Artikel Terbaru

Daftar Inventarisir Masalah adalah daftar isian kegiatan inventarisasi atau memperoleh data dan informasi mengenai masalah-masalah di Desa. 

 Kegiatan menginventarisir permasalahan yang ada di Desa merupakan salah satu rangkaian dalam kegiatan pelaporan hasil pengkajian keadaan desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) sebagaimana daftar inventarisasi potensi yang sebelumnya sudah Kami bahas.

Baca : Apa itu Profil Desa dan Kelurahan?


Diperkuat dalam Pasal 17 ayat (1) Permendes 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menyatakan bahwa:
(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) terdiri atas: 
a. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa; 
b. daftar inventarisir potensi; 
c. daftar inventarisir masalah; 
d. daftar gagasan dusun/kelompok; dan 
e. rekap gagasan dusun/kelompok.
Dengan kata lain, daftar inventarisir masalah adalah bagian dari laporan hasil kegiatan pengkajian keadaan desa.

Siapa yang melaksanakan atau menyusun kegiatan inventarisasi masalah desa atau mengisi daftar inventarisir masalah desa?
adalah Tim Penyusun RPJM Desa.

Surat Permohonan Bantuan Bencana Alam adalah surat permohonan yang dibuat secara tertulis untuk memohon dana bantuan bencana alam kepada orang pribadi maupun secara kelembagaan.

Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan lain-lain.

 Oleh karena akibat yang ditimbulkan oleh bencana alam relatif besar, maka seringkali membutuhkan bantuan dari yang lain. Donasi/sumbangan sosial buat para korban yang terkena bencana sangat perlu diberikan oleh para pemberi dana/penyumbang/donatur.
Cek juga : Contoh Surat Permohonan Bantuan Dana BAZNAS

 Apakah Anda mencari contoh surat permohonan bantuan bencana alam terbaru tahun 2021? 

 Baik itu dalam bentuk format Doc (Microsoft Word) dan PDF.

Pertanyaannya
Kode surat/nomor surat untuk surat permohonan bantuan bencana alam apa?
Dalam permendagri tentang kode surat, secara umum ada 4 kode/nomor surat yang berkaitan bencana, yakni:

  • 360 =  Bencana
  • 466.1 = Sumbangan Sosial Korban Bencana
  • 471.41 = Pendaftaran Penduduk Akibat Bencana Alam
  • 736 = Bidang Bencana
Mana yang lebih tepat untuk kode surat keluar-nya?

Menurut Kami, kode nomor surat 466.1 lebih pas untuk surat permohonan kebencanaan ini. Karena berkaitan langsung perihal permintaan sumbangan sosial yang diakibatkan oleh bencana alam.

 Surat permohonan ini biasanya digunakan bersama ke dalam proposal bantuan. Dengan adanya surat permohonan, maka para calon penyumbang atau donatur dapat memahami apa maksud dan tujuan proposal ini diberikan kepada mereka.

 Jika Anda memerlukan contoh surat permohonan bantuan bencana alam. 
<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzV7U1igizzrZWxLnQmAYYepec7CZtx7h_pa4flzi1w6IRauULh3YlegmFdrgxz9mTgyVMFUE712G7ItNQzqI_OwzFVzZVkdZHm1MGRyVfeG7uZAobkr1WoXxRQIKkGre8e8A6OG_Ml_A/s320/surat-permohonan-bantuan-bencana-alam.png" alt="Contoh Surat Permohonan Bantuan Bencana Alam"/>

 Baik dalam bentuk format Doc (Microsoft Word) maupun PDF.

 Silahkan Anda download file dokumennya pada link download dibawah ini:

 Surat Permohonan Bantuan Bencana Alam Doc

 atau:

 Surat Permohonan Bantuan Bencana Alam PDF

Silahkan download file dokumen diatas.

 Jika ada hambatan atau kendala ketika mendownload filenya. 

 Jangan sungkan untuk menghubungi Kami.

Bagaimana caranya?

 Bisa lewat kolom komentar.

 Bisa juga dengan cara menghubungi Kami melalui layanan konsultasi gratis yang sudah Kami sediakan di Blog format-administrasi-desa.blogspot.com.

 Untuk info tentang asuransi bencana atau asuransi aset akibat bencana alam akan Kami ulas pada blog post berikutnya.
Demikian ulasan tentang Surat Permohonan Bantuan Bencana Alam. Semoga penjelasan dan contoh format Doc (Word) dan PDF yang Kami berikan dapat berguna untuk Anda semua.

Struktur BUMDes adalah satu sistem kelembagaan yang ada dalam organisasi Badan Usaha Milik Desa yang mengatur tugas dan fungsi serta hubungan kerjanya. 

Sebagai suatu organisasi di Desa, BUMDes memiliki susunan organisasi pengelola yang terpisah dari struktur organisasi Pemerintahan Desa seperti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

 Pertanyaannya adalah bagaimana struktur organisasi BUMDes yang benar menurut aturan yang berlaku? Baik untuk BUMDes maupun BUMDes Bersama? Lalu apa dasar hukumnya?

 Ini penting...

 Mengapa?

 Bukankah dengan pertanyaan itu memberikan informasi awal kepada Anda mengenai apa yang akan Kami uraikan dalam artikel ini. 

 Selain itu, agar kita lebih terbiasa untuk mempertanyakan hal-hal secara kritis. 

 Artinya, bukan hanya sekedar bagaimana contoh struktur BUMDes itu? Apa tugas atau peran pengurus BUMDes? Atau berapa gaji pengurus BUMDes?

 Tapi apa sih dasar hukumnya? Atau aturan apa yang menjadi landasan kita membahas struktur organisasi BUMDes ini?

 Dengan begitu juga, pembahasan kita tentang struktur BUMDes tentu tidak akan jauh menyimpang dari topik (strike to the point).

 Karena itu yang paling utama adalah kita harus bicara soal dasar hukumnya!

Materi Pelatihan BUMDes Power Point (PPT) ✅➽✅➽✅ Salah satu yang disiapkan dalam kegiatan Pelatihan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah materi pelatihan. 

 Dalam ulasan kali ini, Kami akan memberikan penjelasan sebagai gambaran umum dan contoh format materi pelatihan BUMDes dalam bentuk file power point (PPT) terbaru yang dapat Anda download (unduh) secara gratis (free).

 Apa saja isi materi/modul pelatihan BUMDes ini?

 Diantaranya:
  • Manajemen BUMDes (Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes);
  • BUMDes sebagai kekuatan baru ekonomi di Desa; dan
  • Menggerakan ekonomi Desa melalui BUMDes secara berkelanjutan.
Bagaimana cara download materinya?
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget