FORMAT ADMINISTRASI DESA

SOP Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola dan Penyedia

1. Melalui Swakelola; dan
2. Melalui Penyedia.

Seperti dikutip pada laman Wikipedia, Pengertian Surat Kuasa adalah :

Surat kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain. Pelimpahan wewenang dapat mewakili pihak yang memberi wewenang dalam urusan pribadi, bisnis, ataupun masalah hukum (Surat Kuasa - Wikipedia bahasa Indonesia).

DAFTAR ISI:

• Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Swakelola
• Dokumen Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Swakelola
• Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia
• Dokumen Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa

Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Swakelola

Apa itu persiapan pengadaan barang dan jasa melalui swakelola?

Dokumen Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Swakelola

Siapa saja pihak yang menyusun dan menetapkan dokumen persiapan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola?

Kasi (Kepala Seksi)/Kaur (Kepala Urusan)

Kapan dokumen persiapan pengadaan barang/jasa, khususnya RAB Pengadaan melalui Swakelola mulai disusun?

RAB Pengadaan disusun oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan Swakelola

Dokumen persiapan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola disusun berdasarkan apa?

Dokumen persiapan Pengadaan melalui Swakelola disusun dan ditetapkan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 

Apa saja yang termasuk dokumen persiapan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola?

• jadwal pelaksanaan kegiatan;
• rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
• gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
• spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
• RAB Pengadaan yaitu RAB yang disusun oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan Swakelola.

• gambar rencana kerja;
• jadwal pelaksanaan kegiatan;
• spesifikasi teknis;
• RAB Pengadaan dan Analisa Harga Satuan (AHS); dan
• rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan.

Bagaimana cara menghitung/perhitungan RAB Pengadaan melalui Swakelola berdasarkan DPA?

• Harga pasar di Desa setempat; atau
• Harga di desa terdekat dari desa setempat.

Bagaimana jika terjadi perbedaan antara RAB Pengadaan Melalui Swakelola dengan RAB pada DPA?

1. Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB (Perubahan RAB) pada DPA.
2. Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.

Bagaimana hasil akhir jika dokumen persiapan Pengadaan barang/jasa melalui Swakelola telah selesai disusun dan ditetapkan?

• Pertama, perencanaan pengadaan barang dan jasa di Desa; dan
• Kedua, contoh dokumen perencanaan pengadaan barang dan jasa di Desa

DAFTAR ISI:

• Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
• Contoh Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Apa itu Perencanaan pengadaan barang dan jasa di Desa?

Perencanaan pengadaan barang dan jasa di Desa adalah tahapan awal yang dilakukan dalam proses pengadaan barang/jasa di Desa. Sebagai salah satu tahapan, perencanaan pengadaan tentu tidak boleh dilewati begitu saja, karena sukses atau tidaknya program/kegiatan juga ditentukan oleh perencanaan yang matang.

SOP Pembinaan dan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

DAFTAR ISI:

• Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
• Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

1. Pembinaan Pengadaan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan pembinaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melibatkan UKPBJ di kabupaten/kota setempat.
3. Apabila diperlukan organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat berkonsultasi kepada LKPP.

Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

1. Pengawasan pengelolaan Pengadaan dilaksanakan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan tindak lanjut, dilaksanakan oleh Bupati/Walikota melalui APIP.

1. Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Pengadaan, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa.
3. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan Menjadi Penyedia Barang/Jasa di Desa

1. memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya;
2. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;
3. memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan; dan
4. khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Bagaimana cara membuat Perbup pengadaan barang dan jasa di Desa? Apakah ada contoh format Perbup tata cara pengadaan barang dan jasa di Desa?

• melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan;
• bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan;
• tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
• menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
• menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan;
• menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa;
• menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
• tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan.