Topik: "Contoh Format Terbaru"

Apakah Anda sedang mencari Contoh Format Surat Keterangan Hak Milik Kapal (Klm/Plm)?

Surat Keterangan Hak Milik Kapal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa dalam kaitannya dengan status hukum kepemilikan/bukti kepemilikan kapal milik warga-nya disertai dengan ukuran GT/spesifikasi kapal. Surat keterangan ini biasanya dibuat untuk pengurusan administrasi kapal. 

Dengan kata lain, Surat Keterangan Hak Milik Kapal merupakan surat keterangan kepemilikan kapal/perahu motor atau bentuk pengakuan/keterangan pemerintah desa mengenai siapa pemilik kapal tersebut. SUKET Hak Milik Kapal, baik jenis Kapal Klm/Plm ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen Surat Keterangan Tukang (Pacak) atau Surat Keterangan Pembuatan Kapal. 

Cek juga: Contoh Surat Keterangan Tukang dalam Pembuatan Kapal 
<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhE09shgL605FGe7LC451p3TGVFUAjZWOTXJFzpNEGdsQn2TdwIXdxjxh08YJSxtIg0N3uoEk1mIEIn6socXJ9bm1lH0i_ezy48e78wWOJGTHjzPLhI8I_MifusTRmW4Ia4aq94Sh3Rm037/s320/download-contoh-format-surat-keterangan-hak-milik-klm-plm-format-administrasi-kapal-word-doc.png" alt="contoh surat keterangan hak milik kapal"/>
Download Contoh Format Surat Keterangan Hak Milik 

Dalam artikel kali ini, Kami pengelola Blog format-administrasi-desa.blogspot.com tidak me-review surat keterangan docking kapal, surat keterangan kecakapan kapal, atau pun surat keterangan perwira kapal. Namun yang akan Kami review dan share kepada Anda semua adalah contoh surat keterangan kepemilikan Kapal.

 Pada paragraf awal, Kami sudah menyinggung bahwa surat keterangan ini seringkali digunakan dalam persyaratan mengurus administrasi perkapalan. Mengurus kelengkapan dokumen kapal seperti surat tanda kebangsaan kapal (pas kecil) atau akta/sertifikat kapal nelayan/perikanan, salah satu persyaratan pendaftaran-nya adalah dokumen surat ukur kapal/surat timbang kapal, baik sementara maupun permanen. Sementara syarat penerbitan surat ukur kapal dikeluarkan oleh pihak terkait jika sudah menerima surat keterangan hak milik kapal ini. 

 Dalam Surat Keterangan ini juga disebutkan dengan jelas, apa saja spesifikasi dan berapa ukuran kapal. Biasanya spesifikasi dan ukuran Kapal meliputi:
  • Panjang Bagian Atas
  • Panjang Lunas Bawah
  • Lebar Bagian Tengah
  • Tinggi Bagian Tengah
  • Tempat Membangun
  • Bahan Bangunan Bodi
  • Tanggal Peletakan Lunas
  • Tanggal Selesai (diluncurkan)
  • Mesin yang dipakai
Pertanyaan selanjutnya, apa kode/nomor surat keterangan kapal ini? Dalam Permendagri mengenai kode-kode surat. Untuk Surat Keterangan Hak Milik Kapal ini diisi dengan nomor surat 552.2. Namun untuk lebih pastinya, Anda bisa cek pada artikel : KODE SURAT RESMI.



Laporan Penutupan Kas Bendahara Desa/Kaur Keuangan adalah Laporan yang dibuat dan dilaporkan oleh Bendahara Desa/Kaur Keuangan kepada Kepala Desa setiap akhir bulan dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.  Dokumen Financial Report  ini adalah salah satu dokumen wajib bagi Kaur Keuangan Desa. Bukankah setiap akhir bulan dan paling tanggal 10 bulan berikutnya, Kaur Keuangan harus melaporkan perkembangan kondisi keuangan desa, menutup kas desa?

 Kali ini Kami pengelola Blog #FormatAdministrasiDesa akan membagikan contoh Laporan Penutupan Kas tahun 2020 dalam bentuk format microsoft excel atau xls document. Laporan yang dibuat oleh Kaur Keuangan ini sifatnya wajib. Dan ini merupakan salah satu dokumen administrasi Kaur Keuangan.


