Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, pertanggungjawaban administratif telah menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditawar. Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2016, setiap Kepala Desa wajib menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun. Dokumen ini bukan sekadar formalitas belaka, melainkan suatu instrumen penting yang mencerminkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pelaksanaan program kerja desa.
Apa itu LPPD Akhir Tahun?
LPPD Akhir Tahun adalah laporan Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang memuat realisasi program kerja dan pelaksanaan APBDes selama satu tahun anggaran. Selain itu, LPPD Akhir Tahun juga memuat informasi mengenai keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi, dan upaya yang ditempuh oleh Kepala Desa selama periode tersebut, yang dijadikan dasar bagi Bupati/Walikota dalam menetapkan kebijakan pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Program Kerja
Program kerja dalam LPPD Akhir Tahun meliputi:
- Program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa
- Program kerja pembangunan desa
- Program kerja pembinaan kemasyarakatan desa
- Program kerja pemberdayaan masyarakat desa
Realisasi Pelaksanaan APBDes
Realisasi Pelaksanaan APBDes meliputi:
- Perdes APBDes
- Perdes LPJ Pelaksanaan APBDes
- Rincian APBDes
Keberhasilan yang Dicapai, Permasalahan yang Dihadapi, dan Upaya yang Ditempuh
Sedangkan untuk informasi mengenai keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi, dan upaya yang ditempuh oleh Kepala Desa yang dimaksud adalah memuat rincian sesuai bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Apa sih bedanya LPPD, LKPPD, dan ILPPD?
Berdasarkan Permendagri 46/2016 dan dari pengalaman saya, jawabannya jelas:
LPPD Akhir Tahun menyajikan keseluruhan realisasi kegiatan desa dan pelaksanaan APBDes yang harus disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat (fokus utama : Evaluasi RKP, RPJMDes + LPJ APBDes). Sedangkan LKPPD berfokus pada penjelasan teknis dan rincian keterangan kegiatan, dan disampaikan kepada BPD (fokus utama: pelaksanaan APBDes/Pengadaan Barang dan Jasa). Sementara itu, ILPPD adalah informasi yang wajib diinfokan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi.
Lebih lanjut, baca: Perbedaan LPPD dan LKPPD
Penyusunan Dokumen LPPD Akhir Tahun 2024
Dalam penyusunan dokumen LPPD Akhir Tahun 2024, proses administrasi dimulai efektif sejak 1 Januari 2025 dan harus diselesaikan paling lambat pada 31 Maret 2025. Kepala Desa dapat menunjuk Tim Penyusun melalui SK resmi yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menyusun LPPD Akhir tahun dengan mengintegrasikan data dari RKP Desa, RPJM Desa, APBDes 2024, dan LPJ APBDes 2024, sehingga laporan yang dihasilkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai realisasi kegiatan pemerintahan desa.
Mengenai Format SK Tim Penyusun LPPD, lihat pada halaman tersebut.
Dari sudut pandang hukum, LPPD Akhir Tahun ini memiliki peran strategis. Laporan ini harus disusun secara komprehensif dan sistematis.
Apa saja yang harus ada?
Mulai dari pendahuluan yang memuat tujuan, visi misi Kepala Desa, beserta strategi dan kebijakan, hingga program kerja yang merinci setiap kegiatan—dari penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, hingga pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya itu, laporan ini juga harus mencantumkan evaluasi kinerja yang menguraikan keberhasilan, kendala yang dihadapi, dan upaya perbaikan yang telah ditempuh. (Lihat Pasal 3 Permendagri 46/2016).
Hal ini untuk memastikan bahwa setiap aspek kegiatan desa tercatat secara menyeluruh. Dengan kata lain, ketentuan ini mewajibkan adanya dokumen yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang mendalam.
Selain itu, LPPD Akhir Tahun yang telah disusun tidak hanya berakhir pada arsip administrasi, melainkan dijadikan bahan evaluasi oleh Bupati/Walikota. Berdasarkan Pasal 4 Permendagri 46/2016, evaluasi atas LPPD Akhir Tahun ini sangat krusial karena:
- Penetapan Kebijakan: Berdasarkan laporan tersebut, pimpinan daerah menetapkan kebijakan pembinaan dan pengawasan. Kebijakan tersebut mencakup analisis kinerja dan prestasi Kepala Desa, serta penilaian terhadap program dan potensi yang perlu dikembangkan di desa.
- Perbaikan/Penyempurnaan: Dengan adanya evaluasi, setiap kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan dapat segera diidentifikasi, sehingga upaya perbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan keuangan desa di tahun anggaran berikutnya.
Contoh LPPD Akhir Tahun Terbaru
Bagi Sobat Desa yang ingin mengunduh contoh dokumen LPPD Akhir Tahun 2024 sesuai Permendagri 46/2016, berikut tautan download yang telah disediakan. Silakan pilih template file yang paling Anda minati berikut:
Format Terkait Lainnya:
Apabila Sobat Desa ingin mendalami lebih jauh mengenai tata kelola dan administrasi desa, kami juga menyediakan beberapa artikel terkait yang sangat informatif, seperti:
- Contoh LKPPD Akhir Tahun Kepala Desa Terbaru
- Contoh Surat Pengantar LPPD Akhir Tahun
- Daftar Isi/Sistematika Dokumen LPPD Akhir Tahun
- RAB Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa
- Tanda Terima Honor Tim Penyusun LPPD
Semoga contoh template dokumen LPPD Tahun 2024 (Format Word/Doc, PDF, dan Excel) ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan membantu proses pelaporan di desa Anda berjalan lancar. Silakan download dan pelajari.
Terimakasih telah berkunjung di Web/Blog Format Administrasi Desa. Jika ada masukan, kendala dalam proses download, atau mau pesan file, jangan ragu untuk menghubungi kami. Mari kita bersama-sama membangun desa yang lebih transparan, akuntabel, dan sejahtera.
