FORMAT ADMINISTRASI DESA

• LPPD adalah singkatan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan ini wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota, bukan saja sebagai bentuk implementasi prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa. LPPD Kepala Desa terdiri dari 2 jenis, yakni LPPD Akhir Tahun dan LPPD Akhir Masa Jabatan.
• LKPPD adalah singkatan dari Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan ini wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
• ILPPD adalah singkatan dari Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan ini wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat.

Dasar Hukum Laporan Kepala Desa

Dasar hukum laporan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Ini berlaku untuk laporan LPPD, LKPPD, maupun ILPPD. Cek selengkapnya pada artikel: KUMPULAN PERMENDAGRI.

Cek juga: 

• Nomor Surat Resmi
• Contoh Visi Misi Kepala Desa
• Surat Pengantar Laporan Dana Desa
• Dasar Hukum Karang Taruna
• Laporan Perjalanan Dinas Terbaru
• Aplikasi Laporan BUMDes Sederhana
• Dasar Hukum Linmas
• UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
• Dasar Hukum Struktur Organisasi PKK
• Contoh Proposal 17 Agustus
• Prioritas Dana Desa 2020 menurut Permendes nomor 11 tahun 2019
• SK Perangkat Desa 2020
• Contoh Surat Penawaran Dana Desa

Siapa pengelola kegiatan penyusunan Laporan Kepala Desa dalam struktur pemerintah desa?

Jika mengacu pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka kegiatan penyusunan/pembuatan laporan Kepala Desa dikelola /dilaksanakan oleh Kaur Perencanaan.

Kegiatan Penyusunan LPPD, LKPPD, dan ILPPD masuk di bidang dan sub bidang mana dalam struktur APBDes? Lalu Apa kode rekeningnya?

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kegiatan penyusunan Laporan Kepala Desa (LPPD, LKPPD, dan Informasi kepada masyarakat) masuk dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada sub bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan. Kode rekening kegiatan ini adalah 1.4.07.

Contoh RAB Laporan Kepala Desa

Apakah Sobat Desa sedang mencari contoh RAB Penyusunan Laporan Kepala Desa? Baik itu LPPD, LKPPD, maupun ILPPD terbaru?

Okay, apabila Sobat Desa membutuhkan contoh format RAB kegiatan penyusunan Laporan Kades terbaru. Silahkan Anda download (unduh) gratis file PDF maupun Doc (Word) dibawah ini:

#RAB Laporan Kepala Desa (Format Excel)

atau:

#Contoh Format RAB Laporan Kepala Desa Terbaru (Format PDF)

(Keterangan: Silahkan Anda kembang dan sesuaikan file PDF atau Excel diatas). Jika Anda ingin memposting ulang artikel ini di Blog/Website Desa Anda, silahkan saja. Namun jangan lupa sertakan dengan link aktif (do follow) menuju artikel ini. 

Jika ada hal-hal yang Kami lewatkan dalam ulasan ini. Atau ada yang ingin Anda sampaikan. Apapun itu, silahkan tinggalkan jejak digital Anda melalui kolom komentar facebook dibawah artikel ini. 

Untuk contoh laporan RAB Kegiatan, pajak, dan aset/inventaris akan Kami bahas pada blog post selanjutnya. 

Cek juga: 

• +200 Contoh RAB Kegiatan (Lengkap)
• Memori Serah Terima Jabatan terbaru
• SK Tim Penyusun LPPD Terbaru
• Contoh Laporan BPD
• Kumpulan Aplikasi Keuangan Desa (Rekomendasi)
• Surat Pernyataan Telah Menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan
• APBDes 2020 (Terbaru)
• Tugas BPD Desa
• Laporan Penutupan Kas Bulanan
• Tugas Perangkat Desa
• RKPDes 2020 (Lengkap)
• Kumpulan Contoh Surat Keputusan
• Kelengkapan Berkas Panitia Pilkades Terbaru

Demikian review sederhana mengenai RAB Penyusunan Laporan Kepala Desa (LPPD, LKPPD, dan ILPPD). Semoga penjelasan dan contoh format Excel (Xls) maupun PDF tersebut dapat berguna dan membantu Anda semua yang membutuhkan contoh format administrasi desa.

Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa (Lihat artikel: Administrasi Pemerintahan Desa)

1. Arsip Dinamis = arsip yang digunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi sehari-hari Terdiri dari: arsip aktif dan arsip in-aktif
2. Arsip Statis = arsip yang tidak digunakan secara langsung untuk perencanaan dan penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara tetapi mempunyai nilai pertanggungjawaban nasional.

• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Kearsipan;
• Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

• Kumpulan Permendagri terbaru
• Dasar Hukum Karang Taruna
• Dasar Hukum Linmas
• UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
• Dasar Hukum Struktur Organisasi PKK
• Prioritas Dana Desa 2020 menurut Permendes nomor 11 tahun 2019
• SK Perangkat Desa 2020

• Menjaga kesatuan dan keamanan informasi
• Mempercepat penemuan kembali arsip secara cepat dan lengkap
• Membantu saat proses penyusutan

1. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
2. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
3. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan;
4. menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
5. mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

• Sentralisasi pada Sekretaris Desa (Sekdes) yang ada di bawah tanggungjawab Sekretaris Desa
• Arsip disimpan setelah digunakan unit pengolah/kerja

Contoh RAB Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa

• +200 Contoh RAB Kegiatan (Lengkap)
• Kumpulan Aplikasi Keuangan Desa (Rekomendasi)
• APBDes 2020 (Terbaru)
• Tugas BPD Desa
• Tugas Perangkat Desa
• RKPDes 2020 (Lengkap)
• Kumpulan Contoh Surat Keputusan
• Kelengkapan Berkas Panitia Pilkades Terbaru
• Badan Amil Zakat: Antara Tugas, Dasar Hukum, dan Contoh SK-Nya

• rab penataan arsip
• rab pengelolaan arsip desa
• pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
• pengelolaan administrasi dan kearsipan desa
• pengelolaan administrasi desa
• pengelolaan administrasi pemerintahan desa
• pengelolaan administrasi aset desa
• pengelolaan administrasi keuangan desa
• pengelolaan kearsipan desa
• pengelolaan arsip desa
• pengelolaan arsip desa ppt
• arsip desa
• arsip desa adalah
• pengelolaan arsip desa
• aplikasi arsip desa
• arsip masuk desa
• lomba arsip desa
• buku arsip desa
• kode arsip desa
• klasifikasi arsip pemerintah desa
• kode klasifikasi arsip pemerintah desa
• arsip pemerintahan desa
• aplikasi pengelolaan arsip pemerintah desa
• sk petugas kearsipan desa
• tata kearsipan desa
• sistem kearsipan desa
• pembinaan kearsipan desa
• kearsipan kantor desa

Contoh RAB Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat dibidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat

Ringkasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

Gambar Infografis: UU Nomor 21 Tahun 2019 - UU Terbaru

• Jenis Peraturan : Undang-Undang
• Nomor Peraturan : 21
• Tahun Peraturan : 2019
• Tentang : Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
• Tanggal Ditetapkan : 18 Oktober 2019
• Tanggal Diundangkan : 18 Oktober 2019
• Nomor Lembaran Negara : 200
• Nomor Tambahan Lembaran Negara : 6411
• Ditetapkan Oleh : Presiden Republik Indonesia
• Status : Mencabut UU Nomor 16 Tahun 1992
• Tipe File Download : PDF dan DOC

Latar Belakang UU Nomor 21 Tahun 2019

1. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat dimanfaatkan secara lestari sehingga dapat meningkatkan taraf hidup serta kemakmuran kehidupan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Tanah air Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa berbagai jenis sumber daya alam hayati yang berupa aneka ragam jenis hewan, ikan, dan tumbuhan yang perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya;
3. Penyelenggaraan karantina harus mengikuti perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, lingkungan strategis yang cepat dan dinamis,terutama laju arus perdagangan antarnegara yang melahirkan beberapa ketentuan dan kesepakatan internasional terkait dengan standar keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar serta pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa langka;
4. beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat karena berlakunya beberapa undang-undang terkait penyelenggaraan karantina sehingga perlu diganti

Ringkasan/Rangkuman Isi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

• Jenis Peraturan : Peraturan Pemerintah
• Nomor Peraturan : 11
• Tahun Peraturan : 2017
• Tentang : Manajemen Pegawai Negeri Sipil
• Tanggal Ditetapkan : 30 Maret 2017
• Tanggal Diundangkan : 7 April 2017
• Nomor Lembaran Negara : 63
• Nomor Tambahan Lembaran Negara : 6037
• Ditetapkan Oleh : Presiden Republik Indonesia
• Tipe File Download : PDF dan DOC