Apa itu Berita Acara Pemeriksaan Kas Desa? Berita Acara Pemeriksaan Kas Desa adalah Berita acara yang dibuat oleh Bendahara Desa/Kaur Keuangan dan diperiksa oleh Kepala Desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam rangka kegiatan pemeriksaan kondisi keuangan kas desa secara berkala. Ini merupakan salah satu dokumen administrasi Kaur Keuangan.

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai wujud/implementasi prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Terkait topik keuangan desa ini, saya juga merekomendasikan tulisan ini untuk sobat desa baca, Nasib Bendahara Desa dan Kaur Keuangan.


Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) melakukan pemeriksaan kas desa untuk memastikan kondisi keuangan desa tetap stabil.  Berapa uang yang ada di Kaur Keuangan (dulu : Bendahara Desa) secara Tunai, Berapa uang yang ada di Rekening Kas Desa (Transfer) dan berapa uang/kekayaan desa lainnya? Begitu pula berapa jumlah kertas atau uang logam? Secara terinci akan diperiksa oleh Kepala Desa.
<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglUitRQaYJB7pN0wEIpbN2NgU4mU4mw9TXqfeRR-3_6W5aOEtcL_Ci5tFXe2x9GVCTut2zfZ42SVCHevEEk2VQmVNRCb3LtxzsN7dxOr2p9eOf_J41XKYHRGoPX_C8SeFNT6Zf_dB97CQ/s1600/Berita-Acara-Pemeriksaan-Kas-Desa-Terbaru-bapkd-bendahara-desa-contoh-format-download.png" alt="Berita Acara Pemeriksaan Kas Desa Terbaru"/>
#Berita Acara Pemeriksaan Kas Desa Terbaru


 Lihat Juga : Laporan Penutupan Kas Kaur Keuangan

 Sengaja Kami update dan coret beberapa kalimat di artikel ini untuk menyesuaikan dengan format pengelolaan keuangan desa terbaru, yakni Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

 Karena fungsi kebendaharaan saat sepenuhnya dipegang oleh Kaur Keuangan, maka otomatis dokumen-dokumen administrasi Bendahara Desa juga dipegang oleh Kaur Keuangan sebagai Pelaksana Fungsi Kebendaharaan. Lalu Bagaimana dengan Staf Kaur Keuangan? Bukankah Staf Kaur Keuangan tidak lain adalah Bendahara Desa itu sendiri? Secara tupoksi, semua fungsi kebendaharaan dilaksanakan oleh Kaur Keuangan, namun demikian jika Kepala Desa mengangkat Staf Kaur Keuangan maka sebenarnya tujuan adalah untuk membantu Kaur Keuangan itu sendiri. Dengan kata lain, tugas Kaur Keuangan itu termasuk Staf Kaur Keuangan itu sendiri yang membantu atasannya.



Seperti apa struktur penyusunan atau bagaimana cara menyusun Berita Acara Pemeriksaan Kas Desa? Apakah sobat desa sedang mencari contoh Berita Acara Pemeriksaan Kas Desa dalam format microsoft word (doc)? 

 Untuk Anda yang ingin mendownload/Mengunduh Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan Kas Desa Terbaru, dapat Anda download/unduh gratis pada link dibawah ini :

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).


Dalam penyusunan DPA, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran sesuai tugasnya paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes ditetapkan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, DPA terdiri atas : Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa (RKA Desa), Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKKD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

DPA APBDesa, RKA Desa, RKKD dan RAB [Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018]
Mengenal apa itu DPA APBDesa, RKA Desa, RKKD dan RAB Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Apakah Anda Mencari Contoh Format Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023?

Siapa yang menyusun, membahas, menyepakati dan menetapkan rancangan perdes APBDes 2023 beserta lampiran-nya? Kapan dan dimana draft APBDes 2023 ditetapkan? Apa perbedaan format APBDes 2023 dengan format APBDes tahun sebelumnya? Bagaimana cara menyusun atau struktur penyusunan dokumen APBDes 2023? Apakah ada contoh konsideran Raperdes beserta postur APBDes 2023 dalam bentuk word (doc), excel (xls) atau pdf sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018? Pertanyaan-pertanyaan itu yang akan dijawab dalam artikel ini. 

Definisi atau pengertian dari Keputusan Kepala Desa atau Surat Keputusan (SK) Kepala Desa mestinya mengacu pada Pasal 1 butir 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Di-permendagri tersebut diuraikan bahwa :


“Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final”
Gambar SK Kepala Desa Pengangkatan Bendahara Desa
Gambar SK Pengangkatan Bendahara Desa

Lantas apa saja yang mau ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa? Mari kita merujuk pada penjelasan Pasal 31 Permendagri 111 Tahun 2014 tersebut, bahwa :

“Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan”

#RAB BUMDes ✅➽✅➽✅ Mau download contoh RAB (Rencana Anggaran Biaya) Kegiatan Penyertaan Modal Desa dalam bentuk format excel (xls) terbaru tahun 2023? Bagaimana contoh RAB kegiatan Penyertaan Modal Desa atau "Contoh RAB Pembentukan BUMDes" dalam bentuk format excel/xls maupun PDF?


Buku Pembantu Panjar adalah salah satu pembukuan/penatausahaan kaur keuangan (bendahara desa) untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan melalui SPP Panjar. Seperti apa contoh format Buku Pembantu Panjar terbaru sesuai dengan permendagri/lampiran permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. 

excel xls
Buku Pembantu Bank (diolah dari permendagri nomor 20 tahun 2018)
Buku Pembantu Bank adalah salah satu pembukuan/penatausahaan kaur keuangan (bendahara desa) untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di rekening kas desa (transfer). 

 Seperti apa contoh format Buku Pembantu Bank terbaru sesuai dengan permendagri/lampiran permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Terkait soal Bendahara Desa dan Kaur Keuangan, saya rekomendasikan Anda untuk membaca juga Bagaimana Nasib Bendahara Desa Dan Kaur Keuangan?
Dulu waktu masanya Permendagri 113 Tahun 2014, istilah yang digunakan adalah Buku Bank Desa. Namun dalam Permendagri terbaru (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) diganti namanya menjadi "Buku Pembantu Bank". Tapi sebenarnya itu hanya soal teknis saja. Soal nomenklatur saja.

Buku Kas Pembantu Pajak sesuai lampiran permendagri nomor 20 tahun 2018
Buku Kas Pembantu Pajak sesuai lampiran permendagri nomor 20 tahun 2018
Buku Kas Pembantu Pajak (the tax book) adalah salah satu pembukuan/penatausahaan kaur keuangan (bendahara desa) untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran pajak. Seperti apa contoh format Buku Kas Pembantu Pajak terbaru sesuai dengan permendagri/lampiran permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. 


Buku Kas Umum Desa atau disingkat BKU Desa adalah salah satu administrasi pembukuan/penatausahaan kaur keuangan (baca juga : dulu bendahara desa) baik penerimaan dan pengeluaran yang bersifat tunai. Untuk sobat desa yang ingin mengetahui Nasib Bendahara Desa Dan Kaur Keuangan, silahkan baca tautan itu.

Seperti apa contoh format Buku Kas Umum (BKU) terbaru yang berlaku untuk dipakai oleh Kaur Keuangan sebagai tugas kebendaharaannya sesuai dengan permendagri/lampiran permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. 

Sebelumnya, format Buku Kas Umum (BKU) Di Desa diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, namun untuk tahun 2019, tahun 2020, dan tahun-tahun berikutnya diatur dalam permendagri nomor 20 tahun 2018. Itu pun jika tidak ada revisi. Kalau pun ada, inshaa Allah akan Kami sampaikan disini perubahan-nya.


Berikut ini contoh format Buku Kas Umum (BKU) Desa terbaru sesuai dengan permendagri/lampiran permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dalam bentuk format excel (xls). Silahkan download/unduh gratis dibawah ini :
[Format Administrasi Bendahara Desa] Buku Kas Umum Desa
Contoh Buku Kas Umum Desa

SPJ Upah/Honor Pembuat Desain Gambar & RAB
SPJ Upah/Honor Pembuat Desain Gambar & RAB

Bagaimana contoh format SPJ DD (Dana Desa) Upah Desain Gambar/Pembuatan Gambar Dan RAB (DED)? Seperti apa penyusunan atau bagaimana cara menyusun SPJ DD (Dana Desa) Upah Desain Gambar/Pembuatan Gambar Dan RAB? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab dalam artikel ini. 

Contoh format SPJ ADD SPPD (Perjalanan Dinas) untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
Contoh format SPJ ADD SPPD (Perjalanan Dinas) untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Bagaimana contoh format SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Perjalanan Dinas (SPPD) Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa? Seperti apa penyusunan atau bagaimana cara menyusun SPJ ADD SPPD (Perjalanan Dinas) Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab dalam artikel ini. 
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget