Topik: "Administrasi BPD"

Pernahkah Anda merasa bingung ketika harus menyusun laporan kinerja BPD? Dalam artikel ini, formatadministrasidesa.com akan menyajikan contoh format laporan kinerja BPD terbaru dalam file Word/Doc dan PDF. Kami akan memandu Anda langkah demi langkah, membantu Anda menyusun laporan kinerja BPD akhir tahun anggaran maupun akhir masa jabatan sebelum Anda menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati melalui Camat.

Dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memerlukan administrasi yang terstruktur dan efisien untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dalam artikel ini, Formatadministrasidesa.com akan menjelaskan secara lengkap mengenai administrasi BPD dan contoh pengisian buku administrasi BPD terbaru. Serta tidak lupa, kami juga menyediakan file excel yang siap untuk Anda download. Panduan ini dirancang khusus untuk membantu teman-teman BPD seluruh Indonesia dalam mengelola administrasi secara tertib dan memastikan bahwa semua pembukuan di desa Anda terdokumentasi dengan baik.

Apakah Anda sudah tahu cara untuk memastikan pembukuan Anda benar? Temukan jawabannya di sini dan pastikan Anda tidak melewatkan langkah demi langkah cara mengisi 15 buku BPD tersebut! Kenapa? Karena artikel ini menyajikan informasi yang tidak hanya lengkap, tetapi juga praktis, memastikan Anda bisa mengaplikasikan apa yang dipelajari langsung di lapangan.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Berita Acara BLT Dana Desa merupakan dokumen legal yang berisi hasil kesepakatan bersama dalam musyawarah desa insidentil atau khusus terkait siapa saja keluarga miskin penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Dalam artikel ini Kami akan memberikan contoh berita acara BLT Dana Desa, Notulen, beserta Daftar Hadir (Absensi) Rapat yang dapat Sobat Desa download dengan gratis.

Badan Permusyawatan Desa (disingkat BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Seperti halnya dengan Kepala Desa, BPD juga memiliki fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan yang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Apa saja Tugas dan Fungsi dari anggota BPD tersebut? Temukan ulasannya lengkapnya dalam artikel ini.

Contoh Surat Undangan Pembentukan Panitia Pilkades - Setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya. Maka agenda kerja selanjutnya yang dilakukan oleh BPD adalah mengadakan rapat atau Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka "pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa".

Contoh Surat Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kades dari BPD - Salah satu kegiatan dalam tahapan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan. Penjelasan tersebut disebutkan dalam Pasal 7 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Berita Acara BPD adalah salah salah alat bukti/dokumen yang harus disiapkan oleh pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mendokumentasikan rangkaian acara atau rapat/musyawarah BPD. Diantaranya adalah Berita Acara dan Notulen Rapat BPD tentang Pembahasan dan Persetujuan/kesepakatan rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Anggota BPD adalah surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tahapan pelaksanaan pengisian/pemilihan BPD yang berisi pernyataan kesediaan/kesiapan/kesanggupan untuk dicalonkan menjadi anggota BPD. Dalam ulasan ini Kami akan mengulas dan memberikan contoh surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Tertanggal 19 Mei 2020, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyurati Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk menunda sementara pelaksanaan Pemilihan dan Peresmian Anggota BPD. Surat Mendagri tentang Penundaan Pemilihan dan Peresmian Anggota BPD (secara reguler maupun antar waktu) tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut atas Keppres Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Kepala BNPB Nomor 9.A Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020.

Daftar Isi:

Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Berikut ini tabel gambaran umum terkait Permendagri 110 Tahun 2016 tentang BPD:

Menurut pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa disebutkan bahwa anggota BPD berhenti karena:
  1. meninggalkan dunia;
  2. mengundurkan diri; atau
  3. diberhentikan.

Pertanyaan kemudian adalah:

Contoh Berita Acara Musdes RPJMDes ✅➽✅➽✅ Setelah Tim Penyusun RPJMDes menyampaikan laporan hasil pengkajian keadaan Desa (PKD) kepada Kepala Desa. Agenda selanjutnya yang dilakukan Kepala Desa adalah menyampaikan laporan beserta berita acara pengkajian keadaan desa tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditindaklanjuti dalam forum musyawarah desa (musdes) penyusunan rancangan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes).

 Dengan kata lain, BPD mengagendakan kegiatan musdes RPJMDes didasarkan pada laporan hasil pengkajian keadaan desa tersebut.

 Kapan musdes RPJMDes dilaksanakan?
Kegiatan musdes RPJMDes dilaksanakan oleh BPD terhitung sejak diterimanya laporan hasil pengkajian keadaan desa dari Kepala Desa.

Kalender Kegiatan BPD adalah salah satu kalender pemerintahan Desa yang memuat siklus program kegiatan beserta jadwal agenda kegiatan/kerja yang dikerjakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Secara rinci dan lengkap, berikut ini penjelasan dan contoh desain kalender kegiatan atau kalender kerja BPD:

DAFTAR ISI:

Kalender Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa

<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgRHHn2lRh4M_kevFSChBgTFySg6WRfJYsr-RdF7lmm-ikugB6Xm3MMp7UB-wUxbdvtY7pklLwJuUhsfOdVA2FWbOFhTGQERjee-kjWtGBL58l9BoM1DMfxaVakEBGa11N1okwcOGeH_Y/s320/kalender-kegiatan-BPD.jpg" alt="Kalender Kegiatan BPD"/>


 Apa yang dilakukan BPD pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember? Semuanya ada di Kalender Kegiatan BPD ini.

Jadwal Kegiatan BPD Bulan Januari

Apa saja kegiatan BPD pada bulan Januari? Berikut ini jadwalnya:
  • 1-31 Januari, BPD melaksanakan kegiatan:
    • Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, pasal 46, 47, dan 52).
    • Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (Permendagri 110/2016, pasal 32 sampai dengan pasal 36).
    • Pertemuan rutin sebagai ajang konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD, Lembaga Adat Desa/LAD, Forum Koordinasi Antar Kelembagaan Desa/FKAKD, dan masyarakat. (Permendagri 110/2016, pasal 37 dan 50).
    • Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas Raperdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, pasall 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, pasal 6).
    • Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, pasal 44 dan 45, serta Permendagri 111/2014, pasal 7).
    • Menginformasikan Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsurnya masing-masing setelah diundangkan oleh Sekretaris Desa. (Permendagri 111/2014, pasal 13).
    • Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, pasal 54).
    • Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes/LKPRP-APBDes Semester-2. (Permendagri 20/2018, pasal 70, ayat (2)).
    • Musyawarah Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPD, LKPPD, LPRP-APBDes, dan LKPRP-APBDes) bila sudah siap. (Permendagri 46/2016, pasal 8 dan Permendagri 20/2018, pasal 70 sampai dengan pasal 73).
  • 1-15 Januari, BPD melaksanakan kegiatan: Menyelenggarakan Musyawarah Dusun/Musdus atau Musyawarah Wilayah/Muswil RT, RW, Kampung atau dengan nama lain sebagai penyerapan bahan Musrenbangdes. (Permendagri 114/2014, pasal 29).
  • 15-31 Januari, BPD melaksanakan kegiatan: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Musrenbangdes menyusun bahan usulan ke Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya. (Permendagri 114/2014, pasal 29, 31, dan 32).

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM - Untuk mengetahui efektifitas dan optimasi kinerja pemerintah desa harus dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa .Evaluasi dapat dilaksanakan oleh pemerintah supradesa (Kecamatan dan Kabupaten) dan masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa.

 Pemerintah Desa harus memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Kepala Desa selaku penanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintah desa harus lebih terbuka saat mendapatkan masukan dari masyarakat.

Pada dasarnya siapapun dapat menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) asalkan memenuhi persyaratan calon anggota BPD. Pertanyaannya adalah: apa saja syarat-syarat menjadi Anggota BPD Desa terbaru?

 Berikut ini syarat-syarat menjadi anggota BPD dalam Pemilihan Anggota BPD, yaitu:
  1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  3. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
  4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  5. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
  6. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
  7. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
  8. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
Bagi Calon Anggota BPD

 Ke-8 syarat dasar tersebut sangat penting dan perlu diperhatikan baik-baik. Terlebih apabila Anda berencana mencalonkan diri sebagai anggota BPD. Jangan sampai pencalonan Anda jadi terhambat, karena syarat sebagai calon anggota BPD tidak Anda penuhi. Semoga saja tidak demikian.

 Cek juga: Berapa Gaji BPD Desa 2020?

RAB BPD - Salah satu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang wajib disusun atau dibuat oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) adalah Rencana Anggaran Biaya, atau disingkat RAB. Dalam artikel ini Kami akan mencoba mengulas contoh RAB Operasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa) versi Aplikasi RAB Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) 2019.

 Dalam postingan ini, Kami tidak membahas mengenai cara input RAB Siskeudes 2019. Namun lebih fokus membahas tentang RAB Operasional BPD sesuai format RAB yang ada dalam Aplikasi Siskeudes terbaru. Dan Kami juga akan membagikan contoh format-nya kepada Sobat Desa, baik dalam bentuk format Excel maupun PDF. 

Pada momen liburan akhir tahun ini, Kami bersyukur memiliki kesempatan untuk membuat review tentang contoh RAB Kegiatan Penyediaan Operasional BPD sesuai Permendagri 20/2018 dan Aplikasi Siskeudes 2019. Namun, sebelum Anda download contoh format-nya secara gratis (free), alangkah baiknya Anda menyimak step by step apa saja yang Kami ulas dalam penjelasan ini. Okay?

Artikel "Contoh RAB Operasional BPD Versi Aplikasi RAB Siskeudes" ini adalah jawaban Blog format-administrasi-desa.blogspot.com kepada Sobat Desa yang sudah request Kami untuk membahas topik ini. 

 Jadi, Kalau Sobat Desa lain memiliki usulan, saran, masukan, atau kritikan yang konstruktif lainnya seputar administrasi desa. Silahkan sampaikan kepada Kami. Tentu itu sangat Kami apresiasi. 

 Oke, kita lanjutkan!

Ini adalah gambaran umum mengenai apa yang akan kita ulas, yakni:
apa itu RAB Operasional BPD? Bagaimana Prosedur/Mekanisme Penyusunan-nya atau Pembuatan-Nya? Siapa PKA yang ditugaskan untuk menyusun RAB ini sesuai Peraturan Perundang-undangan? Apa saja contoh jenis, rincian, dan uraian rincian Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional BPD sesuai Permendagri 20 Tahun 2018 dan Aplikasi Siskeudes? Dan bagaimana contoh format-Nya?
Cek juga: Berapa Gaji BPD Tahun 2020?

Apa itu RAB Operasional BPD? Dan Bagaimana Prosedur Penyusunan-nya?

RAB Operasional BPD adalah rencana anggaran biaya yang merinci satuan harga untuk setiap jenis dan objek belanja pada kegiatan penyediaan operasional para anggota BPD. Kegiatan ini termasuk ke dalam sub bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan tetap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dan untuk kode rekening dari kegiatan ini adalah 1.1.06.

#Logo BPD Desa Terbaru - Apakah Anda sedang mencari contoh logo Badan Permusyawaratan Desa (BPD)? Apakah Anda mencari logo BPD bersama membangun Indonesia? Baik itu format gambar PNG, JPG, CDR, Vector, atau pun format gambar lainnya. Dalam artikel ini Anda akan menemukan ulasan sekaligus file download gambar logo resmi BPD Desa terbaru yang didesain dengan berbagai macam format gambar (multiformat).

Perlu Kami tegaskan di awal bahwa yang Kami maksud dalam artikel ini bukanlah logo Bank Pembangunan Daerah, melainkan logo Badan Permusyawaratan Desa.

Logo BPD Desa

Selain stempel dan kop surat, identitas resmi dari BPD bisa dikenali dengan adanya "logo". Namun faktanya, untuk beberapa daerah logo BPD masih menggunakan logo pemerintah kabupaten. Dan sebagiannya sudah menggunakan logo resmi masing-masing.

Setelah beberapa desa memprakarsai munculnya logo khusus untuk BPD. Tentu saja ini merupakan kabar baik bagi organisasi BPD yang belum menentukan format logo mereka. 

Minimal ada referensi atau inspirasi sebelum memutuskan dan menentukan logo seperti apa yang cocok untuk BPD di Desa nya. 

<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5C2DNBNsSd1misx7zpt_Rnux1mG_mhnWHP2cgdBy8ZPBxJ-a6U_k1SQerO0G2yuw6r3ZQKlXAHN0FYjoFCyB03Ql82v3JtKFkfctluEOTj1qeWqUU0JbHKolr0Vd9A39UULAUG7Sov1g/s320/logo-bpd-desa.jpg" alt="Logo BPD (Badan Permusyawaratan Desa)"/>
Gambar Logo Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Jika kebetulan Anda mencari informasi seputar contoh logo BPD. Anda bisa download kumpulan file gambar logo BPD melalui link download berikut ini:


Catatan: Untuk saat ini dalam file tersebut, Anda akan menemukan contoh gambar logo resmi BPD dalam bentuk format PNG dan JPG. Sedang format file lain seperti CDR, Vector, dan lain-lain akan Kami update nanti. Format file yang Anda download itu dikemas dalam bentuk ZIP/WINRar. Jika Anda sudah berhasil download jangan lupa di-ekstrak agar file dapat Anda gunakan dengan baik.

Mengapa Kami mengulas dan membagikan contoh logo BPD ini kepada Anda?


Semoga dengan adanya link download kumpulan contoh logo yang Kami bagikan ini dapat memberikan ide-ide baru bagi Anda untuk mendesain logo BPD yang paling tepat dan cocok. 

Cek juga: Contoh Daftar Hadir BPD

Untuk informasi standar daftar gaji BPD, visi misi BPD, dan syarat menjadi anggota BPD, akan Kami ulas pada kesempatan berikutnya.

Demikian ulasan mengenai logo Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Semoga contoh gambar logo yang Kami bagikan ini dapat bermanfaat untuk Anda semua, khususnya bagi para anggota BPD di Desa secara nasional dimanapun Anda berada. Mari bersama membangun Indonesia!

Apakah Anda mencari "Nota Kesepakatan BPD dan Kepala Desa tentang Perdes Aset Desa"?

Apa yang diputuskan dan disepakati bersama antara BPD dan Pemerintah Desa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Notulen Rapat tentang rancangan Perdes Pengelolaan Aset Desa, perlu ditindaklanjuti dengan Nota Kesepakatan/Nota Kesepahaman/MOU (Memorandum of Understanding). Bagaimana bentuk atau cara penyusunan nota kesepakatan mengenai perdes aset desa ini? Sebelum sampai disitu, kita perlu mengetahui gambaran umum-nya.


Nota Kesepakatan Perdes Pengelolaan Aset Desaadalah salah salah alat bukti/dokumen yang berisi kesepakatan atau kesepahaman bersama masing-masing pihak, baik BPD maupun Kepala Desa mengenai rancangan peraturan desa (perdes) tentang Pengelolaan Aset Desa.

Seperti yang sudah Kami singgung secara implisit dalam artikel Perdes tentang Aset Desa. Bahwa salah satu dokumen penting untuk menetapkan Perdes tersebut adalah Nota Kesepakatan BPD dan Kepala Desa.

Dan juga sebagaimana telah Kami ulas sebelumnya. Ada beberapa istilah lain yang sering digunakan sebagai pengganti/kata lain dari frasa "nota kesepakatan". Apa saja itu? Ada yang disebut dengan istilah “Nota Kesepahaman” dan ada juga yang menggunakan istilah “MOU” atau Memorandum of Understanding. 

Nota Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD ini merupakan pernyataan-pernyataan kedua belah pihak, yakni Kepala Desa sebagai perwakilan dari Pemerintah Desa dan Ketua BPD sebagai perwakilan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) bahwa kedua belah pihak telah membahas dan menyetujui rancangan perdes pengelolaan aset desa. Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat BPD dan Notulen-Nya.

Nota Kesepakatan atau Nota Kesepahaman antara BPD dan Kepala Desa ini menjadi bukti kesepakatan bersama antara BPD dan Pemerintah Desa dan menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Aset Desa menjadi Peraturan Desa.

Apakah Anda mencari contoh format terbaru Nota Kesepakatan BPD dan Kepala Desa tentang Pengelolaan Aset Desa ini baik dalam bentuk doc (word) maupun PDF? 

Jika ya, maka Sobat Desa berkunjung di Situs yang tepat. Kami pengelola Blog format-administrasi-desa.blogspot.com sudah menyiapkan contoh file dokumen yang dapat Sobat Desa download dengan mudah dan gratis (free).

Namun sebelum dokumen atau file nya Sobat Desa download, tidak ada salahnya untuk kita pra tinjau (preview) bagaimana bentuk dari nota kesepakatan BPD dan Kades.

Untuk dapat menggambarkan dengan baik mengenai Nota kesepakatan tersebut. Supaya tidak penasaran, silahkan simak dan cek preview berikut ini :

Contoh Salinan Nota Kesepakatan Bersama BPD dan Pemerintah Desa perihal Rancangan Perdes Pengelolaan Aset Desa Terbaru
<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-zlsez-8hw4YVOnNCw1cCo5k7AzvkgbgwQbnHPrt_ztvru3g_E8ctanuY0Q2XaxnZUHf9BdA9PQb92EVSLnzVhZP8_XdZ0Lll5FerHGOugfnCfLVl_p8pqsuTXqtGwlJQA8rBY6cAt9E/s320/nota-kesepakatan-perdes-pengelolaan-aset-desa.jpg" alt="nota kesepakatan perdes pengelolaan aset desa"/>


NOTA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD 
DESA …………………….
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

Pada hari ini ……………….tanggal ………………………..bulan …………………….. Tahun ………………………………… kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. LA DESA, S.Pd : Kepala Desa …………………..dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa ………………… selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. LA KAIMANI, S.IP : Ketua BPD Desa …………………. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa …………………….. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Menyatakan bahwa :

1.  PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Notulen Rapat.
2. PIHAK PERTAMA menerima persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Notulen Rapat.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA                                                                                                   PIHAK KEDUA



LA DESA, SH                                                                                                        LA KAIMANI, S.H

Itulah sedikit pra tinjau mengenai format nota kesepakatan BPD dan Kades terkait pengelolaan aset desa.

Kalau mau yang lebih lengkap bisa didownload file-nya. Untuk Anda (Sobat Desa) yang berminat memiliki file soft copy nya. Sobat Desa dapat mengunduh atau mendownload melalui link berikut ini :


ATAU

Contoh Nota Kesepakatan Kepala Desa dan BPD tentang rancangan Perdes Pengelolaan Aset Desa PDF

Password-Nya : formatadministrasidesa

Catatan Admin : Selesai "download", jangan lupa "SHARE" ya. 1 FILE 1 SHARE !!! Okay.. Hanya itu yang Kami minta dari Sobat Desa ! ^_^ 
<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv-gCg26BQ2KPGfuKsLC1QcpPGMhC5-AqaUuV_8MqhbBoDwI6Otn9oSvkQz7HpKvC9s_TFFXo19v39EuTBbvbtQb3rpytXAmBaqheM808uVGTzjgz8Zu7DFxOt53J9jXEiNwKzKzfkrhk/s320/nota-kesepakatan-draft-perdes-aset-desa-share.jpg" alt="nota kesepakatan draft perdes aset desa share"/>


Silahkan download contoh format-nya pada link yang sudah Kami sediakan tersebut. Sobat Desa bisa mendownload 2 (dua) jenis dokumen tersebut atau bisa juga memilih salah satu nya. Dari pada bingung, mending download aja dua-duanya.

Kami sudah membantu Anda men-convert file pdf ke doc dan sebaliknya dari doc ke pdf menggunakan aplikasi file converter yang belum lama ini Kami install. Semoga file dokumen tersebut memudahkan Anda dalam bekerja, khusus dalam administrasi desa.
Seperti biasa jika ada kendala atau masalah dalam proses download, jangan sungkan untuk memberitahu atau melaporkan pada Kami.

Sekedar info bahwa atas dasar dokumen ini pula, selanjutnya :
Demikian review dan preview mengenai contoh format terbaru Nota Kesepakatan bersama bersama antara BPD dan Kepala Desa tentang rancangan perdes Pengelolaan Aset Desa terbaru. Semoga bermanfaat untuk Anda semua, khususnya Sobat Desa yang membutuhkan.


SK BPD tentang Aset Desa, salah satunya adalah mengenai persetujuan rancangan peraturan desa tentang pengelolaan aset desa. Sebagaimana telah Kami jelaskan dalam artikel sebelumnya pada tautan tersebut.

Kali ini kita fokus pada artikel lanjutan, yakni contoh format surat keputusan Badan Permusyawaratan Desa (SK-BPD) tentang persetujuan rancangan Perdes (Raperdes) pengelolaan aset desa. Contoh Petikan SK BPD mengenai aset desa ini dapat Sobat Desa download, baik dalam bentuk format PDF maupun DOC (word). Terserah Sobat Desa saja, mana yang Anda suka.

 Sebelumnya, Kami telah mengulas 2 (dua) SK BPD. Pertama, SK BPD tentang Persetujuan Pendirian BUMDes. Dan kedua, SK BPD tentang Persetujuan Penyertaan Modal Desa ke BUMDes. Jika Sobat Desa belum memiliki format-format tersebut, Kami merekomendasikan artikel tersebut untuk Anda.

Keputusan BPD tentang kesepakatan draft rancangan perdes aset desa itu harus ditandatangani oleh Ketua BPD setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh atau sebagai besar anggota BPD secara kuorum.

SK BPD ini adalah dokumen legitimasi yang menjadi salah satu dasar bagi Kepala Desa untuk menetapkan Perdes Pengelolaan Aset Desa. 

Namun memang sebelum BPD memutuskan dan menetapkan keputusan ini. Ada beberapa mekanisme atau prosedur tahapan yang dilakukan. Seperti melakukan rapat pembahasan bersama. 



Rapat antara BPD dan Pemerintah Desa ini membahas topik tentang Raperdes Pengelolaan Aset Desa. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh anggota BPD dan pemerintah desa, sebagaimana tertuang dalam Daftar Hadir Rapat.


Apa saja yang diputuskan dan disepakati melalui forum musyawarah BPD tersebut, maka selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara dan Notulen, Nota kesepakatan (MOU) bersama dan keputusan resmi BPD.

Format Surat Undangan Rapat Persetujuan Rancangan Perdes Aset Desa - Apakah Anda sedang mencari contoh format surat undangan rapat BPD Desa terbaru dalam rangka membahas dan menyetujui draft rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa yang dapat didownload? Apa ada file format PDF maupun DOC (word) nya? Temukan jawaban pada artikel ini.

Jika betul Sobat Desa sedang mencari contoh format-nya. Kami ingin katakan bahwa Sobat Desa sudah datang di website desa yang tepat, yang secara khusus menyediakan contoh-contoh format terbaru seputar administrasi desa. Salah satunya, format yang sedang Anda cari ini, yakni contoh undangan musyawarah BPD Desa terkait pembahasan dan penetapan rancangan Perdes Aset Desa.

Surat Undangan Rapat BPD adalah surat undangan khusus untuk kegiatan rapat/sidang/forum musyawarah desa yang diadakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Salah satu kegiatan rapat oleh BPD adalah rapat pembahasan dan persetujuan rancangan peraturan desa (Perdes) perihal Pengelolaan Aset Desa.

Idealnya, dalam kegiatan rapat atau sidang secara resmi mesti dibarengi dengan Undangan. Entah rapat yang diselenggarakan oleh BPD, Pemerintah Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) secara normatif, surat undangan harus ada. Kegiatan-kegiatan rapat yang dilaksanakan oleh instansi resmi semestinya juga diikuti dengan dokumen-dokumen administrasi resmi. Baik itu undangan rapat pembahasan peraturan desa, pemilihan pengurus BPD, atau undangan-undangan BPD lainnya di Desa.

Itu artinya dokumen surat undangan BPD di Desa tidak bisa disepelekan begitu saja. Dokumen ini juga sangat penting dalam tata kelola administrasi pemerintahan di desa. Khususnya tata kelola surat menyurat dan kearsipan pada instansi BPD di Desa. 
Selain itu juga, surat undangan rapat BPD ini juga sebagai lampiran atau tanda bukti dalam dokumen pertanggungjawaban/pelaporan (LPJ/SPJ) belanja kegiatan operasional rapat BPD. Selain dari, Berita Acara rapat dan Daftar Hadir-Nya.

Cek aja : 
Kami sarankan alangkah baiknya, Sobat Desa cek dulu pra tinjau (preview) dari undangan rapat BPD ini sebelum didownload :
Sekilas Tentang Undangan Rapat BPD perihal rencana pembahasan rancangan Perdes tentang Pengelolaan Aset Desa Terbaru



<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZOuOaf89gFjkfe9febh252HQ89Am4NnSFXq_u5E25Ggi0UzRBGFdYsxjl6MC9v2LmfnQOhxZnwFb0rCKE0S1CC5cDLac7cgP632puZA-zoY1gbWjAhnnOYT2V9j00PpIJDncsSLtOglA/s320/surat-undangan-rapat-bpd-tentang-pembahasan-rancangan-perdes-aset-desa.jpg" alt="surat undangan rapat bpd tentang pembahasan rancangan perdes aset desa"/>


LOGO/KOP SURAT BPD
    
         
Nomor : 005/….                ……………., ……………
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Kepada
Yth. Kepala Desa

di - 

Tempat


Assalamualaikum Wr. Wb
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Teriring niat suci serta salam dan doa semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian. 

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Kegiatan Rapat Bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa ………………. Dalam rangka “Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa”. 

Maka dengan ini, Kami mengundang dengan hormat Bapak untuk dapat mengikuti rapat bersama tersebut, yang akan diadakan pada:

Hari, Tanggal : …………, ………………..
Waktu : Pukul …………. – Selesai
Tempat : Kantor Desa ……………………..
Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama-nya kami ucapkan terima kasih.


Ketua BPD Desa …

LA KARMANI, SH

Cek aja : Contoh Pembukuan dan Laporan Kinerja BPD 

Itulah sekilas atau preview-nya. Kalau mau yang lengkap, Sobat Desa dapat download file soft copy nya dengan mudah.

Oke… Bagi Sobat Desa yang membutuhkan soft copy mengenai contoh format surat undangan musyawarah/rapat BPD Desa mengenai kesepakatan rancangan Perdes Aset Desa ini. 

Silahkan cek dan download melalui link berikut ini :

ATAU 

FORMAT UNDANGAN RAPAT BPD TENTANG ASET DESA PDF

Password-nya : formatadministrasidesa

 Cek juga: 
Catatan Admin : Selesai "download", jangan lupa "SHARE" ke Social Media Anda ya. 1 FILE 1 SHARE !!! Okay.. ^_^

<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFPaggRBr5WdCeig79VU7mcUn06KTaWyUc3kmBgPWniW80iFX2hMjiHMglDgWLvZ_vHaZYIQQ9yDjzDkQFKffiTgqz8k4xTenhnkf3Ee3hRQESOgMqg73cD3phyphenhyphenZYzuIj84_C3ttvvwRs/s320/contoh-surat-undangan-pembahasan-perdes-aset-desa-share.jpg" alt="contoh surat undangan pembahasan perdes aset desa share"/>


Silahkan download gratis (free) file doc (word) maupun Pdf tersebut. Kami sengaja menyediakan 2 jenis file dokumen, siapa tahu Sobat Desa lebih suka menggunakan format Microsoft word (docx) atau lebih suka menggunakan PDF atau mungkin kedua-duanya.

Kami telah membantu Anda men-convert file pdf ke doc dan sebaliknya dari doc ke pdf. Semoga file dokumen tersebut memudahkan Anda dalam bekerja, khusus dalam administrasi desa.

Sebagaimana biasa, jika ada kendala dan Anda perlu bantuan Kami. Silahkan sampaikan pada kami melalui beberapa saluran kontak. Sobat Desa dapat menggunakan whatsapp chat, email form, komentar di Blog, atau fan page facebook. Jangan ragu untuk memberitahu Kami.

Dan untuk Sobat Desa yang mencari perdes aset desa, Silahkan di cek aja pada artikel : CONTOH PERDES PENGELOLAAN ASET DESA TERBARU. 

Untuk contoh format administrasi desa lainnya, silahkan Anda cari dan download apa saja format yang Anda inginkan. Sampai dengan artikel ini diterbitkan, semua format di Blog ini masih "gratis" kok. 

Demikian ulasan mengenai contoh format terbaru surat undangan rapat BPD Desa terbaru mengenai pembahasan dan persetujuan rancangan Perdes Aset Desa terbaru. 

Semoga contoh format tersebut berguna dan membantu Sobat Desa yang membutuhkan. (Baca juga : Permendagri No 1 Tahun 2016)

Silahkan BAGIKAN artikel ini di Social Media Anda. Jika memang bermanfaat.

Daftar Isi 
Berita Acara dan Notulen Rapat Persetujuan Perdes Aset Desa -  Apakah Anda sedang mencari contoh format Berita Acara Rapat BPD Desa tentang pembahasan dan persetujuan rancangan peraturan desa (raperdes) tentang pengelolaan aset desa terbaru? Dan apakah Anda juga mencari contoh notulen rapat-Nya?


Artikel kali ini bukan membahas BPD dalam arti "Bank Pembangunan Daerah", tapi BPD dalam pengertian "Badan Permusyawaratan Desa". Penjelasan ini Kami sampaikan di awal, karena biar tidak terjadi kesalahpahaman.

Dalam artikel ini Kami mencoba membahas dan sekaligus membagikan contoh format Berita Acara dan Notulen Rapat BPD di Desa perihal pembahasan rancangan perdes pengelolaan aset desa dalam bentuk format doc (word) dan PDF. Jadi Sobat Desa, Kami harap jangan dulu terburu-buru ya. Silahkan simak sampai selesai artikel ini.

Apakah Anda mencari "Nota Kesepakatan BPD dan Kepala Desa tentang Perdes Penyertaan Modal BUMDes Tahun Anggaran 2022"?

Apa yang diputuskan dan disepakati bersama antara BPD dan Pemerintah Desa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Notulen Rapat tentang rancangan Perdes Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2022, perlu ditindaklanjuti dengan Nota Kesepakatan/Nota Kesepahaman/MOU (Memorandum of Understanding).
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget