FORMAT ADMINISTRASI DESA

Tepat tanggal 25 April 2024, untuk kedua kalinya UU Desa diubah. Perubahan kedua terwujud melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | UU Rumah Susun terbaru itu diatur pada Undang-Undang nomor berapa, tahun kapan?

Sampai dengan artikel ini Kami terbitkan Undang-Undang yang mengatur tentang Rumah Susun (Rusun) telah diatur melalui UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun ditetapkan pada tanggal 10 November 2011 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. UU Rumah Susun ini diundangkan pada tanggal 10 November 2011 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsudin dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan pada 12 Januari 2011 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. UU 1/2011 ini diundangkan pada tanggal 12 Januari 2011 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 24 Maret 2016. Selanjutnya UU No 4 Tahun 2016 ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55 oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 24 Maret 2016.

Daftar Isi:

• UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
• Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
• Download UU No 15 Tahun 2019 PDF

UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Ringkasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

Gambar Infografis: UU Nomor 21 Tahun 2019 - UU Terbaru

• Jenis Peraturan : Undang-Undang
• Nomor Peraturan : 21
• Tahun Peraturan : 2019
• Tentang : Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
• Tanggal Ditetapkan : 18 Oktober 2019
• Tanggal Diundangkan : 18 Oktober 2019
• Nomor Lembaran Negara : 200
• Nomor Tambahan Lembaran Negara : 6411
• Ditetapkan Oleh : Presiden Republik Indonesia
• Status : Mencabut UU Nomor 16 Tahun 1992
• Tipe File Download : PDF dan DOC

Latar Belakang UU Nomor 21 Tahun 2019

1. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat dimanfaatkan secara lestari sehingga dapat meningkatkan taraf hidup serta kemakmuran kehidupan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Tanah air Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa berbagai jenis sumber daya alam hayati yang berupa aneka ragam jenis hewan, ikan, dan tumbuhan yang perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya;
3. Penyelenggaraan karantina harus mengikuti perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, lingkungan strategis yang cepat dan dinamis,terutama laju arus perdagangan antarnegara yang melahirkan beberapa ketentuan dan kesepakatan internasional terkait dengan standar keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar serta pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa langka;
4. beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat karena berlakunya beberapa undang-undang terkait penyelenggaraan karantina sehingga perlu diganti