Topik: "Permendesa"

Prioritas Dana Desa 2022 adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa tahun 2022. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

Download Permendes 17 Tahun 2019 dan Lampiran-Nya (Format PDF) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) telah menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tanggal 15 Oktober 2019. Dan diundangkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Berita Negara (BN) Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261 pada tanggal 22 Oktober 2019.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Akhirnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mengubah Permendes No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 untuk kedua kalinya melalui Permendes No 7 Tahun 2020.

Seperti kita ketahui sebelumnya perubahan pertama dilakukan melalui Permendes No 6 Tahun 2020, hanya saja dalam aturan tersebut dinilai belum ada tambahan besaran BLT Dana Desa. Karena itulah Menteri Desa PDTT menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Berikut ini adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa) No 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan lampiran-Nya serta file download nya dalam bentuk format PDF:

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 secara resmi ditetapkan pada tanggal 13 April 2020 oleh Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar. Dan pada tanggal 14 April 2020, Permendes No 6 Tahun 2020 ini kemudian diundangkan dalam Berita Negara (BN) Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367.

Menyikapi terbitnya Permendes Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tanggal 14 Januari 2020 telah menyampaikan Surat kepada Menteri Desa PDTT dengan nomor surat 410/324/SJ perihal Review Produk Hukum, Tugas Fungsi dan Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terkait PermenDesa Nomor 17 Tahun 2019.

Isi Surat Mendagri Nomor 410/324/SJ Perihal Review Produk Hukum, Tugas Fungsi dan Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terkait PermenDesa Nomor 17 Tahun 2019

Apa saja isi dari surat pemberitahuan mendagri ini?

#Prioritas Dana Desa 2020 - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah ditandatangani dan ditetapkan oleh Menteri Desa PDTT (Eko Putro Sandjojo) pada tanggal 2 September 2019 di Jakarta. Permendes PDTT No. 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012 pada tanggal 5 September 2019 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Widodo Ekatjahjana) di Jakarta.

Daftar Isi Kumpulan Permendesa Berdasarkan Tahun:


Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah salah satu produk hukum yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kita sering menyebutnya atau menyederhanakan dengan istilah “Permendesa”, “Permendes”, maupun “Permendesa PDTT”.

Kumpulan Permendes dan Lampiran-Nya ini adalah representasi dari tekad Blog format-administrasi-desa.blogspot.com untuk membantu menginventarisasi dan menyebarluaskan file atau data yang ada pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dikelola oleh Biro Hukum KEMENDESA.  Melalui artikel ini, Sobat Desa dapat mendownload (unduh) file atau info tentang permendesa PDTT dari tahun ke tahun dalam bentuk format PDF maupun Word (Doc). Misalnya tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, atau regulasi lainnya yang dikeluarkan oleh Kemendesa PDTT.

Seperti yang Sobat Desa simak pada daftar isi tersebut, ini merupakan sekumpulan atau kaleidoskop dari salinan permendesa beserta Lampiran, baik yang ditetapkan pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan tahun-tahun berikutnya. Untuk produk hukum Kemendesa ini rencananya akan terus Kami update jika regulasi terbaru-Nya sudah diterbitkan. Salah satunya, seperti Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD) 2020.

<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhouTQNrV4VBBa1S5B0COgx3FaRHcrTCxjHqqxqPRvoCcV7m2WRKZyFnlPqMGh4qlsPJohYNvEMvEvhIpp88o2WDV6q3DXPOP2rcxShtnfdSJx9-KstGUJEgpCTiYd4oB5_UTIDRglvvp4/s320/permendesa-pdtt-terbaru.jpg" alt="permendesa pdtt terbaru dan terlengkap"/>



Website Desa ini tentu saja memiliki alasan tersendiri mengapa kemudian Kami coba menyediakan himpunan dari salinan Permen Desa dan Lampiran-Nya yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Salah satunya, agar semua orang di seluruh Indonesia, bahkan di penjuru Dunia dapat memperkaya khasanah informasi hukum dan dapat menjadi bahan referensi. 


Untuk para peneliti yang landing melalui laman ini, barang kali info-info salinan permendesa ini dapat menjadi referensi hukum untuk menunjang riset yang dilakukan. Untuk Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang berencana menyusun rancangan produk hukum (misalnya), baik di tingkat Daerah Kabupaten/Kota maupun di tingkat Desa/Kelurahan. File-file regulasi permendesa ini dapat menjadi dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), Peraturan Walikota (Perwali). Begitu juga Pemerintah Desa dapat menjadikan acuan dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Bersama Kepala Desa (Perberkades), Peraturan Kepala Desa (Perkades), maupun Keputusan Kepala Desa.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget