Artikel Terbaru

<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirOLhS2DyfCm1IVrOj-eaEkdLfY0V7NMLeH7T_-yQwRW6dttdt35SXbHasZyMP6Oa_E81BSl3R3xNrECEmctOaVYxuRZczLZhzE7sQDX3fmuBfMsgfs2kmMUec_pfJcQWsQe3YngjWVRQu/s1600/SAMPUL+BUKU+MENEBAR+BENIH+AKUNTABILITAS+KEUANGAN+DESA.jpg" alt="buku akuntabilitas keuangan desa"/>Title: Menebar Benih Akuntabilitas Keuangan Desa
Published by: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Yogyakarta
Release Date: 2015
Genre: Keuangan Desa
Pages: 62
ISSN: 2088-2890
Type: PDF
Akuntabilitas Keuangan Desa adalah sebuah kebutuhan. Menepis keraguan dengan ber-akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas adalah mekanisme pengendalian bagi organisasi publik ditengah keragu-raguan/kekhawatiran sebagian kalangan akan potensi penyimpangan yang bakal terjadi dalam pengelolaan dana desa sebagaimana sering kita simak dalam media massa. Buku Desa ini hadir untuk memberikan pencerahan mengenai keuangan desa dalam perspektif akuntabilitas.

<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHiHsez4cZxaJkmoRMnBBpEK4E67FU0eq9rtDApq2qLtaHRneAwwIbeZzLAAl5Zwr8hJFnt5AQXXEzWjmRLQso-xWes-p2YHJwFuczDTjem57UAR0txNbiv1kGFecKWG_2tbI3SqioYiBj/s320/BUKU+ANOTASI+UU+NO+6+TAHUN+2014+TENTANG+DESA.jpg" alt="Buku Anotasi UU Desa"/>
[Sampul Depan Buku Anotasi UU Desa]
Title: Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
Published by: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)
Release Date: 2015
Genre: UU
Pages: 542
Buku Anotasi UU Desa ini adalah buku yang berisi catatan-catatan PATTIRO dalam menerangkan dan mengomentari isi dan proses pembahasan UU Desa. Buku ini disusun dalam bentuk klaster (bab) yang didalamnya memuat tema-tema yang ada di dalam UU Desa disertai dengan isu-isu krusial yang ada dalam setiap tema.

Dalam Buku Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Annotation of Law Number 6 Year 2014 on Village Book) ini terdiri dari beberapa klaster pembahasan, diantaranya:
  • Klaster 1: Kedudukan dan Kewenangan Desa
  • Klaster 2: Penataan Desa
  • Klaster 3: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan Desa
  • Klaster 4: Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa
  • Klaster 5: Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Desa
  • Klaster 6: Keuangan Desa dan Aset Desa
  • Klaster 7: Badan Usaha Milik Desa
  • Klaster 8: Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Desa Adat, dan Ketentuan Khusus Desa Adat 
  • Klaster 9: Pembinaan dan Pengawasan
Dalam "Buku Anotasi UU Desa" mencoba menelaah 9 (sembilan) klaster tema tersebut. Jika dilihat dari ketebalan halaman-Nya, Buku ini memiliki 542 halaman yang dihiasi dengan cover/sampul berwarna biru tua. 


Buku Desa yang diterbitkan pada tahun 2015 oleh PATTIRO ini bagi Kami sangat menarik untuk menjadi bahan referensi dalam memahami "desa". Menelaah Desa lama (sebelum UU Desa) dan Desa baru (setelah UU Desa). 

Title: Buku Pendekatan Utuh Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa
Published by: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Release Date: 2016
Genre: BUMDes
Pages: 25
Buku Pendekatan Utuh Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa adalah salah satu Buku yang ditulis oleh Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nampaknya, Buku BUMDes ini dirilis untuk dapat memberikan petunjuk dalam rangka "Mendorong BUMDes Menjadi Kekuatan Baru Ekonomi di Desa".

Perka Perpusnas tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional yang berkaitan dengan "Perpustakaan Desa" maupun "Perpustakaan Kelurahan". 

Apakah Anda mencari "Kumpulan Perka Perpusnas tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan"? Kali ini kita akan coba mengulas dan membagikan beberapa kumpulan Perka Perpusnas yang dapat Anda download gratis (free) dalam bentuk PDF dan Doc (Word) dengan mudah. 

 Untuk memudahkan format administrasi perpustakaan di tingkat Desa/Kelurahan, maka Pemerintah melalui Kepala Perpustakaan Nasional menerbitkan regulasi khusus tentang Perpustakaan Di Desa. 

Title: Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Author: Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

Published by: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RDPN)

Release Date: 2007

Genre: BUMDes

Pages: 50

BUMDes adalah Badan Usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, yang sumber pembiayaan-Nya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Dalam buku ini Anda akan menemukan panduan pendirian dan pengelolaan BUMDes.

PMK Nomor 61/PMK.07/2019 adalah payung hukum yang akomodatif dan aplikatif terhadap tuntutan perkembangan dan kebutuhan yang menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga nonkementerian teknis, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Artikel ini mencoba mengulas dan membagikan file download PMK dalam bentuk PDF maupun DOC (Word).


PMK tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi

Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Dan sebetulnya artikel ini sangat relevan dengan apa yang diatur dalam PMK Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 

Hanya bedanya, dalam PMK 61 Tahun 2019 ini secara khusus mengatur  penggunaan transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk kegiatan pencegahan stunting yang terintegrasi. Pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting ini sangat penting. Untuk itu memang diperlukan suatu pedoman yang konstitusional yang menjadi landasan hukum penggunaan transfer ke daerah dan Dana Desa demi mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi. Karena itu secara sederhana Kami katakan bahwa ini adalah PMK tentang Stunting.

 Kami juga ingin menegaskan bahwa PMK yang Kami maksud disini bukan PMK (Peraturan Menteri Kesehatan) no 61 tahun 2019 tentang SPM Kesehatan. Tapi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Stunting.

Kumpulan Perka LKPP tentang Desa adalah kumpulan beberapa Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tentang Desa. Di dalam artikel ini, Anda akan menemukan salinan Perka LKPP untuk Desa beserta Lampiran-Nya. Dan Anda juga dapat mendownload file-Nya gratis, baik dalam bentuk PDF maupun Doc (Word).
<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhi4hfix8Kk8XdgDB1n-1i2TAlMcTJLgYfh5oh7fw6SqZSM8xoSl8-jnpzms17eJ91I97F3hxDOEnouQrjskM9z1u1KhADNqOYjk7UaBMnhfcQz7sFwRxH3yBNahvWDgLojaJoWQmHO6FQ/s320/perka+lkpp.jpg" alt="Kumpulan Perka LKPP tentang Desa Terbaru"/>
#Kumpulan Perka LKPP Terbaru
Mungkin diantara Anda semua ada yang bertanya-tanya. Apakah ada salinan Perka LKPP Terbaru tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, swakelola dan yang berkaitan dengan desa. Apakah ada Perka LKPP tentang Desa di tahun 2019 ini? Apakah ada perubahan atas Perka LKPP yang sudah terbit sebelumnya?

Kumpulan Perka LKPP tentang Desa

Dari hasil penelusuran Kami di laman JDIH LKPP, Kami telah berhasil menghimpun beberapa regulasi yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Kepala LKPP. Kumpulan Perka LKPP tentang Desa ini akan selalu Kami perbarui jika sudah terbit Perka LKPP terbaru maupun Perubahan Perka LKPP yang sudah ada.

Judul: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Ditetapkan oleh: Menteri Keuangan Republik Indonesia
Diundangkan oleh: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Tanggal ditetapkan: 29 Desember 2017
Tanggal diterbitkan: 29 Desember 2017
Label: PMK
Halaman: 24
Untuk mendukung pelaksanaan program padat karya tunai (PKT) atau cash for work yang didanai dengan Dana Desa (DD), maka penyaluran Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, perlu dilakukan perubahan. 

PMK TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA:

  • 1. Mekanisme Penyaluran Dana Desa
  • 1.1. Syarat Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD
  • 1.1.1. Tahap 1 berupa:
  • 1.1.2. Tahap 2 berupa:
  • 1.1.3. Tahap 3 berupa:
  • 1.2. Syarat Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD
  • 1.2.1. Tahap 1 berupa:
  • 1.2.2. Tahap 2 berupa:
  • 1.2.3. Tahap 3 berupa:
  • 2. Mekanisme Pelaporan Dana Desa
  • 2.1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati/Walikota
  • 2.2. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa dari Bupati/Walikota kepada Kepala KPPN
  • 3. Download PMK Nomor 225/PMK.07.2017

    • 1. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

    Bagaimana mekanisme penyaluran/pencairan dana desa? Bagaimana tata cara penyaluran Dana Desa?

     Ada 2 (dua) alur pencairan dana desa yang telah diatur dalam PMK Nomor 225 Tahun 2017, yakni Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).

    Daftar Isi Kumpulan Permendesa Berdasarkan Tahun:


    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah salah satu produk hukum yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kita sering menyebutnya atau menyederhanakan dengan istilah “Permendesa”, “Permendes”, maupun “Permendesa PDTT”.

    Kumpulan Permendes dan Lampiran-Nya ini adalah representasi dari tekad Blog format-administrasi-desa.blogspot.com untuk membantu menginventarisasi dan menyebarluaskan file atau data yang ada pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dikelola oleh Biro Hukum KEMENDESA.  Melalui artikel ini, Sobat Desa dapat mendownload (unduh) file atau info tentang permendesa PDTT dari tahun ke tahun dalam bentuk format PDF maupun Word (Doc). Misalnya tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, atau regulasi lainnya yang dikeluarkan oleh Kemendesa PDTT.

    Seperti yang Sobat Desa simak pada daftar isi tersebut, ini merupakan sekumpulan atau kaleidoskop dari salinan permendesa beserta Lampiran, baik yang ditetapkan pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan tahun-tahun berikutnya. Untuk produk hukum Kemendesa ini rencananya akan terus Kami update jika regulasi terbaru-Nya sudah diterbitkan. Salah satunya, seperti Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD) 2020.

    <img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhouTQNrV4VBBa1S5B0COgx3FaRHcrTCxjHqqxqPRvoCcV7m2WRKZyFnlPqMGh4qlsPJohYNvEMvEvhIpp88o2WDV6q3DXPOP2rcxShtnfdSJx9-KstGUJEgpCTiYd4oB5_UTIDRglvvp4/s320/permendesa-pdtt-terbaru.jpg" alt="permendesa pdtt terbaru dan terlengkap"/>



    Website Desa ini tentu saja memiliki alasan tersendiri mengapa kemudian Kami coba menyediakan himpunan dari salinan Permen Desa dan Lampiran-Nya yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Salah satunya, agar semua orang di seluruh Indonesia, bahkan di penjuru Dunia dapat memperkaya khasanah informasi hukum dan dapat menjadi bahan referensi. 


    Untuk para peneliti yang landing melalui laman ini, barang kali info-info salinan permendesa ini dapat menjadi referensi hukum untuk menunjang riset yang dilakukan. Untuk Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang berencana menyusun rancangan produk hukum (misalnya), baik di tingkat Daerah Kabupaten/Kota maupun di tingkat Desa/Kelurahan. File-file regulasi permendesa ini dapat menjadi dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), Peraturan Walikota (Perwali). Begitu juga Pemerintah Desa dapat menjadikan acuan dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Bersama Kepala Desa (Perberkades), Peraturan Kepala Desa (Perkades), maupun Keputusan Kepala Desa.
    Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget