Artikel Terbaru

Title: Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Author: Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

Published by: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RDPN)

Release Date: 2007

Genre: BUMDes

Pages: 50

BUMDes adalah Badan Usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, yang sumber pembiayaan-Nya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Dalam buku ini Anda akan menemukan panduan pendirian dan pengelolaan BUMDes.

PMK Nomor 61/PMK.07/2019 adalah payung hukum yang akomodatif dan aplikatif terhadap tuntutan perkembangan dan kebutuhan yang menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga nonkementerian teknis, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Artikel ini mencoba mengulas dan membagikan file download PMK dalam bentuk PDF maupun DOC (Word).


PMK tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi

Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Dan sebetulnya artikel ini sangat relevan dengan apa yang diatur dalam PMK Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 

Hanya bedanya, dalam PMK 61 Tahun 2019 ini secara khusus mengatur  penggunaan transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk kegiatan pencegahan stunting yang terintegrasi. Pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting ini sangat penting. Untuk itu memang diperlukan suatu pedoman yang konstitusional yang menjadi landasan hukum penggunaan transfer ke daerah dan Dana Desa demi mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi. Karena itu secara sederhana Kami katakan bahwa ini adalah PMK tentang Stunting.

 Kami juga ingin menegaskan bahwa PMK yang Kami maksud disini bukan PMK (Peraturan Menteri Kesehatan) no 61 tahun 2019 tentang SPM Kesehatan. Tapi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Stunting.

Kumpulan Perka LKPP tentang Desa adalah kumpulan beberapa Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tentang Desa. Di dalam artikel ini, Anda akan menemukan salinan Perka LKPP untuk Desa beserta Lampiran-Nya. Dan Anda juga dapat mendownload file-Nya gratis, baik dalam bentuk PDF maupun Doc (Word).
<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhi4hfix8Kk8XdgDB1n-1i2TAlMcTJLgYfh5oh7fw6SqZSM8xoSl8-jnpzms17eJ91I97F3hxDOEnouQrjskM9z1u1KhADNqOYjk7UaBMnhfcQz7sFwRxH3yBNahvWDgLojaJoWQmHO6FQ/s320/perka+lkpp.jpg" alt="Kumpulan Perka LKPP tentang Desa Terbaru"/>
#Kumpulan Perka LKPP Terbaru
Mungkin diantara Anda semua ada yang bertanya-tanya. Apakah ada salinan Perka LKPP Terbaru tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, swakelola dan yang berkaitan dengan desa. Apakah ada Perka LKPP tentang Desa di tahun 2019 ini? Apakah ada perubahan atas Perka LKPP yang sudah terbit sebelumnya?

Kumpulan Perka LKPP tentang Desa

Dari hasil penelusuran Kami di laman JDIH LKPP, Kami telah berhasil menghimpun beberapa regulasi yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Kepala LKPP. Kumpulan Perka LKPP tentang Desa ini akan selalu Kami perbarui jika sudah terbit Perka LKPP terbaru maupun Perubahan Perka LKPP yang sudah ada.

Judul: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Ditetapkan oleh: Menteri Keuangan Republik Indonesia
Diundangkan oleh: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Tanggal ditetapkan: 29 Desember 2017
Tanggal diterbitkan: 29 Desember 2017
Label: PMK
Halaman: 24
Untuk mendukung pelaksanaan program padat karya tunai (PKT) atau cash for work yang didanai dengan Dana Desa (DD), maka penyaluran Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, perlu dilakukan perubahan. 

PMK TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA:

  • 1. Mekanisme Penyaluran Dana Desa
  • 1.1. Syarat Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD
  • 1.1.1. Tahap 1 berupa:
  • 1.1.2. Tahap 2 berupa:
  • 1.1.3. Tahap 3 berupa:
  • 1.2. Syarat Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD
  • 1.2.1. Tahap 1 berupa:
  • 1.2.2. Tahap 2 berupa:
  • 1.2.3. Tahap 3 berupa:
  • 2. Mekanisme Pelaporan Dana Desa
  • 2.1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati/Walikota
  • 2.2. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa dari Bupati/Walikota kepada Kepala KPPN
  • 3. Download PMK Nomor 225/PMK.07.2017

    • 1. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

    Bagaimana mekanisme penyaluran/pencairan dana desa? Bagaimana tata cara penyaluran Dana Desa?

     Ada 2 (dua) alur pencairan dana desa yang telah diatur dalam PMK Nomor 225 Tahun 2017, yakni Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).

    Daftar Isi Kumpulan Permendesa Berdasarkan Tahun:


    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah salah satu produk hukum yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kita sering menyebutnya atau menyederhanakan dengan istilah “Permendesa”, “Permendes”, maupun “Permendesa PDTT”.

    Kumpulan Permendes dan Lampiran-Nya ini adalah representasi dari tekad Blog format-administrasi-desa.blogspot.com untuk membantu menginventarisasi dan menyebarluaskan file atau data yang ada pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dikelola oleh Biro Hukum KEMENDESA.  Melalui artikel ini, Sobat Desa dapat mendownload (unduh) file atau info tentang permendesa PDTT dari tahun ke tahun dalam bentuk format PDF maupun Word (Doc). Misalnya tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, atau regulasi lainnya yang dikeluarkan oleh Kemendesa PDTT.

    Seperti yang Sobat Desa simak pada daftar isi tersebut, ini merupakan sekumpulan atau kaleidoskop dari salinan permendesa beserta Lampiran, baik yang ditetapkan pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan tahun-tahun berikutnya. Untuk produk hukum Kemendesa ini rencananya akan terus Kami update jika regulasi terbaru-Nya sudah diterbitkan. Salah satunya, seperti Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD) 2020.

    <img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhouTQNrV4VBBa1S5B0COgx3FaRHcrTCxjHqqxqPRvoCcV7m2WRKZyFnlPqMGh4qlsPJohYNvEMvEvhIpp88o2WDV6q3DXPOP2rcxShtnfdSJx9-KstGUJEgpCTiYd4oB5_UTIDRglvvp4/s320/permendesa-pdtt-terbaru.jpg" alt="permendesa pdtt terbaru dan terlengkap"/>



    Website Desa ini tentu saja memiliki alasan tersendiri mengapa kemudian Kami coba menyediakan himpunan dari salinan Permen Desa dan Lampiran-Nya yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Salah satunya, agar semua orang di seluruh Indonesia, bahkan di penjuru Dunia dapat memperkaya khasanah informasi hukum dan dapat menjadi bahan referensi. 


    Untuk para peneliti yang landing melalui laman ini, barang kali info-info salinan permendesa ini dapat menjadi referensi hukum untuk menunjang riset yang dilakukan. Untuk Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang berencana menyusun rancangan produk hukum (misalnya), baik di tingkat Daerah Kabupaten/Kota maupun di tingkat Desa/Kelurahan. File-file regulasi permendesa ini dapat menjadi dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), Peraturan Walikota (Perwali). Begitu juga Pemerintah Desa dapat menjadikan acuan dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Bersama Kepala Desa (Perberkades), Peraturan Kepala Desa (Perkades), maupun Keputusan Kepala Desa.

    DAFTAR ISI PERMENDAGRI NOMOR 111 TAHUN 2014:

  • A. Salinan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014
  • B. Lampiran Permendagri Nomor 111 Tahun 2014
  • 1. Bentuk Rancangan Peraturan di Desa
  • 2. Keputusan Kepala Desa
  • C. Download Permendagri Nomor 111 Tahun 2014

    • #Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan Lampiran-Nya - Pada tanggal 31 Desember 2014, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Dan ditanggal yang sama pula Permendagri tersebut diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly dengan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091.

    Produk Hukum Peraturan di Desa adalah salah satu keistimewahan yang dimiliki oleh Desa. 

    Salah satu “kewenangan istimewa” yang diemban oleh Desa adalah desa memiliki kewenangan untuk merencanakan, mengatur, mengurus dan mengelola sendiri desa sesuai dengan kewenangan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan lainnya sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



    Menurut "Blogger Desa", Hadirnya Peraturan Desa bukan saja merupakan salah satu implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014. Akan tetapi juga merupakan bukti pengakuan hak otonom yang diberi kepada untuk mengatur wilayah pemerintahannya. Andai saja, istilah “Daerah Tingkat” masih digunakan, sudah pasti Desa adalah Daerah Tingkat 3 setelah Kabupaten (Daerah Tingkat 2).

    Apakah Anda sedang mencari contoh "Surat Rekomendasi Perawat" dan "Surat Rekomendasi Bidan"? Kali ini Kami akan coba mengulas dan membagikan contoh format-Nya dalam bentuk file doc (word) dan Pdf yang dapat didownload gratis dengan mudah.


    Surat Rekomendasi Perawat Desa

    Surat rekomendasi yang Kami maksud ini, bukanlah surat yang berisi rekomendasi dari organisasi profesi perawat, surat rekomendasi kecukupan skp perawat, rekomendasi sipp perawat, rekomendasi kerja perawat, atau rekomendasi untuk pengurusan pembuatan str perawat dari Persatuan Perawat Indonesia (PPNI) maupun asuransi kesehatan untuk perawat (health insurance for nurses). Tapi yang maksudkan adalah "surat rekomendasi untuk perawat desa" dari Kepala Desa.

    Surat Rekomendasi dari Kepala Desa untuk perawat di desa ini berkaitan dengan Program Satu Desa, Satu Perawat Desa (One Village, One Nurse). Bagaimana Format Rekomendasi Kepala Desa untuk Perawat Desa yang akan mengikuti "Seleksi Tenaga Magang Program Satu Desa Satu Perawat Satu Desa" ? Itulah yang akan Kami bagikan contohnya dalam artikel ini.

    #Contoh Surat Pengajuan Dana - Apakah Anda mencari Contoh Format Surat Permohonan Pencairan Dana Desa terbaru? Bagaimana bentuk Surat Permohonan untuk mengurus pencairan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana BUMDes maupun bantuan keuangan desa lainnya? Apa saja muatan secara umum dalam surat permohonan yang merupakan salah satu dokumen Proposal pencairan anggaran desa tersebut? Simak dan download gratis contoh nya dalam bentuk doc (word) maupun Pdf pada artikel ini.

    Surat Permohonan Pencairan Dana Desa adalah salah satu surat permohonan yang berisi permintaan/permohonan/pengajuan untuk mengurus pencairan dana desa. Dana Desa yang kami maksud adalah DD maupun ADD sesuai tahun atau tahap yang direncanakan. Misalnya tahun anggaran 2018, tahun 2019 atau 2020. Tahap 1 atau Tahap 2. Disesuaikan saja dengan keperluan Desa Anda masing-masing.


     Surat Permohonan Pencairan Anggaran Desa ini merupakan pelengkap administrasi desa yang biasanya dimasukkan dalam Proposal pencairan anggaran DD maupun ADD. Khusus untuk anggaran DD, Surat Permohonan atau Surat Pengajuan Dana ini dapat menjadi pelengkap dari syarat penyaluran dana desa sebagaimana diatur dalam PMK tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

     Dan dokumen surat pengajuan dana kegiatan ini biasanya telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) mengenai kelengkapan-kelengkapan dokumen yang harus ada dalam proses pencairan/penyaluran atau syarat-syarat apa saja yang perlu dilengkapi agar Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) bisa cair tanpa ada kendala.

     Cek juga : Contoh Perbup Pengelolaan Keuangan Desa Terbaru
    <img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0Bi8bOn0kAaXmf6jCP5uF9RfFCZc_5m573VLqOH3UCJ_OS-av1AlMHyuSu5g4gLKVqz8d28NJdwU8TdEG8kUi9BP1RADIEoKlDbzsx_JgRyhVKTClCnIgo-jXQVzUk1jPUy6UiRr0b1k/s1600/Surat+Permohonan+Pencairan+Dana+Desa.jpg" alt="contoh format surat permohonan pencairan dana desa"/>
    #Surat Permohonan Pencairan - Gambar Screen Shoot

    Dan jika anggaran bantuan desa telah cair atau masuk dari Rekening Kas Daerah (RKD) ke Rekening Kas Desa (RKDes). Maka untuk mencairkan dana tersebut, Pelaksana Kegiatan Anggaran atau Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Desa harus terlebih dahulu mengajukan beberapa dokumen pencairan. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Diantaranya, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pernyataan Tanggungjawab Belanja disertai bukti-bukti yang penerimaan maupun pengeluaran. Lebih lanjut, Cek di artikel :
    Contoh Buku Kas Pembantu Kegiatan-SPP-Pernyataan Tanggungjawab Belanja
    Contoh surat permohonan yang Kami bagikan ini bukanlah ditujukan kepada Kepala Desa, namun diajukan untuk ditujukan kepada Pihak terkait (Atasan) dalam hal ini Pemerintah Kabupaten sesuai daerah Anda masing-masing.

     Lalu, Apa saja yang termuat dalam Surat Permohonan Pencairan Bantuan Anggaran Desa ini?

    Contoh Surat Permohonan Pencairan Dana Desa

    Berikut ini contoh surat pengajuan dana atau contoh teks redaksi surat permohonan pencairan dana desa :

    KOP SURAT DESA <<<<<

    Babala, 2 Januari 2019

     Nomor : 910/................
    Lampiran : .... (...) Bundel
    Perihal : Permohonan Pencairan/Pengajuan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Tahun Anggaran 2019

    Kepada 
    Yth. Bupati Buton Selatan
         Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan
    di -

     Batauga
    Dalam rangka menunjang kelancaran program kegiatan prioritas dalam bidang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya di Desa ... sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Desa .... Nomor ... Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019. Maka perlu adanya dana stimulan sebagai penunjang kelancaran kegiatan yang dimaksud.

    Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kami dari Pemerintah Desa ... mengajukan permohonan kepada Bapak, kiranya dapat diberikan bantuan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Tahun Anggaran 2019.

    Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampir kan :
    1. Surat Pengantar
    2. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan & Penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap III (40%) Tahun Anggaran 2018
    3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap III (40%) Tahun Anggaran 2018  beserta Laporan Bulanan
    4. Buku Kas Pembantu Kegiatan
    5. Buku Kas Pembantu Pajak
    6. Buku Bank Desa
    7. Buku Kas Umum (BKU)
    8. Salinan RAB & RPD
    9. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampiran-nya :
    10. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
    11. Bukti-bukti transaksi yang sah tentang Penggunaan DD Tahap III Tahun Anggaran 2018
    12. Dokumentasi Realisasi Kegiatan
    13. Dan lain-lain
    Demikian permohonan/pengajuan ini kami buat untuk disampaikan kepada bapak, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
               
    Kepala Desa ...
    LA ODE MUHAMAD FIIL MUDAWAT

    Cek juga: Aplikasi Pembukuan BUMDes dan Laporan Keuangan BUMDes

     Itu hanya contoh redaksi teks format surat pengajuan dana/surat permohonan pencairan/penyaluran bantuan. Sobat Desa dapat menyesuaikan dengan keperluan dan format di daerah Anda.

     Jika Anda berminat. Berikut ini Format Terbaru Surat Permohonan Pencairan Dana Desa dalam bentuk format word (doc) dan pdf.

     Cek juga: Contoh Proposal 17 Agustus [LENGKAP]

    Silahkan di download/unduh Gratis (free) pada link dibawah ini :

     SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA DOC

     ATAU

     CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN DANA KE DESA PDF

    Cek juga: 
    Silahkan download gratis (tidak dipungut biaya) contoh surat permohonan pencairan anggaran desa diatas, jika ada kendala tolong disampaikan. Anda dapat menggunakan beberapa saluran, boleh melalui kolom komentar atau pun kontak kami. 

     Lihat Juga : Surat Pengantar Laporan Realisasi Dana Desa

     Hanya kalau boleh Kami sarankan alangkah baiknya, kalau Anda ingin berkomentar, silahkan pada kolom komentar facebook dibawah artikel ini. Agar sobat desa lain dapat merespon atau menyimak juga.


    Demikian artikel Contoh Format Terbaru Surat Permohonan Pencairan Dana Desa, semoga bermanfaat untuk Anda dan untuk siapa pun yang membutuhkan. (Cek juga : Contoh Surat Kuasa Pengambilan Gaji)

    Terima Kasih sudah berkunjung di Blog Format Administrasi Desa. Portal Referensi Dan Preferensi Format Desa Se-Indonesia.

     Apakah contoh format Surat Permohonan Pengajuan Pencairan Dana Desa ini membantu Anda? Tolong bantu Kami mem-BAGI-kan link url artikel ini (Contoh Format Surat Pengajuan Dana) kepada sobat desa lainnya di facebook, twitter, google plus atau social media lainnya.

     Untuk Sobat Desa yang ingin me-repost artikel-artikel di Blog format-administrasi-desa.blogspot.com ini Kami imbau untuk menyertakan sumber link aktif (do follow) menuju artikel Blog ini. Itu adalah pilihan Anda. Setiap pilihan pasti ada konsekuensi-nya.

     Sekali terima kasih sudah mencurahkan waktu di Blog FormatAdministrasiDesa.

     Untuk Sobat Desa yang ingin mendapatkan info-info terkini seputar Administrasi Desa. Jangan lupa masukan Email Aktif Sobat Desa pada Kolom "LANGGANAN GRATIS" yang sudah Kami sediakan.  
    Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget