SPK Pekerja - Apakah Anda sedang mencari contoh format Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerja terbaru? Baik berupa format Doc (word) maupun PDF? SPK Pekerja Harian Lepas ini merupakan salah satu administrasi TPK, khususnya menyangkut kegiatan/pekerjaan pembangunan di desa. Kelancaran
pelaksanaan pembangunan desa melalui Program Dana Desa, mesti juga didukung
oleh masyarakat di desa itu. Salah satu dukungan tersebut adalah keterlibatan
masyarakat dalam pembangunan di desa, seperti menjadi pekerja maupun tukang. Terlebih sejak tahun 2018 lalu, telah dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (KB) 4 Menteri bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa menggunakan sistem padat karya tunai (PKT). Lalu apa hubungannya pekerja dengan sistem padat karya tunai? Sistem PKT dalam pembangunan desa berpusat pada keterlibatan atau partisipasi masyarakat desa untuk ikut terlibat dalam pembangunan desa. Seperti menjadi tukang, pekerja atau tugas lainnya dalam kegiatan atau pekerjaan yang bersumber dari Dana Desa (DD). Para pekerja ini nantinya dapat membantu Pemerintah Desa melalui Tim Pengelola Kegiatan atau Tim Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengerjakan program dana desa. Dari pada uang dana desa mengalir keluar, mending berputar di desa. Toh, ini juga merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat desa.
Apakah Anda sedang mencari contoh format Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pembuatan Desain Gambar dan RAB atau EDD (Engineering Design & Development)? Apakah Anda ingin mencari informasi mengenai contoh SPK Konsultan Perencanaan terbaru yang dapat didownload? Dalam artikel ini Kami akan mengulas dan membagikan format word (doc) maupun PDF kepada Anda semua. Harus Kami katakan bahwa artikel ini tidak mengulas contoh dokumen pengadaan langsung jasa konsultansi pengawasan (sample of direct procurement documents for supervision consulting services), juga bukan standar dokumen pengadaan langsung jasa konsultansi perorangan pada umumnya (standard direct procurement documents for individual consultancy services). Atau contoh surat perjanjian kerjasama konsultan pajak (tax consultant cooperation agreement letter). Tapi lebih khusus membahas contoh pengadaan langsung jasa konsultansi perencanaan di desa oleh Kader Teknik Desa.
FormatAdministrasiDesa - Dalam
rangka optimalisasi proses pengadaan barang dan jasa di desa yang dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ). Dan demi terlaksananya
kualitas pengadaan barang dan jasa yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan,
maka Kepala Desa dapat mengangkat Tim Pemeriksa Barang/Panitia Pemeriksa Pekerjaan/Tim pengawasan kegiatan atau sebutan lainnya. Pengangkatan Tim Pemeriksa Barang ini ditetapkan melalui SK Kepala Desa. Cek juga : SK Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
Pengangkatan Tim Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa ini dimaksudkan untuk membantu TPBJ/TPK dalam memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan yang dilakukan oleh TPBJ/TPK. Karena itu, pentingnya koordinasi bagi Tim Pemeriksa dan TPBJ/TPK. Apakah Anda sedang mencari "contoh format SK Tim Pemeriksa Pekerjaan di Desa"? Baik dalam bentuk PDF maupun Word (Doc). Kami katakan Anda berkunjung di Situs yang tepat. Situs format-administrasi-desa.blogspot.com ini menyediakan berbagai contoh format administrasi terbaru dan lengkap yang dapat Anda download dengan mudah dan gratis (free). Salah satunya, SK yang Anda cari ini. Namun sebelum Anda download, sebaiknya Anda juga perlu menyimak penjelasan dan ulasan Kami dalam artikel ini. Agar apa-apa saja yang Anda download dalam Blog ini dapat Anda pahami apa dan untuk apa format itu digunakan. Seperti yang sudah saya jelaskan di artikel-artikel sebelumnya, dasar hukum format surat keputusan (SK) Kepala Desa adalah Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Apapun isi SK Kades tersebut harus mengikuti kaidah atau aturan tersebut. Termasuk juga yang saat ini sedang saya bagikan kepada Anda, yakni SK Kepala Desa tentang Pengangkatan Tim Pemeriksa Barang Di Desa. Cek Juga :
Nantinya Tim Pemeriksa Barang yang telah di-SK-kan oleh Kepala Desa ini akan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ( Tupoksi ). Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap setiap pengadaan barang dan jasa di desa. Baik kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), atau pun sumber-sumber lainnya yang diterima oleh desa. Tim pemeriksa hasil pekerjaan ini juga membantu TPBJ/TPK dalam proses serah terima pekerjaan barang/jasa, termasuk pemeriksaan dan pengawasan kualitas dan kuantitas pekerjaan di desa.
Berikut
ini Format Terbaru SK Kepala Desa tentang Pengangkatan Tim
Pemeriksa Barang di Desa
Gambar Screen Shoot : Format Terbaru SK Revisi Pengangkatan Pengurus LPM Desa/Kelurahan
Terkadang komposisi pengurusan suatu lembaga mengalami perubahan baik itu penambahan atau pengurangan anggota. Salah satu lembaga yang berpotensi adanya revisi kepengurusan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Jika demikian, maka SK LPMD yang sebelumnya ditetapkan oleh Kepala harus ditinjau ulang untuk direvisi/diubah. SK Revisi pengurus LPM Desa ini adalah salah satu administrasi LPMD yang diperlukan di Instansi Pemerintah Desa maupun Lembaga Kemasyarakatan Desa.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau disingkat LPMD adalah lembaga di desa yang bergerak dalam bidang pemberdayaan dan pembangunan desa. Terjadi perubahan didalam internal LPMD itu biasa terjadi. Sebabnya boleh jadi macam-macam, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kali ini kami coba meng-update artikel yang sebelumnya sudah Kami posting, yakni mengenai contoh SK Revisi/Review LPMD. Anda bisa download format-nya. Ada yang berbentuk Pdf dan word (doc). Dengan adanya perubahan struktural komposisi pengurus LPM Desa melalui SK Kepala. Maka Pengurus LPMD yang baru diharapkan dapat bekerja sesuai dengan bidang tugas-nya masing-masing. Apakah SK pengukuhan pengurus revisi LPMD ini menggunakan lambang garuda atau lambang/kop kabupaten? Sesuai dengan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Bahwa bentuk Keputusan Kepala Desa atau SK Kepala Desa harus menggunakan lambang garuda, bukan lambang kabupaten/desa. Jika Anda ingin men-download permendagri-permendagri yang berhubungan dengan desa. Anda bisa cek di artikel : Kumpulan Permendagri Tentang Desa.
SK Kepala Desa tentang revisi pengangkatan pengurus LPMD Kami posting siapa tahu ada yang perlu. Jika sobat desa menginginkan contoh format-nya. Kebetulan ini di Komputer Kami ada dokumen-nya. Jadi bisa Kami upload dan bagikan di Blog ini.
Pilkades adalah singkatan dari Pemilihan Kepala Desa. Pilkades adalah suatu pemilihan yang dilaksanakan secara langsung di desa oleh warga desa setempat untuk memilih Kepala Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dijelaskan bahwa :
PTPKD adalah singkatan dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. Jika Anda bertanya kepada Kami, apakah ada contoh format SK PTPKD terbaru? Maka Kami mungkin bertanya balik, format SK seperti apa yang Anda suka?
Apakah Anda sedang mencari contoh SK LPMD Terbaru? Bagaimana bentuk penyusunan format SK LPM Desa? Temukan ulasan dan contoh format doc (word) maupun PDF yang dapat Anda download di artikel ini.
SK LPM Desa 2024 ini ditetapkan oleh Kepala Desa dalam rangka mengangkat/mengukuhkan pengurus/anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Melalui Keputusan Kepala Desa inilah maka para pengurus organisasi LPMD dapat bekerja sesuai tugasnya dan sampai dengan berakhirnya masa bakti di desa.
Sebetulnya, pembentukan kepengurusan LPM ini bukan hanya terjadi di desa. Di Kelurahan juga terdapat struktur LPM. Antara LPM di Kelurahan dan LPM di Desa sebagian besar memiliki tugas yang sama.
Sebelum kami membagikan contoh format SK Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, ada baiknya kami menjelaskan dasar hukum bentuk SK di Desa ini.
Lantas apa saja yang mau ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa? Mari kita merujuk pada penjelasan Pasal 31 Permendagri 111 Tahun 2014 tersebut, bahwa:
“Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan”
Untuk menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara terpadu dan terarah melalui prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta dalam rangka menciptakan ketahanan masyarakat yang mantap di desa, Kepala Desa mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) melalui Keputusan Kepala Desa atau Surat Keputusan Kepala Desa (SK).
Bagaimana cara menyusun SK LPM? Apakah ada contoh SK nya, baik format word (doc) maupun pdf?
Berikut ini Format Terbaru SK Pengangkatan Pengurus LPMD. Silahkan didownload Gratis pada link dibawah ini :
DOWNLOAD SK LPM selengkapnya:
[info title="SHARE, lalu DOWNLOAD GRATIS!!!" icon="info-circle"]Untuk membuka link download contoh SK PENGANGKATAN LPM ini secara otomatis, silahkan tekan LIKE (SUKA) untuk FACEBOOK atau SHARE/TWEET untuk TWITTER dibawah ini!!! Setelah Anda membagikan konten ini di media sosialmu, maka secara otomatis link downloadnya akan terbuka/muncul. Maka pada saat itu, Anda tinggal download filenya. SELESAI!!!
Menyusun Keputusan Kepala Desa atau Surat Keputusan Kepala Desa (SK) dalam konteks pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) memainkan peran penting dalam mengatur struktur organisasi di tingkat desa. Pengukuhan ini melibatkan proses yang telah diatur berdasarkan peraturan-peraturan di tingkat yang lebih tinggi.
Saat berbicara terkait pembentukan struktur organisasi di tingkat desa atau kelurahan, tak bisa diabaikan peran dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Fungsinya tidak hanya terbatas pada desa, tetapi juga hadir dalam struktur yang serupa di tingkat kelurahan. Peran dan tugas LPMD ini cukup paralel antara keduanya.
Penting untuk memahami bahwa SK LPMD yang ditetapkan oleh Kepala Desa memiliki landasan hukum yang kuat. Dasar hukum ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Dokumen ini memberikan arahan konkret terkait penetapan keputusan Kepala Desa yang berlaku secara individual dan final.
Proses pengukuhan ini tidak hanya bersifat administratif semata. Lebih dari itu, penetapan ini memiliki dampak yang signifikan pada partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di desa. Melalui LPMD, terdapat upaya nyata untuk memperkuat kerja sama dan gotong royong masyarakat guna mencapai ketahanan yang kokoh dalam setiap aspek kehidupan di desa.
Dalam upaya menyediakan referensi dan contoh konkret, artikel ini menyajikan beberapa dokumen berformat Doc (Word) dan PDF yang dapat diunduh sebagai acuan dalam menyusun SK LPMD di tingkat desa atau kelurahan. Penggunaannya diharapkan dapat membantu dalam menyusun struktur organisasi yang solid dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ulasan tentang format SK Pengangkatan Pengurus LPM Desa 2024 yang ditetapkan oleh Kepala Desa merupakan panduan yang berguna bagi mereka yang terlibat langsung dalam struktur organisasi di desa. Terima kasih telah mengunjungi dan membagikan informasi ini ke sesama sobat desa. Informasi yang terstruktur dan sesuai dengan ketentuan akan sangat membantu dalam membangun desa yang lebih maju dan berdaya.
Itulah contoh SK LPM yang merupakan salah satu administrasi LPMD di Desa. Semoga ulasan contoh format SK Pengangkatan Pengurus LPM Desa 2024 terbaru oleh Kepala Desa ini membantu Anda. Untuk artikel format-format administrasi desa lainnya, dapat dengan mudah Anda cari di Blog ini.
Terima kasih sudah berkunjung di Blog FormatAdministrasiDesa - Portal Referensi Dan Preferensi Format Desa Se-Indonesia!
Bagikanlah artikel ini kepada teman-teman Desa lainnya.
Apakah Anda mencari "Nota Kesepakatan BPD dan Kepala Desa tentang Perdes Aset Desa"?
Apa yang diputuskan dan disepakati bersama antara BPD dan Pemerintah Desa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Notulen Rapat tentang rancangan Perdes Pengelolaan Aset Desa, perlu ditindaklanjuti dengan Nota Kesepakatan/Nota Kesepahaman/MOU (Memorandum of Understanding). Bagaimana bentuk atau cara penyusunan nota kesepakatan mengenai perdes aset desa ini? Sebelum sampai disitu, kita perlu mengetahui gambaran umum-nya.
Nota Kesepakatan Perdes Pengelolaan Aset Desaadalah salah salah alat bukti/dokumen yang berisi kesepakatan atau kesepahaman bersama masing-masing pihak, baik BPD maupun Kepala Desa mengenai rancangan peraturan desa (perdes) tentang Pengelolaan Aset Desa.
Seperti yang sudah Kami singgung secara implisit dalam artikelPerdes tentang Aset Desa. Bahwa salah satu dokumen penting untuk menetapkan Perdes tersebut adalah Nota Kesepakatan BPD dan Kepala Desa.
Dan juga sebagaimana telah Kami ulas sebelumnya. Ada beberapa istilah lain yang sering digunakan sebagai pengganti/kata lain dari frasa "nota kesepakatan". Apa saja itu? Ada yang disebut dengan istilah “Nota Kesepahaman” dan ada juga yang menggunakan istilah “MOU” atau Memorandum of Understanding.
Nota Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD ini merupakan pernyataan-pernyataan kedua belah pihak, yakni Kepala Desa sebagai perwakilan dari Pemerintah Desa dan Ketua BPD sebagai perwakilan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) bahwa kedua belah pihak telah membahas dan menyetujui rancangan perdes pengelolaan aset desa. Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat BPD dan Notulen-Nya.
Nota Kesepakatan atau Nota Kesepahaman antara BPD dan Kepala Desa ini menjadi bukti kesepakatan bersama antara BPD dan Pemerintah Desa dan menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Aset Desa menjadi Peraturan Desa.
Apakah Anda mencari contoh format terbaru Nota Kesepakatan BPD dan Kepala Desa tentang Pengelolaan Aset Desa ini baik dalam bentuk doc (word) maupun PDF?
Jika ya, maka Sobat Desa berkunjung di Situs yang tepat. Kami pengelola Blog format-administrasi-desa.blogspot.com sudah menyiapkan contoh file dokumen yang dapat Sobat Desa download dengan mudah dan gratis (free).
Namun sebelum dokumen atau file nya Sobat Desa download, tidak ada salahnya untuk kita pra tinjau (preview) bagaimana bentuk dari nota kesepakatan BPD dan Kades.
Untuk dapat menggambarkan dengan baik mengenai Nota kesepakatan tersebut. Supaya tidak penasaran, silahkan simak dan cek preview berikut ini :
Contoh Salinan Nota Kesepakatan Bersama BPD dan Pemerintah Desa perihal Rancangan Perdes Pengelolaan Aset Desa Terbaru
NOTA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA …………………….
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA
Pada hari ini ……………….tanggal ………………………..bulan …………………….. Tahun ………………………………… kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1.LA DESA, S.Pd:Kepala Desa …………………..dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa ………………… selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2.LA KAIMANI, S.IP:Ketua BPD Desa …………………. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa …………………….. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Menyatakan bahwa :
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Notulen Rapat.
2.PIHAK PERTAMA menerima persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Notulen Rapat.
Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Itulah sedikit pra tinjau mengenai format nota kesepakatan BPD dan Kades terkait pengelolaan aset desa.
Kalau mau yang lebih lengkap bisa didownload file-nya. Untuk Anda (Sobat Desa) yang berminat memiliki file soft copy nya. Sobat Desa dapat mengunduh atau mendownload melalui link berikut ini :
Silahkan download contoh format-nya pada link yang sudah Kami sediakan tersebut. Sobat Desa bisa mendownload 2 (dua) jenis dokumen tersebut atau bisa juga memilih salah satu nya. Dari pada bingung, mending download aja dua-duanya. Kami sudah membantu Anda men-convert file pdf ke doc dan sebaliknya dari doc ke pdf menggunakan aplikasi file converter yang belum lama ini Kami install. Semoga file dokumen tersebut memudahkan Anda dalam bekerja, khusus dalam administrasi desa.
Seperti biasa jika ada kendala atau masalah dalam proses download, jangan sungkan untuk memberitahu atau melaporkan pada Kami.
Sekedar info bahwa atas dasar dokumen ini pula, selanjutnya :
Atas dasar itu pula, Kepala Desa segera menetapkan draft Rancangan Perdes Aset Desa ini menjadi Perdes;
Demikian review dan preview mengenai contoh format terbaru Nota Kesepakatan bersama bersama antara BPD dan Kepala Desa tentang rancangan perdes Pengelolaan Aset Desa terbaru. Semoga bermanfaat untuk Anda semua, khususnya Sobat Desa yang membutuhkan.
SK BPD tentang Aset Desa, salah satunya adalah mengenai persetujuan rancangan peraturan desa tentang pengelolaan aset desa. Sebagaimana telah Kami jelaskan dalam artikel sebelumnya pada tautan tersebut.
Kali ini kita fokus pada artikel lanjutan, yakni contoh format surat keputusan Badan Permusyawaratan Desa (SK-BPD) tentang persetujuan rancangan Perdes (Raperdes) pengelolaan aset desa. Contoh Petikan SK BPD mengenai aset desa ini dapat Sobat Desa download, baik dalam bentuk format PDF maupun DOC (word). Terserah Sobat Desa saja, mana yang Anda suka. Sebelumnya, Kami telah mengulas 2 (dua) SK BPD. Pertama, SK BPD tentang Persetujuan Pendirian BUMDes. Dan kedua, SK BPD tentang Persetujuan Penyertaan Modal Desa ke BUMDes. Jika Sobat Desa belum memiliki format-format tersebut, Kami merekomendasikan artikel tersebut untuk Anda.
Keputusan BPD tentang kesepakatan draft rancangan perdes aset desa itu harus ditandatangani oleh Ketua BPD setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh atau sebagai besar anggota BPD secara kuorum.
SK BPD ini adalah dokumen legitimasi yang menjadi salah satu dasar bagi Kepala Desa untuk menetapkan Perdes Pengelolaan Aset Desa.
Namun memang sebelum BPD memutuskan dan menetapkan keputusan ini. Ada beberapa mekanisme atau prosedur tahapan yang dilakukan. Seperti melakukan rapat pembahasan bersama.
Rapat antara BPD dan Pemerintah Desa ini membahas topik tentang Raperdes Pengelolaan Aset Desa. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh anggota BPD dan pemerintah desa, sebagaimana tertuang dalam Daftar Hadir Rapat.
Apa saja yang diputuskan dan disepakati melalui forum musyawarah BPD tersebut, maka selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara dan Notulen, Nota kesepakatan (MOU) bersama dan keputusan resmi BPD.
![Format Lampiran SK LPM 2024 [Terbaru - Update]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhl5T5vWEM3i5CblnAaQa6vUpVtIzV1HZ_InbQMhS8Z5xQSRGSwgxpL96uetdIOerLSj3SE6zMS0FvjTSTePoCSOvU7EevHvxXEqFOW5xKXhmwc-gJQP1sTtOcN-dGID9IMbW_r_qhFiq4/s320-rw/Format-SK-LPM.png "Format Lampiran SK LPM")
