Artikel Terbaru

<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQOh5LN_6lmJt4h1BncM8cfqiizRgi6temDXj-5cySm7zC2tQttqPhcVupllewDEvn91rM5Mp96zxzH4jfFEJcgw0rh8MxIkdVtnLYLy0antPUdtzQT7z-vLjXGicJFYjaYpa_nGzcRQ73/s320/SAMPUL+BANTU+SIKLUS+IMPLEMENTASI+UU+DESA.jpg" alt="Buku Bantu Siklus Implementasi UU Desa"/>
[Sampul Buku Bantu Siklus Implementasi UU Desa]
Title: Buku Bantu Siklus Implementasi Undang-Undang Desa
Release Date: 2016
Genre: UU
Pages: 196
Type: PDF

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan komitmen negara untuk terus melanjutkan pembangunan, terutama dengan memberikan fokus yang lebih besar kepada Desa. Dimana, Desa sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan nasional diyakini mampu menjalankan amanat pembangunan guna mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan, sehingga sebagai salah satu strategi pembangunan nasional.


Diharapkan Desa mampu berkembang lebih kuat, maju, mandiri dan demokratis. Untuk itu, Pemerintah telah menyediakan dukungan Dana Desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

 Cek juga: Prioritas Dana Desa Tahun 2020 (Terbaru)



Buku Bantu Siklus Implementasi Undang-Undang Desa ini disusun sebagai salah satu Buku Desa rujukan dalam membantu Pemerintah Desa, masyarakat dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan pembangunan di Desa. 

Buku ini memberikan penjelasan secara praktis bagaimana proses pembangunan Desa berdasarkan serangkaian kegiatan dalam siklus satu tahun yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Cek juga: Buku Anotasi UU Desa

Buku Bantu Siklus Implementasi UU Desa ini disusun berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang ada dan berlaku pada saat buku ini diterbitkan. Beberapa peraturan dan ketentuan lain yang mengatur tentang implementasi Undang-Undang Desa beserta turunannya masih dimungkinkan berubah. Oleh karena itu, pembaca dapat melakukan penyesuaian dan penyelarasan dengan ketentuan yang dikeluarkan kemudian.

Untuk selengkapnya, Anda dapat mendownload buku tersebut dibawah ini :

Warta Pengawasan BPKP - Edisi khusus kali ini, dalam majalah "majalah warta pengawasan" ini mengangkat tema "Penguatan Pengendalian Intern dan Sinergi APIP untuk Akuntabilitas Keuangan Desa yang Lebih Baik" .

<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9zJc9jRvTCkKN7munGezRgmCYMxi1bovmZR4unSkwEqKoyzcxXmwtILadSOjGGqUuN0OE8AuM4N70-hU_eAA1hCgptirJSwOpo4MuD4u8yzuxRJWGlOp5IJRVqt715uurFBiFmS_grX0J/s320/SAMPUL+MAJALAH+WARTA+PENGAWASAN+KAWAL+AKUNTABILITAS+KEUANGAN++DAN+PEMBANGUNAN.jpg" alt="Warta Pengawasan BPKP Terkait Akuntabilitas Keuangan Desa"/>
[Sampul Depan Majalah Warta Pengawasan milik BPKP]
Pengelolaan Dana Desa dan peran APIP bersama pemerintah (baik pusat, daerah, maupun desa) dalam percepatan dan pengoptimalan pembangunan desa diulas pada edisi ini. Selain itu, disajikan pula berbagai kegiatan di BPKP dalam rangka menyemarakkan HUT ke-34 BPKP yang bertema “Sinergi Pengawasan untuk Percepatan Pembangunan yang Akuntabel” baru-baru ini.

Muatan dalam majalah warta pengawasan BPKP ini memberikan ulasan yang perlu yang menarik untuk menjadi bahan dan referensi bagi pemerintah desa, BPD, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan keuangan desa sesuai amanat UU Desa.

Berikut ini beberapa petikan dalam warta pengawasan BPKP.

<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirOLhS2DyfCm1IVrOj-eaEkdLfY0V7NMLeH7T_-yQwRW6dttdt35SXbHasZyMP6Oa_E81BSl3R3xNrECEmctOaVYxuRZczLZhzE7sQDX3fmuBfMsgfs2kmMUec_pfJcQWsQe3YngjWVRQu/s1600/SAMPUL+BUKU+MENEBAR+BENIH+AKUNTABILITAS+KEUANGAN+DESA.jpg" alt="buku akuntabilitas keuangan desa"/>Title: Menebar Benih Akuntabilitas Keuangan Desa
Published by: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Yogyakarta
Release Date: 2015
Genre: Keuangan Desa
Pages: 62
ISSN: 2088-2890
Type: PDF
Akuntabilitas Keuangan Desa adalah sebuah kebutuhan. Menepis keraguan dengan ber-akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas adalah mekanisme pengendalian bagi organisasi publik ditengah keragu-raguan/kekhawatiran sebagian kalangan akan potensi penyimpangan yang bakal terjadi dalam pengelolaan dana desa sebagaimana sering kita simak dalam media massa. Buku Desa ini hadir untuk memberikan pencerahan mengenai keuangan desa dalam perspektif akuntabilitas.

<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHiHsez4cZxaJkmoRMnBBpEK4E67FU0eq9rtDApq2qLtaHRneAwwIbeZzLAAl5Zwr8hJFnt5AQXXEzWjmRLQso-xWes-p2YHJwFuczDTjem57UAR0txNbiv1kGFecKWG_2tbI3SqioYiBj/s320/BUKU+ANOTASI+UU+NO+6+TAHUN+2014+TENTANG+DESA.jpg" alt="Buku Anotasi UU Desa"/>
[Sampul Depan Buku Anotasi UU Desa]
Title: Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
Published by: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)
Release Date: 2015
Genre: UU
Pages: 542
Buku Anotasi UU Desa ini adalah buku yang berisi catatan-catatan PATTIRO dalam menerangkan dan mengomentari isi dan proses pembahasan UU Desa. Buku ini disusun dalam bentuk klaster (bab) yang didalamnya memuat tema-tema yang ada di dalam UU Desa disertai dengan isu-isu krusial yang ada dalam setiap tema.

Dalam Buku Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Annotation of Law Number 6 Year 2014 on Village Book) ini terdiri dari beberapa klaster pembahasan, diantaranya:
  • Klaster 1: Kedudukan dan Kewenangan Desa
  • Klaster 2: Penataan Desa
  • Klaster 3: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan Desa
  • Klaster 4: Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa
  • Klaster 5: Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Desa
  • Klaster 6: Keuangan Desa dan Aset Desa
  • Klaster 7: Badan Usaha Milik Desa
  • Klaster 8: Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Desa Adat, dan Ketentuan Khusus Desa Adat 
  • Klaster 9: Pembinaan dan Pengawasan
Dalam "Buku Anotasi UU Desa" mencoba menelaah 9 (sembilan) klaster tema tersebut. Jika dilihat dari ketebalan halaman-Nya, Buku ini memiliki 542 halaman yang dihiasi dengan cover/sampul berwarna biru tua. 


Buku Desa yang diterbitkan pada tahun 2015 oleh PATTIRO ini bagi Kami sangat menarik untuk menjadi bahan referensi dalam memahami "desa". Menelaah Desa lama (sebelum UU Desa) dan Desa baru (setelah UU Desa). 

Title: Buku Pendekatan Utuh Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa
Published by: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Release Date: 2016
Genre: BUMDes
Pages: 25
Buku Pendekatan Utuh Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa adalah salah satu Buku yang ditulis oleh Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nampaknya, Buku BUMDes ini dirilis untuk dapat memberikan petunjuk dalam rangka "Mendorong BUMDes Menjadi Kekuatan Baru Ekonomi di Desa".

Perka Perpusnas tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional yang berkaitan dengan "Perpustakaan Desa" maupun "Perpustakaan Kelurahan". 

Apakah Anda mencari "Kumpulan Perka Perpusnas tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan"? Kali ini kita akan coba mengulas dan membagikan beberapa kumpulan Perka Perpusnas yang dapat Anda download gratis (free) dalam bentuk PDF dan Doc (Word) dengan mudah. 

 Untuk memudahkan format administrasi perpustakaan di tingkat Desa/Kelurahan, maka Pemerintah melalui Kepala Perpustakaan Nasional menerbitkan regulasi khusus tentang Perpustakaan Di Desa. 

Title: Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Author: Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

Published by: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RDPN)

Release Date: 2007

Genre: BUMDes

Pages: 50

BUMDes adalah Badan Usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, yang sumber pembiayaan-Nya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Dalam buku ini Anda akan menemukan panduan pendirian dan pengelolaan BUMDes.

PMK Nomor 61/PMK.07/2019 adalah payung hukum yang akomodatif dan aplikatif terhadap tuntutan perkembangan dan kebutuhan yang menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga nonkementerian teknis, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Artikel ini mencoba mengulas dan membagikan file download PMK dalam bentuk PDF maupun DOC (Word).


PMK tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi

Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Dan sebetulnya artikel ini sangat relevan dengan apa yang diatur dalam PMK Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 

Hanya bedanya, dalam PMK 61 Tahun 2019 ini secara khusus mengatur  penggunaan transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk kegiatan pencegahan stunting yang terintegrasi. Pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting ini sangat penting. Untuk itu memang diperlukan suatu pedoman yang konstitusional yang menjadi landasan hukum penggunaan transfer ke daerah dan Dana Desa demi mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi. Karena itu secara sederhana Kami katakan bahwa ini adalah PMK tentang Stunting.

 Kami juga ingin menegaskan bahwa PMK yang Kami maksud disini bukan PMK (Peraturan Menteri Kesehatan) no 61 tahun 2019 tentang SPM Kesehatan. Tapi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Stunting.

Kumpulan Perka LKPP tentang Desa adalah kumpulan beberapa Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tentang Desa. Di dalam artikel ini, Anda akan menemukan salinan Perka LKPP untuk Desa beserta Lampiran-Nya. Dan Anda juga dapat mendownload file-Nya gratis, baik dalam bentuk PDF maupun Doc (Word).
<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhi4hfix8Kk8XdgDB1n-1i2TAlMcTJLgYfh5oh7fw6SqZSM8xoSl8-jnpzms17eJ91I97F3hxDOEnouQrjskM9z1u1KhADNqOYjk7UaBMnhfcQz7sFwRxH3yBNahvWDgLojaJoWQmHO6FQ/s320/perka+lkpp.jpg" alt="Kumpulan Perka LKPP tentang Desa Terbaru"/>
#Kumpulan Perka LKPP Terbaru
Mungkin diantara Anda semua ada yang bertanya-tanya. Apakah ada salinan Perka LKPP Terbaru tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, swakelola dan yang berkaitan dengan desa. Apakah ada Perka LKPP tentang Desa di tahun 2019 ini? Apakah ada perubahan atas Perka LKPP yang sudah terbit sebelumnya?

Kumpulan Perka LKPP tentang Desa

Dari hasil penelusuran Kami di laman JDIH LKPP, Kami telah berhasil menghimpun beberapa regulasi yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Kepala LKPP. Kumpulan Perka LKPP tentang Desa ini akan selalu Kami perbarui jika sudah terbit Perka LKPP terbaru maupun Perubahan Perka LKPP yang sudah ada.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget