Pernahkah Anda merasa bingung ketika harus menyusun laporan kinerja BPD? Dalam artikel ini, formatadministrasidesa.com akan menyajikan contoh format laporan kinerja BPD terbaru dalam file Word/Doc dan PDF. Kami akan memandu Anda langkah demi langkah, membantu Anda menyusun laporan kinerja BPD akhir tahun anggaran maupun akhir masa jabatan sebelum Anda menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati melalui Camat.
DAFTAR ISI:
Laporan Kinerja BPD
Laporan Kinerja BPD adalah dokumen penting yang mencatat pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Laporan ini memastikan bahwa BPD melaksanakan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku dan memberikan transparansi kepada masyarakat serta pemerintah daerah. Bupati atau Walikota membutuhkan laporan ini untuk menilai kinerja BPD dan menentukan langkah-langkah pembinaan serta pengawasan selanjutnya.
Seperti halnya Kepala Desa, BPD juga diwajibkan untuk menyusun dua jenis laporan yang harus diserahkan kepada Bupati melalui Camat:
- Laporan Kinerja Akhir Tahun Anggaran
- Laporan Kinerja Akhir Masa Jabatan
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Laporan Kinerja BPD adalah laporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, baik itu laporan kinerja akhir tahun anggaran maupun laporan kinerja akhir masa jabatan yang dilaporkan secara tertulis kepada Bupati/Wali kota melalui Camat.
Sederhananya, laporan-laporan ini memberikan gambaran tentang seberapa baik kinerja BPD dalam menjalankan tugasnya, baik dalam periode satu tahun anggaran maupun selama masa jabatannya.
Contoh Format Laporan Kinerja BPD Akhir Tahun Anggaran
- Apa itu Laporan Kinerja BPD Akhir Tahun Anggaran?
- Yang dimaksud dengan Laporan Kinerja BPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan yang disusun oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD selama 1 (satu) tahun anggaran. Laporan ini mencakup pencapaian, kegiatan, dan pengelolaan aspirasi masyarakat selama periode tersebut, serta memberikan evaluasi kinerja BPD sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Bayangkan Anda adalah ketua BPD yang sedang mempersiapkan laporan akhir tahun. Di tahun ini, BPD telah berhasil menyusun peraturan desa baru, mengelola aspirasi masyarakat, dan melaksanakan berbagai kegiatan penting. Semua pencapaian ini perlu dicatat dengan baik dalam laporan akhir tahun anggaran.
Dalam laporan ini, Anda akan memulai dengan menyusun Dasar Hukum yang mencakup semua peraturan dan keputusan yang mendasari laporan. Selanjutnya, Anda akan menjelaskan Pelaksanaan Tugas BPD, seperti bagaimana BPD berhasil mengelola aspirasi masyarakat dan melaksanakan musyawarah desa. Lihat contoh pengisian buku administrasi BPD sebagai salah satu bahan penting dalam penyusunan laporan anda.
Laporan ini mencerminkan kinerja BPD selama satu tahun anggaran. Untuk mempermudah Anda, berikut adalah contoh format laporan kinerja BPD akhir tahun anggaran:
LAPORAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN (Berdasarkan Permendagri 110/2016) A. Sistematika Dokumen 1. Cover depan 2. Naskah Keputusan BPD tentang Laporan Kinerja BPD Akhir Tahun Anggaran. 3. Naskah Laporan Kinerja BPD 4. Cover belakang B. Sistematika Laporan BPD 1. Dasar Hukum a. Undang-undang b. Peraturan Pemerintah c. Peraturan Menteri d. Peraturan Daerah e. Peraturan Bupati f. Keputusan BPD 2. Pelaksanaan tugas BPD a. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa; b. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa; 3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; a. Jaring aspirasi masyarakat. b. ..... dll 4. Pelaksanaan tugas lain; a. pemilihan kepala desa b. pelaksanaan musyawarah desa c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa d. pelaksanaan kerjasama antar desa e. ... dll. 4. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa. a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Substansinya pada pelaksanaan di lapangan. 5. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa; a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Substansinya memadukan hasil pengawasan di lapangan dengan laporan tertulis kepala desa. 6. Penutup a. kesimpulan laporan; b. penyampaian ucapan terima kasih; c. saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.
Bagi anggota BPD yang baru pertama kali menyusun laporan ini, formatnya mungkin tampak menantang. Namun, dengan panduan yang tepat, setiap bagian — dari Dasar Hukum hingga Penutup — disusun menggambarkan perjalanan kinerja BPD sepanjang tahun.
Narasi Laporan Kinerja BPD akhir tahun yang telah disusun kemudian dilaporkan secara tertulis kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa serta forum musyawarah Desa, baik secara tertulis maupun lisan.
Dalam proses penyusunan laporan, Anda mungkin memerlukan contoh program kerja BPD sebagai referensi tambahan.
Untuk mempermudah Anda, kami telah menyediakan format laporan kinerja BPD Akhir Tahun Anggaran dalam format Word (Doc) dan PDF. Silakan download di bawah ini:
#DOWNLOAD FORMAT WORD
#DOWNLOAD FORMAT WORD (SUDAH JADI)
#DOWNLOAD FORMAT PDF
#DOWNLOAD FORMAT PDF (SUDAH JADI)
- Kapan Ambang Batas Waktu Penyampaian Laporan Kinerja BPD?
- Laporan kinerja BPD disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.
- Disampaikan kepada siapa dan untuk apa laporan ini dibuat?
- Laporan kinerja BPD disampaikan kepada Bupati/Wali kota melalui Camar. Laporan ini akan digunakan Bupati/Wali kota untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Contoh Format Laporan Kinerja BPD Akhir Masa Jabatan
- Apa itu Laporan Kinerja BPD Akhir Masa Jabatan?
- Yang dimaksud dengan Laporan Kinerja BPD Akhir Masa Jabatan adalah laporan kinerja BPD selama menjabat dalam masa jabatan 8 tahun.
Ketika BPD memasuki akhir masa jabatannya, laporan kinerja akhir masa jabatan menjadi sangat penting. Ini adalah laporan yang merangkum seluruh kinerja BPD selama masa jabatannya dan memberikan gambaran lengkap tentang pencapaian dan kendala yang dihadapi.
Format laporan ini mirip dengan laporan akhir tahun anggaran, tetapi mencakup rentang waktu yang lebih panjang dan memberikan evaluasi menyeluruh tentang kinerja BPD selama masa jabatannya.
Di akhir masa jabatan, laporan kinerja BPD berfungsi sebagai catatan perjalanan selama delapan tahun. Ini adalah waktu untuk merefleksikan semua pencapaian dan tantangan yang dihadapi. Laporan ini dirancang dalam bentuk Matrikal Akumulasi, mencakup semua kegiatan yang telah dilakukan selama periode tersebut.
Untuk memudahkan Anda dalam menyusun laporan akhir masa jabatan, berikut adalah contoh format laporan kinerja BPD Akhir Masa Jabatan yang ditujukan untuk Bupati:
LAPORAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AKHIR MASA JABATAN (Berdasarkan Permendagri 110/2016) A. Sistematika Dokumen 1. Cover depan 2. Naskah Keputusan BPD tentang Laporan Kinerja BPD Akhir Tahun Anggaran. 3. Naskah LK BPD 4. Cover belakang B. Sistematika LK BPD Disusun dalam bentuk matrikal akumulasi selama menjabat 8 tahun (berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) 1. Dasar Hukum a. Undang-undang b. Peraturan Pemerintah c. Peraturan Menteri d. Peraturan daerah e. Peraturan Bupati f. Keputusan BPD 2. Pelaksanaan tugas BPD a. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa; b. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa; 3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; a. Jaring aspirasi masyarakat. b. ..... dll 4. Pelaksanaan tugas lain; a. pemilihan kepala desa b. pelaksanaan musyawarah desa c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa d. pelaksanaan kerjasama antar desa e. … dll. 4. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa. a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Substansinya pada pelaksanaan di lapangan. 5. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa; a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Substansinya memadukan hasil pengawasan di lapangan dengan laporan tertulis kepala desa. 6. Penutup a. kesimpulan laporan; b. penyampaian ucapan terima kasih; c. saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.
Laporan ini harus dipenuhi oleh Pengurus BPD sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan operasional. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 62 Ayat (2) Permendagri 110/2016 disebutkan bahwa Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.
Jika Anda perlu menyusun Laporan Tunjangan, lihat contoh tanda terima tunjangan untuk BPD sebagai salah satu item dalam kelengkapan SPJ Operasional BPD.
Bagaimana Contoh Format Laporan Kinerja BPD Akhir Masa Jabatan (AMJ)? Apakah Anda mencari file download-nya?
Silahkan Anda download format Word (Doc) atau PDF di bawah ini:
#DOWNLOAD FORMAT WORD
#DOWNLOAD FORMAT PDF
Dokumen terkait masa jabatan juga penting; Anda dapat melihat contoh surat pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa.
Untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan, Anda dapat merujuk pada contoh tata tertib yang dapat diterapkan di BPD.
Laporan Kinerja BPD di atas diolah dari Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dan baru-baru ini kami telah meng-update, setelah mendapat referensi tambahan yang sangat berharga dari Mas Nur Rozuqi dan DPMD Kotawaringin Timur.
Kesimpulan
Menyusun laporan kinerja BPD adalah bagian penting dari administrasi desa yang memerlukan perhatian dan detail yang cermat. Dengan menggunakan format yang tepat dan mengikuti panduan ini, Anda dapat memastikan laporan kinerja BPD Anda komprehensif, akurat, dan sesuai aturan.
Perlu diingat bahwa setiap anggota BPD harus memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku. Sebagaimana adagium hukum berbunyi: Ignorantia legis neminem excusat
(ketidaktahuan hukum tidak membebaskan seseorang dari tanggung jawab), menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk tidak mengikuti aturan hanya karena kurangnya pengetahuan. Dalam konteks BPD, ini berarti bahwa ketidaktahuan tentang peraturan atau prosedur tidak bisa menjadi alasan untuk tidak memenuhi kewajiban administratif seperti penyusunan laporan kinerja. Pahami peraturan yang berlaku, dan pastikan setiap laporan yang Anda buat sesuai dengan ketentuan yang ada untuk menghindari masalah di kemudian hari.
Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami di sini untuk membantu Anda dalam menyusun laporan yang akan mendukung transparansi dan akuntabilitas di desa Anda.
Semoga artikel Contoh Format Laporan Kinerja BPD ini bermanfaat untuk Anda dalam menyusun laporan kinerja BPD. Jangan lupa untuk membagikan link artikel ini kepada kolega atau pihak lain yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih!
