FORMAT ADMINISTRASI DESA

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Mendapatkan piagam penghargaan merupakan hak anggota Linmas/satuan perlindungan masyarakat yang telah mengabdi selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati/Wali Kota serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur. Berikut ini contoh piagam penghargaan Linmas sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Surat Pengunduran Diri Linmas adalah surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang berisi pernyataan pengunduran diri dari anggota Satlinmas di Desa atau Kelurahan. Pada ulasan kali ini Kami akan memberikan contoh surat pengunduran diri anggota Linmas/Satlinmas yang bisa digunakan untuk wilayah Desa maupun Kelurahan.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Surat Pernyataan Menjadi Anggota Linmas adalah surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang memuat pernyataan kesediaan untuk menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas. Berikut ini ulasan terkait contoh surat pernyataan menjadi anggota Linmas.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | #Materi Pembinaan Linmas adalah bahan materi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan bagi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Desa/Kelurahan. Dalam ulasan kali ini Kami akan memberikan contoh materi pembinaan Linmas Desa dalam bentuk PDF dan PPT (Power Point).

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Permendagri yang mengatur terkait peningkatan kapasitas anggota Linmas adalah Permendagri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat. Permendagri No 42 Tahun 2017 ini ditetapkan oleh Mendagri pada tanggal 21 Juni 2017.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas bagi anggota satuan perlindungan masyarakat merupakan hak yang dimiliki Linmas/Satlinmas. Hal ini sebagaimana diatur dalam Permendagri 26/2020. Lalu bagaimana dengan honor? Dan berapa honor Linmas Desa?

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Ada Sobat Desa yang bertanya: "berapa gaji Linmas Desa/Kelurahan?". Artikel ini Kami buat khusus untuk menjawab pertanyaan seputar gaji Linmas tersebut.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Dalam ulasan ini kita akan mengulas topik seputar 'Satgas Linmas' sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Laporan Linmas atau pelaporan Linmas adalah salah satu tahapan dari 3 (tiga) tahapan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | #Permendagri 26 Tahun 2020 | Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat pada tanggal 12 Mei 2020. Permendagri 26 Tahun 2020 tentang Linmas ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548 pada tanggal 2 Juni 2020 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | #Permendagri 84/2014 | Seperti kita ketahui bahwa sebelumnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat atau LINMAS diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Namun kini Permendagri 84 Tahun 2014 tentang Linmas sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pasca terbitnya Permendagri Nomor 26 Tahun 2020.

Contoh RAB Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat dibidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat

Contoh RAB Pengadaan Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa

gambar Pos Kamling - Pos Ronda foto infografis

• Struktur Organisasi Linmas
• Tugas Linmas
• Sumpah Janji Linmas
• Dasar Hukum Linmas
• Administrasi Pertanahan + Contoh RAB

DAFTAR ISI:

• Pengertian
• Apa itu Linmas?
• Apa itu Satlinmas?
• Apa itu Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat?
• Persyaratan dan Perekrutan Calon Anggota Satlinmas
• Persyaratan Menjadi Anggota Satlinmas
• Perekrutan Calon Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan
• Masa Keanggotaan Satlinmas
• Tugas, Hak, dan Kewajiban Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
• Pemberdayaan Anggota Satlinmas
• Sumpah dan Janji Anggota Satlinmas
• Struktur Organisasi Satlinmas
• Logo Linmas
• Dasar Hukum Pembentukan dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat

Pengertian

Apa itu Linmas?

Apa itu Satlinmas?

Apa itu Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat?

Persyaratan dan Perekrutan Calon Anggota Satlinmas

Persyaratan Menjadi Anggota Satlinmas

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
5. Jenjang Pendidikan Minimal SLTP dan/atau sederajat;
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Bertempat tinggal di wilayah Desa/Kelurahan setempat; dan
8. Bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

Apa Dasar Hukum Pembentukan dan Pembinaan Linmas Desa/Kelurahan?

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
4. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 Tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil Dan Organisasi Perlawanan Dan Keamanan Rakjat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934)

1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.