Artikel Terbaru

Judul: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Ditetapkan oleh: Menteri Keuangan Republik Indonesia
Diundangkan oleh: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Tanggal ditetapkan: 29 Desember 2017
Tanggal diterbitkan: 29 Desember 2017
Label: PMK
Halaman: 24
Untuk mendukung pelaksanaan program padat karya tunai (PKT) atau cash for work yang didanai dengan Dana Desa (DD), maka penyaluran Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, perlu dilakukan perubahan. 

PMK TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA:

  • 1. Mekanisme Penyaluran Dana Desa
  • 1.1. Syarat Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD
  • 1.1.1. Tahap 1 berupa:
  • 1.1.2. Tahap 2 berupa:
  • 1.1.3. Tahap 3 berupa:
  • 1.2. Syarat Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD
  • 1.2.1. Tahap 1 berupa:
  • 1.2.2. Tahap 2 berupa:
  • 1.2.3. Tahap 3 berupa:
  • 2. Mekanisme Pelaporan Dana Desa
  • 2.1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati/Walikota
  • 2.2. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa dari Bupati/Walikota kepada Kepala KPPN
  • 3. Download PMK Nomor 225/PMK.07.2017

    • 1. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

    Bagaimana mekanisme penyaluran/pencairan dana desa? Bagaimana tata cara penyaluran Dana Desa?

     Ada 2 (dua) alur pencairan dana desa yang telah diatur dalam PMK Nomor 225 Tahun 2017, yakni Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).

    Daftar Isi Kumpulan Permendesa Berdasarkan Tahun:


    Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah salah satu produk hukum yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kita sering menyebutnya atau menyederhanakan dengan istilah “Permendesa”, “Permendes”, maupun “Permendesa PDTT”.

    Kumpulan Permendes dan Lampiran-Nya ini adalah representasi dari tekad Blog format-administrasi-desa.blogspot.com untuk membantu menginventarisasi dan menyebarluaskan file atau data yang ada pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dikelola oleh Biro Hukum KEMENDESA.  Melalui artikel ini, Sobat Desa dapat mendownload (unduh) file atau info tentang permendesa PDTT dari tahun ke tahun dalam bentuk format PDF maupun Word (Doc). Misalnya tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, atau regulasi lainnya yang dikeluarkan oleh Kemendesa PDTT.

    Seperti yang Sobat Desa simak pada daftar isi tersebut, ini merupakan sekumpulan atau kaleidoskop dari salinan permendesa beserta Lampiran, baik yang ditetapkan pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan tahun-tahun berikutnya. Untuk produk hukum Kemendesa ini rencananya akan terus Kami update jika regulasi terbaru-Nya sudah diterbitkan. Salah satunya, seperti Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD) 2020.

    <img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhouTQNrV4VBBa1S5B0COgx3FaRHcrTCxjHqqxqPRvoCcV7m2WRKZyFnlPqMGh4qlsPJohYNvEMvEvhIpp88o2WDV6q3DXPOP2rcxShtnfdSJx9-KstGUJEgpCTiYd4oB5_UTIDRglvvp4/s320/permendesa-pdtt-terbaru.jpg" alt="permendesa pdtt terbaru dan terlengkap"/>



    Website Desa ini tentu saja memiliki alasan tersendiri mengapa kemudian Kami coba menyediakan himpunan dari salinan Permen Desa dan Lampiran-Nya yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Salah satunya, agar semua orang di seluruh Indonesia, bahkan di penjuru Dunia dapat memperkaya khasanah informasi hukum dan dapat menjadi bahan referensi. 


    Untuk para peneliti yang landing melalui laman ini, barang kali info-info salinan permendesa ini dapat menjadi referensi hukum untuk menunjang riset yang dilakukan. Untuk Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang berencana menyusun rancangan produk hukum (misalnya), baik di tingkat Daerah Kabupaten/Kota maupun di tingkat Desa/Kelurahan. File-file regulasi permendesa ini dapat menjadi dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), Peraturan Walikota (Perwali). Begitu juga Pemerintah Desa dapat menjadikan acuan dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Bersama Kepala Desa (Perberkades), Peraturan Kepala Desa (Perkades), maupun Keputusan Kepala Desa.

    DAFTAR ISI PERMENDAGRI NOMOR 111 TAHUN 2014:

  • A. Salinan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014
  • B. Lampiran Permendagri Nomor 111 Tahun 2014
  • 1. Bentuk Rancangan Peraturan di Desa
  • 2. Keputusan Kepala Desa
  • C. Download Permendagri Nomor 111 Tahun 2014

    • #Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan Lampiran-Nya - Pada tanggal 31 Desember 2014, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Dan ditanggal yang sama pula Permendagri tersebut diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly dengan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091.

    Produk Hukum Peraturan di Desa adalah salah satu keistimewahan yang dimiliki oleh Desa. 

    Salah satu “kewenangan istimewa” yang diemban oleh Desa adalah desa memiliki kewenangan untuk merencanakan, mengatur, mengurus dan mengelola sendiri desa sesuai dengan kewenangan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan lainnya sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



    Menurut "Blogger Desa", Hadirnya Peraturan Desa bukan saja merupakan salah satu implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014. Akan tetapi juga merupakan bukti pengakuan hak otonom yang diberi kepada untuk mengatur wilayah pemerintahannya. Andai saja, istilah “Daerah Tingkat” masih digunakan, sudah pasti Desa adalah Daerah Tingkat 3 setelah Kabupaten (Daerah Tingkat 2).

    Apakah Anda sedang mencari contoh "Surat Rekomendasi Perawat" dan "Surat Rekomendasi Bidan"? Kali ini Kami akan coba mengulas dan membagikan contoh format-Nya dalam bentuk file doc (word) dan Pdf yang dapat didownload gratis dengan mudah.


    Surat Rekomendasi Perawat Desa

    Surat rekomendasi yang Kami maksud ini, bukanlah surat yang berisi rekomendasi dari organisasi profesi perawat, surat rekomendasi kecukupan skp perawat, rekomendasi sipp perawat, rekomendasi kerja perawat, atau rekomendasi untuk pengurusan pembuatan str perawat dari Persatuan Perawat Indonesia (PPNI) maupun asuransi kesehatan untuk perawat (health insurance for nurses). Tapi yang maksudkan adalah "surat rekomendasi untuk perawat desa" dari Kepala Desa.

    Surat Rekomendasi dari Kepala Desa untuk perawat di desa ini berkaitan dengan Program Satu Desa, Satu Perawat Desa (One Village, One Nurse). Bagaimana Format Rekomendasi Kepala Desa untuk Perawat Desa yang akan mengikuti "Seleksi Tenaga Magang Program Satu Desa Satu Perawat Satu Desa" ? Itulah yang akan Kami bagikan contohnya dalam artikel ini.

    #Contoh Surat Pengajuan Dana - Apakah Anda mencari Contoh Format Surat Permohonan Pencairan Dana Desa terbaru? Bagaimana bentuk Surat Permohonan untuk mengurus pencairan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana BUMDes maupun bantuan keuangan desa lainnya? Apa saja muatan secara umum dalam surat permohonan yang merupakan salah satu dokumen Proposal pencairan anggaran desa tersebut? Simak dan download gratis contoh nya dalam bentuk doc (word) maupun Pdf pada artikel ini.

    Surat Permohonan Pencairan Dana Desa adalah salah satu surat permohonan yang berisi permintaan/permohonan/pengajuan untuk mengurus pencairan dana desa. Dana Desa yang kami maksud adalah DD maupun ADD sesuai tahun atau tahap yang direncanakan. Misalnya tahun anggaran 2018, tahun 2019 atau 2020. Tahap 1 atau Tahap 2. Disesuaikan saja dengan keperluan Desa Anda masing-masing.


     Surat Permohonan Pencairan Anggaran Desa ini merupakan pelengkap administrasi desa yang biasanya dimasukkan dalam Proposal pencairan anggaran DD maupun ADD. Khusus untuk anggaran DD, Surat Permohonan atau Surat Pengajuan Dana ini dapat menjadi pelengkap dari syarat penyaluran dana desa sebagaimana diatur dalam PMK tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

     Dan dokumen surat pengajuan dana kegiatan ini biasanya telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) mengenai kelengkapan-kelengkapan dokumen yang harus ada dalam proses pencairan/penyaluran atau syarat-syarat apa saja yang perlu dilengkapi agar Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) bisa cair tanpa ada kendala.

     Cek juga : Contoh Perbup Pengelolaan Keuangan Desa Terbaru
    <img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0Bi8bOn0kAaXmf6jCP5uF9RfFCZc_5m573VLqOH3UCJ_OS-av1AlMHyuSu5g4gLKVqz8d28NJdwU8TdEG8kUi9BP1RADIEoKlDbzsx_JgRyhVKTClCnIgo-jXQVzUk1jPUy6UiRr0b1k/s1600/Surat+Permohonan+Pencairan+Dana+Desa.jpg" alt="contoh format surat permohonan pencairan dana desa"/>
    #Surat Permohonan Pencairan - Gambar Screen Shoot

    Dan jika anggaran bantuan desa telah cair atau masuk dari Rekening Kas Daerah (RKD) ke Rekening Kas Desa (RKDes). Maka untuk mencairkan dana tersebut, Pelaksana Kegiatan Anggaran atau Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Desa harus terlebih dahulu mengajukan beberapa dokumen pencairan. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Diantaranya, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pernyataan Tanggungjawab Belanja disertai bukti-bukti yang penerimaan maupun pengeluaran. Lebih lanjut, Cek di artikel :
    Contoh Buku Kas Pembantu Kegiatan-SPP-Pernyataan Tanggungjawab Belanja
    Contoh surat permohonan yang Kami bagikan ini bukanlah ditujukan kepada Kepala Desa, namun diajukan untuk ditujukan kepada Pihak terkait (Atasan) dalam hal ini Pemerintah Kabupaten sesuai daerah Anda masing-masing.

     Lalu, Apa saja yang termuat dalam Surat Permohonan Pencairan Bantuan Anggaran Desa ini?

    Contoh Surat Permohonan Pencairan Dana Desa

    Berikut ini contoh surat pengajuan dana atau contoh teks redaksi surat permohonan pencairan dana desa :

    KOP SURAT DESA <<<<<

    Babala, 2 Januari 2019

     Nomor : 910/................
    Lampiran : .... (...) Bundel
    Perihal : Permohonan Pencairan/Pengajuan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Tahun Anggaran 2019

    Kepada 
    Yth. Bupati Buton Selatan
         Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan
    di -

     Batauga
    Dalam rangka menunjang kelancaran program kegiatan prioritas dalam bidang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya di Desa ... sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Desa .... Nomor ... Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019. Maka perlu adanya dana stimulan sebagai penunjang kelancaran kegiatan yang dimaksud.

    Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kami dari Pemerintah Desa ... mengajukan permohonan kepada Bapak, kiranya dapat diberikan bantuan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Tahun Anggaran 2019.

    Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampir kan :
    1. Surat Pengantar
    2. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan & Penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap III (40%) Tahun Anggaran 2018
    3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap III (40%) Tahun Anggaran 2018  beserta Laporan Bulanan
    4. Buku Kas Pembantu Kegiatan
    5. Buku Kas Pembantu Pajak
    6. Buku Bank Desa
    7. Buku Kas Umum (BKU)
    8. Salinan RAB & RPD
    9. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampiran-nya :
    10. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
    11. Bukti-bukti transaksi yang sah tentang Penggunaan DD Tahap III Tahun Anggaran 2018
    12. Dokumentasi Realisasi Kegiatan
    13. Dan lain-lain
    Demikian permohonan/pengajuan ini kami buat untuk disampaikan kepada bapak, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
               
    Kepala Desa ...
    LA ODE MUHAMAD FIIL MUDAWAT

    Cek juga: Aplikasi Pembukuan BUMDes dan Laporan Keuangan BUMDes

     Itu hanya contoh redaksi teks format surat pengajuan dana/surat permohonan pencairan/penyaluran bantuan. Sobat Desa dapat menyesuaikan dengan keperluan dan format di daerah Anda.

     Jika Anda berminat. Berikut ini Format Terbaru Surat Permohonan Pencairan Dana Desa dalam bentuk format word (doc) dan pdf.

     Cek juga: Contoh Proposal 17 Agustus [LENGKAP]

    Silahkan di download/unduh Gratis (free) pada link dibawah ini :

     SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA DOC

     ATAU

     CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN DANA KE DESA PDF

    Cek juga: 
    Silahkan download gratis (tidak dipungut biaya) contoh surat permohonan pencairan anggaran desa diatas, jika ada kendala tolong disampaikan. Anda dapat menggunakan beberapa saluran, boleh melalui kolom komentar atau pun kontak kami. 

     Lihat Juga : Surat Pengantar Laporan Realisasi Dana Desa

     Hanya kalau boleh Kami sarankan alangkah baiknya, kalau Anda ingin berkomentar, silahkan pada kolom komentar facebook dibawah artikel ini. Agar sobat desa lain dapat merespon atau menyimak juga.


    Demikian artikel Contoh Format Terbaru Surat Permohonan Pencairan Dana Desa, semoga bermanfaat untuk Anda dan untuk siapa pun yang membutuhkan. (Cek juga : Contoh Surat Kuasa Pengambilan Gaji)

    Terima Kasih sudah berkunjung di Blog Format Administrasi Desa. Portal Referensi Dan Preferensi Format Desa Se-Indonesia.

     Apakah contoh format Surat Permohonan Pengajuan Pencairan Dana Desa ini membantu Anda? Tolong bantu Kami mem-BAGI-kan link url artikel ini (Contoh Format Surat Pengajuan Dana) kepada sobat desa lainnya di facebook, twitter, google plus atau social media lainnya.

     Untuk Sobat Desa yang ingin me-repost artikel-artikel di Blog format-administrasi-desa.blogspot.com ini Kami imbau untuk menyertakan sumber link aktif (do follow) menuju artikel Blog ini. Itu adalah pilihan Anda. Setiap pilihan pasti ada konsekuensi-nya.

     Sekali terima kasih sudah mencurahkan waktu di Blog FormatAdministrasiDesa.

     Untuk Sobat Desa yang ingin mendapatkan info-info terkini seputar Administrasi Desa. Jangan lupa masukan Email Aktif Sobat Desa pada Kolom "LANGGANAN GRATIS" yang sudah Kami sediakan.  

    Surat Pengantar Laporan Dana Desa - Apa mungkin Anda sedang mencari format Surat Pengantar Laporan Realisasi Dana Desa terbaru? Jika betul, berarti Anda sedang berkunjung di Situs yang tepat. Kali ini Kami pengelola Blog format-administrasi-desa.blogspot.com akan mengulas dan membagikan contoh format-Nya dalam bentuk doc (word) maupun Pdf.


    SPK Tukang - Surat Perintah Kerja (SPK) Tukang adalah salah satu jenis SPK yang ditujukan kepada para tukang guna melaksanakan pekerjaan bangunan atau pekerjaan konstruksi lainnya. Apakah Anda mencari contoh SPK Tukang terbaru dalam bentuk format PDF dan Word (Doc)?

    Dalam ulasan kali ini Kami tidak membahas contoh Surat Perintah Kerja Kontraktor maupun sub kontraktor. Namun dalam artikel ini secara khusus mengulas dan membagikan format SPK Tukang yang dapat dibaca dan didownload file-Nya secara gratis dengan mudah. Sebelum Anda download, Kami sarankan agar Anda menyimak step by step apa saja yang tulis di artikel ini.

    SPK Tukang untuk Program Dana Desa

    Kelancaran pelaksanaan pembangunan desa melalui Program Dana Desa, mesti juga didukung oleh masyarakat di desa itu. Salah satu dukungan tersebut adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di desa, seperti menjadi pekerja maupun tukang. Dokumen SPK ini sangat tren kalau dibidang jasa konstruksi (technical services).

    Untuk mengakomodasi ketersediaan para tukang dan pekerja tersebut, maka Kepala Desa atau pihak yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK). APK inilah yang kemudian menjadi dasar ia bekerja. 

     Selain itu, SPK sederhana ini juga menjadi salah satu administrasi Tim Pengelola Kegiatan di Desa. Jadi harus benar-benar diperhatikan.

    Kali ini kita akan mengulas artikel mengenai Contoh Format SPK Tukang Bangunan maupun pekerjaan program fisik dana desa lainnya, karena sebelumnya kita sudah membahas SPK Pekerja. Namun bagi Anda yang belum memiliki silahkan :

    SPK Material Lokal - Apakah Anda sedang mencari contoh Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Material Lokal format doc (word) maupun PDF? Jika benar, Anda sudah berkunjung di Situs yang tepat, yang menyediakan contoh format administrasi yang dapat didownload gratis (free) dengan mudah.

    SPK yang akan Kami bagikan kepada Anda ini merupakan SPK Material lokal untuk kegiatan atau pekerjaan di Desa oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) atau Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ). Lebih lanjut, cek : SK Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

    SPK Supplier Material Bangunan

    Secara khusus SPK ini adalah SPK Supplier Material Bangunan untuk menyediakan bahan atau material bangunan yang berasal dari Desa dan dilakukan oleh Masyarakat Desa tersebut. Berbeda halnya dengan SPK Material yang ditujukan kepada perorangan atau perusahaan. Dalam artikel ini Kami lebih fokus pada proses pengadaan, penggunaan atau penyediaan bahan-bahan bangunan di-supply oleh masyarakat. Bagaimana contoh format SPK-Nya? Itu yang akan kita ulas dan bagikan contoh-Nya di artikel ini.

    Di dunia teknik konstruksi di Desa, nama lain dari material lokal adalah Material Kubikasi atau Material Kubik. Istilah ini sering digunakan ketika di masa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa (PNPM-MD).
    Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget