bagian Kesatu Umum
- Bagian Kedua Susunan Organisasi
- Bagian Ketiga Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana
- Bagian Keempat Sekretariat Komite
- BAB IV HAK KEUANGAN DAN FASILITAS
- BAB V PENDANAAN
- BAB VI PERAN PEMERINTAH DAERAH
- BAB VII PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
- BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN
- BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja pada tanggal 26 Februari 2020 di Jakarta. Dan pada tanggal 28 Februari 2020 kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly. |
| Gambar Perpres No 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kerja melalui Program Kartu Pra Kerja |
Berikut ini tabel gambaran singkatan terkait dengan Perpres 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui Program Kartu Prakerja:
| Uraian | Deskripsi Peraturan |
|---|---|
| Judul | PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA |
| Kategori | Peraturan Presiden |
| Bahasa | Indonesia |
| Singkatan Bentuk | PERPRES |
| Nomor Peraturan | 36 |
| Tahun Terbit | 2020 |
| Bidang Hukum | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia |
| Tanggal Penetapan | 26 Februari 2020 |
| Tanggal Pengundangan | 28 Februari 2020 |
| Sumber | JDIH Sekretariat Negara Republik Indonesia |
| T.E.U Pengarang | |
| Keterangan Status | Berlaku |
| Uji Materiil | |
| Tipe File |
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Keppres Nomor 11 Tahun 2020 PDF
Daftar Isi:
- Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19
- Apa itu Kedaruratan Kesehatan Masyarakat?
Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19
Keppres 11 Tahun 2020 | Dengan pertimbangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, Presiden Republik Indonesia mengambil kebijakan dengan menetapkan Keputusan Presiden (Keppres). Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) secara resmi ditetapkan oleh Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020.
Download Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang PSBB PDF
Daftar Isi:
- Permenkes PSBB
- Isi Permenkes Nomor 9 Tahun 2020
- BAB I KETENTUAN UMUM
- BAB II PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
- BAB III PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
- BAB IV PENCATATAN DAN PELAPORAN
- BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- BAB VI KETENTUAN PENUTUP
- Download Permenkes No 9 Tahun 2020 PDF
- Tanya Jawab terkait PSBB
Permenkes PSBB
Permenkes PSBB | Sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI), Terawan Agus Putranto menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).Download PP No 21 Tahun 2020 tentang PSBB PDF
www.formatadministrasidesa.com - Seiring dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 di Indonesia,
Surat Edaran Mendes PDTT Nomor 11 Tahun 2020
FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Kembali, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa RI) pada tanggal 30 Maret 2020 mengeluarkan Surat Edaran Mendes PDTT Nomor 11 Tahun 2020. Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (SE Mendes PDTT) tersebut pada intinya memuat tentang perubahan atas Surat Edaran Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa yang sebelumnya sudah diterbitkan.
Pertanyaan tentang Belanja Desa
FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Berikut ini adalah ulasan khusus yang berisi daftar pertanyaan dan jawaban terkait dengan "Belanja Desa".
Definisi/pengertian Belanja Desa tersebut secara jelas termuat dalam Pasal 1 Poin 12 (Bagian Kesatu Pengertian) Bab I Ketentuan Umum dan Pasal 15 ayat (1) Bagian Kedua dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Cek juga: Apa yang dimaksud dengan Pendapatan Desa?
Sementara Belanja Desa sebagai bagian dari APBDes diatur dalam Pasal 9 Bab III Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
 |
| Gambar Ilustrasi: Belanja Desa |
Daftar Pertanyaan:
- Apa yang dimaksud dengan Belanja Desa?
- Belanja Desa digunakan untuk tujuan apa?
- Sebutkan Apa saja Klasifikasi Belanja Desa?
- Sebutkan dan Jelaskan Apa saja Klasifikasi Belanja Desa Berdasarkan Bidang?
- Sebutkan dan Jelaskan Sub Bidang Apa saja yang termasuk dalam Belanja Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa?
- Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Penyelenggaraan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa?
- Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa?
- Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan Desa?
- Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan?
- Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Pertanahan?
- Sebutkan dan Jelaskan Sub Bidang Apa saja yang termasuk dalam Belanja Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa?
- Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Pendidikan?
- Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Kesehatan?
- Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang?
- Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Kawasan Permukiman?
- Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup?
- Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika?
- Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral?
- Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Pariwisata?
- Sebutkan dan Jelaskan Sub Bidang Apa saja yang termasuk dalam Belanja Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa?
- Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat?
- Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan?
- Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga?
- Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat?
- Sebutkan dan Jelaskan Sub Bidang Apa saja yang termasuk dalam Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa?
- Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Kelautan dan Perikanan?
- Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Pertanian dan Peternakan?
- Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa?
- Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga?
- Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?
- Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal?
- Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian?
- Sebutkan dan Jelaskan Sub Bidang Apa saja yang termasuk dalam Belanja Desa Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak?
- Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Penanggulangan Bencana?
- Apa yang dimaksud dengan kegiatan Penanggulangan Bencana?
- Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Keadaan Darurat?
- Apa yang dimaksud dengan kegiatan Keadaan Darurat?
- Sebutkan dan Jelaskan Kegiatan Apa saja yang termasuk dalam Sub Bidang Keadaan Mendesak?
- Apa yang dimaksud dengan kegiatan Keadaan Mendesak?
- Sebutkan Apa saja Jenis Belanja Desa?
Apa yang dimaksud dengan Belanja Desa?
Belanja Desa adalah semua pengeluaran desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa. Belanja Desa termasuk bagian dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). |
| Apa yang dimaksud Belanja Desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 |
Definisi/pengertian Belanja Desa tersebut secara jelas termuat dalam Pasal 1 Poin 12 (Bagian Kesatu Pengertian) Bab I Ketentuan Umum dan Pasal 15 ayat (1) Bagian Kedua dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Cek juga: Apa yang dimaksud dengan Pendapatan Desa?
Sementara Belanja Desa sebagai bagian dari APBDes diatur dalam Pasal 9 Bab III Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
RAB COVID-19 dalam APBDes Perubahan Tahun 2021
FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan Pencegahan dan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, tetapi juga Pemerintah Desa. Karena itu tulisan ini secara khusus akan mencoba menjawab dan membantu Sobat Desa yang berencana menyusun RAB COVID-19 Tahun 2021 sebagai bagian dari DPPA APBDes Perubahan.