Contoh Pengisian Buku Administrasi BPD Excel (Download)

Dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memerlukan administrasi yang terstruktur dan efisien untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dalam artikel ini, Formatadministrasidesa.com akan menjelaskan secara lengkap mengenai administrasi BPD dan contoh pengisian buku administrasi BPD terbaru. Serta tidak lupa, kami juga menyediakan file excel yang siap untuk Anda download. Panduan ini dirancang khusus untuk membantu teman-teman BPD seluruh Indonesia dalam mengelola administrasi secara tertib dan memastikan bahwa semua pembukuan di desa Anda terdokumentasi dengan baik.

Apakah Anda sudah tahu cara untuk memastikan pembukuan Anda benar? Temukan jawabannya di sini dan pastikan Anda tidak melewatkan langkah demi langkah cara mengisi 15 buku BPD tersebut! Kenapa? Karena artikel ini menyajikan informasi yang tidak hanya lengkap, tetapi juga praktis, memastikan Anda bisa mengaplikasikan apa yang dipelajari langsung di lapangan.

DAFTAR ISI:

• Apa itu Administrasi BPD?
• Contoh Pengisian Buku Administrasi BPD
  1. Buku Agenda Surat Keluar
  2. Buku Agenda Surat Masuk
  3. Buku Ekspedisi
  4. Buku Data Inventaris BPD
  5. Buku Laporan Keuangan BPD
  6. Buku Tamu BPD
  7. Buku Data Anggota BPD
  8. Buku Data Kegiatan BPD
  9. Buku Data Aspirasi Masyarakat
  10. Buku Daftar Hadir Rapat BPD
  11. Buku Notulen Rapat BPD
  12. Buku Data Peraturan/Keputusan BPD
  13. Buku Data Peraturan Desa
  14. Buku Keputusan Musyawarah Desa
  15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
• Download versi Excel

Apa itu Administrasi BPD?

Administrasi BPD adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dimuat dalam Buku Administrasi BPD dan Laporan Kinerja BPD. Kedua jenis administrasi BPD tersebut, baik itu pembukuan maupun laporan, tidak lain dan tidak bukan adalah pedoman administrasi pengurus BPD di Desa.

Lebih lanjut, Administrasi BPD adalah kegiatan pencatatan data dan informasi yang termuat dalam Buku Administrasi Lainnya, selain Buku Administrasi Umum Desa, Administrasi Penduduk Desa, Administrasi Keuangan Desa dan Administrasi Pembangunan Desa. Dengan kata lain, Administrasi BPD merupakan administrasi lain selain ke-empat jenis format administrasi pemerintahan desa tersebut.

Bagaimana contoh format administrasi dan pembukuan BPD terbaru, serta contoh pengisiannya? Berikut ini panduan dan ulasan lengkapnya.

Contoh Pengisian Buku Administrasi BPD

Pengisian buku administrasi BPD merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dan keputusan yang diambil oleh Badan Permusyawaratan Desa terdokumentasi dengan baik. Hal ini sebagaimana diatur dalam Lampiran Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang menetapkan 15 jenis buku administrasi yang wajib digunakan oleh BPD untuk mendukung tugas dan fungsinya. Berikut ini adalah contoh pengisian buku administrasi BPD dan penjelasannya secara lengkap:

1. Buku Agenda Surat Keluar

Buku Agenda Surat Keluar adalah buku yang digunakan untuk mencatat semua surat yang dikeluarkan oleh BPD. Buku ini berfungsi sebagai alat pencatatan dan pengarsipan yang memudahkan pengelolaan administrasi surat keluar. Dengan kata lain, setiap surat yang keluar harus diregistrasi di buku ini.

Contoh Pengisian:

Cara Pengisian:

1. NO: Isi dengan nomor urut surat keluar. Nomor ini bersifat unik untuk setiap surat yang dikeluarkan.
2. TANGGAL: Tanggal pada saat surat dikeluarkan. Ini penting untuk pencatatan dan pelacakan waktu pengeluaran surat.
3. NOMOR: Nomor yang tercantum pada surat yang dikeluarkan.
4. TANGGAL: Tanggal surat yang tertera pada dokumen. Biasanya sama dengan tanggal pembuatan surat.
5. HAL & ISI SINGKAT: Isi dengan ringkasan atau topik dari surat tersebut, seperti 'Undangan Rapat Koordinasi'.
6. TUJUAN: Sebutkan kepada siapa surat tersebut ditujukan, misalnya 'Kepala Desa' atau 'Anggota BPD'.
7. KETERANGAN: Catat informasi tambahan tentang surat, seperti status pengiriman atau catatan khusus lainnya, misalnya 'Disetujui dan dikirim' atau 'Diarsipkan'. Ini bersifat opsional dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Pengisian yang tepat dan konsisten pada Buku Agenda Surat Keluar membantu memastikan bahwa semua komunikasi resmi BPD tercatat dengan baik dan mudah diakses bila diperlukan. Untuk memudahkan Anda membuat penomoran surat, pelajari lebih lanjut tentang kode surat dinas sesuai Permendagri.

2. Buku Agenda Surat Masuk

Buku Agenda Surat Masuk adalah buku yang digunakan untuk mencatat semua surat yang diterima oleh BPD. Buku ini berfungsi sebagai alat pencatatan dan pengarsipan yang memudahkan pengelolaan administrasi surat masuk. Setiap surat yang diterima harus diregistrasi di buku ini untuk memastikan dokumentasi yang rapi dan teratur.

Contoh Pengisian:

Cara Pengisian:

1. NO: Isi dengan nomor urut surat masuk. Nomor ini bersifat unik untuk setiap surat yang diterima.
2. TANGGAL: Tanggal saat surat diterima. Ini penting untuk pencatatan dan pelacakan waktu penerimaan surat.
3. NOMOR: Nomor yang tercantum pada surat yang diterima.
4. TANGGAL: Tanggal surat yang tertera pada dokumen. Biasanya sama dengan tanggal pembuatan surat.
5. NAMA INSTANSI PENGIRIM: Diisi dengan nama instansi yang mengirikan surat, misalnya 'Pemerintah Desa Simulasi' atau 'Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten'.
6. HAL & ISI SINGKAT: Isi dengan ringkasan atau perihal dari surat tersebut, seperti 'Permohonan Pengajuan Dana Bantuan Sosial'.
7. KETERANGAN: Catat informasi tambahan tentang surat, seperti status pengolahan atau catatan khusus lainnya, misalnya 'Diproses dan diteruskan' atau 'Diarsipkan'. Ini bersifat opsional dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Pengisian yang tepat dan konsisten pada Buku Agenda Surat Masuk membantu memastikan bahwa semua komunikasi resmi BPD yang diterima tercatat dengan baik dan mudah diakses bila diperlukan.

3. Buku Ekspedisi

Buku Ekspedisi digunakan untuk mencatat pengiriman surat-surat dari BPD kepada pihak-pihak terkait. Buku ini memastikan bahwa setiap surat yang dikirim memiliki catatan dan bukti pengiriman yang jelas, serta sebagai tanda terima surat.

Contoh Pengisian:

Cara Pengisian:

1. NO URUT: Isi dengan nomor urut surat yang dikirim.
2. TANGGAL PENGIRIMAN: Tanggal saat surat dikirimkan.
3. TANGGAL DAN NOMOR SURAT: Tanggal dan nomor surat yang dikirim.
4. HAL & ISI SINGKAT SURAT: Ringkasan/perihal dari isi surat yang dikirim.
5. TUJUAN SURAT: Instansi atau pihak yang menerima surat.
6. KETERANGAN: Informasi tambahan seperti metode pengiriman dan catatan khusus jika ada.

Pengisian Buku Ekspedisi dengan tepat dan konsisten membantu memastikan bahwa semua surat keluar tercatat dengan baik, dan memudahkan dalam pelacakan dan pengelolaan surat yang dikirimkan.

4. Buku Data Inventaris BPD

Buku Data Inventaris BPD digunakan untuk mencatat semua barang dan bangunan yang dimiliki oleh BPD, termasuk asal, keadaan awal, penghapusan, dan keadaan akhir tahun. Buku ini penting untuk pengelolaan inventaris dan pelaporan aset desa.

Contoh Pengisian:

Cara Pengisian:

1. NO: Isi dengan nomor urut barang/bangunan.
2. JENIS BARANG/BANGUNAN: Isi dengan nama atau jenis barang/bangunan. Misalnya: Meja kantor, kursi rapat, proyektor, dan lain-lain.
3. ASAL BARANG/BANGUNAN: Isi dengan pilihan sumber asal barang/bangunan. Misalnya: Jika asalnya dari APBDesa centang APBDesa, dan seterusnya.
4. KEADAAN BARANG/BANGUNAN AWAL TAHUN: Isi/centang kondisi barang pada awal tahun, apakah baik atau rusak.
5. TANGGAL PENGHAPUSAN: Isi dengan tanggal dan alasan penghapusan atau pengurangan barang.
6. KEADAAN BARANG/BANGUNAN AWAL TAHUN: Isi/centang kondisi barang pada akhir tahun, apakah masih baik atau rusak.
7. KET: Berikan keterangan tambahan jika diperlukan.

Pengisian Buku Data Inventaris secara akurat membantu dalam pelaporan dan pengelolaan aset BPD serta memastikan bahwa semua barang dan bangunan dicatat dengan jelas dan tepat waktu.

5. Buku Laporan Keuangan BPD

Buku Laporan Keuangan BPD digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran BPD yang terjadi dalam suatu periode. Buku ini sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BPD.

Contoh Pengisian:

Cara Pengisian:

1. NO: Isi dengan nomor urut entri laporan.
2. TANGGAL: Isi dengan tanggal transaksi.
3. URAIAN: Isi dengan deskripsi penerimaan atau pengeluaran.
4. PENERIMAAN (Rp.): Isi dengan jumlah penerimaan dalam Rupiah.
5. PENGELUARAN (Rp.): Isi dengan jumlah pengeluaran dalam Rupiah.

Buku ini harus diupdate secara berkala dan diperiksa untuk memastikan akurasi laporan keuangan BPD, serta digunakan sebagai dasar untuk laporan keuangan tahunan.

6. Buku Tamu BPD

Buku Tamu BPD digunakan untuk mencatat semua kedatangan tamu yang datang ke kantor BPD. Buku ini membantu dalam manajemen kunjungan dan memastikan semua tamu BPD terdaftar dengan baik.

Contoh Pengisian:

Cara Pengisian:

1. NO: Isi dengan nomor urut sesuai kedatangan tamu.
2. TGL: Isi dengan tanggal kedatangan tamu.
3. NAMA: Isi dengan nama tamu.
4. JABATAN: Isi dengan jabatan tamu.
5. ALAMAT: Isi dengan alamat tamu atau alamat instansi tamu.
6. KEPERLUAN: Isi dengan keperluan atau tujuan tamu datang.
7. TTD: Tanda tangan tamu sebagai bukti kedatangan.

Buku Tamu ini harus diisi dengan benar dan lengkap setiap kali tamu datang untuk memastikan semua informasi terkait kunjungan dapat dikelola dengan baik.

7. Buku Data Anggota BPD

Buku Data Anggota BPD digunakan untuk mencatat informasi lengkap mengenai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Buku ini sangat penting untuk memastikan semua data terkait anggota BPD terdokumentasi dengan baik, mulai dari identitas, jabatan, hingga riwayat pendidikan dan keputusan pengangkatan serta pemberhentian.

Contoh Pengisian:

Cara Pengisian:

1. NO: Diisi dengan nomor urut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Desa.
2. NAMA LENGKAP: Diisi dengan nama lengkap anggota BPD.
3. NIP: Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (jika ada) atau Nomor Induk Anggota.
4. JENIS KELAMIN: Diisi dengan jenis kelamin anggota BPD.
5. TEMPAT, TANGGAL LAHIR: Diisi dengan tempat/kota kelahiran serta tanggal, bulan, dan tahun kelahiran anggota BPD.
6. AGAMA: Diisi dengan agama yang dianut oleh anggota BPD.
7. JABATAN: Diisi dengan jabatan anggota BPD.
8. PENDIDIKAN TERAKHIR: Diisi dengan tingkat pendidikan terakhir yang diselesaikan oleh anggota BPD.
9. NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN: Diisi dengan nomor serta tanggal keputusan pengangkatan anggota BPD.
10. NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN: Diisi dengan nomor serta tanggal keputusan pemberhentian anggota BPD (jika ada).
11. KET: Diisi dengan keterangan atau catatan lain yang dianggap penting.

Buku Data Anggota BPD ini harus diisi dengan teliti dan benar agar semua informasi terkait keanggotaan BPD dapat dipantau dan dikelola dengan baik.

8. Buku Data Kegiatan BPD

Buku Data Kegiatan BPD digunakan untuk mencatat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Buku ini sangat penting untuk mendokumentasikan semua aktivitas yang dilakukan oleh BPD, mulai dari rapat, musyawarah desa, hingga kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPD. Dokumentasi yang baik akan memudahkan dalam evaluasi kinerja dan pelaporan kegiatan BPD.

Contoh Pengisian:

Cara Pengisian:

1. NO: Diisi secara berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan.
2. HARI/TANGGAL: Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun kegiatan dilaksanakan.
3. JENIS KEGIATAN: Diisi dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan, seperti rapat, musyawarah, atau kegiatan lainnya.
4. PELAKSANA: Diisi dengan personil atau anggota BPD yang melaksanakan kegiatan tersebut.
5. AGENDA DAN HASIL KEGIATAN: Diisi dengan agenda yang dilaksanakan dalam kegiatan serta hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut.
6. KET: Diisi dengan keterangan atau informasi tambahan yang diperlukan terkait kegiatan yang dilaksanakan.

Pencatatan yang lengkap dan benar pada Buku Data Kegiatan BPD ini sangat penting untuk memastikan semua kegiatan yang dilakukan oleh BPD terdokumentasi dengan baik dan bisa menjadi acuan dalam evaluasi kinerja serta pelaporan.

9. Buku Data Aspirasi Masyarakat

Buku Data Aspirasi Masyarakat digunakan untuk mencatat berbagai aspirasi, keluhan, atau saran yang disampaikan oleh masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Buku ini sangat penting untuk mendokumentasikan setiap masukan dari masyarakat, yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan desa.

Contoh Pengisian:

Cara Pengisian:

1. NO: Diisi dengan nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi.
2. HARI/TANGGAL: Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun saat aspirasi disampaikan.
3. NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI: Diisi dengan nama individu atau lembaga yang menyampaikan aspirasi.
4. ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN: Diisi dengan rincian aspirasi, keluhan, atau saran yang disampaikan oleh masyarakat.
5. TINDAK LANJUT: Diisi dengan langkah tindak lanjut yang akan diambil serta pihak yang diminta untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.

Pencatatan yang teliti dan lengkap dalam Buku Data Aspirasi Masyarakat ini penting untuk memastikan setiap aspirasi dari masyarakat terdokumentasi dengan baik dan mendapatkan perhatian yang layak dari BPD serta pihak terkait.

10. Buku Daftar Hadir Rapat BPD

Buku Daftar Hadir Rapat BPD digunakan untuk mencatat kehadiran anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam setiap rapat yang diselenggarakan. Buku ini penting untuk memastikan setiap anggota BPD hadir dan berpartisipasi dalam rapat, serta untuk mendokumentasikan kehadiran mereka sebagai bukti administratif.

Contoh Pengisian:

Cara Pengisian:

1. NO: Diisi dengan nomor urut sesuai urutan kehadiran peserta rapat.
2. NAMA: Diisi dengan nama lengkap peserta rapat yang hadir.
3. JABATAN: Diisi dengan jabatan peserta rapat dalam struktur BPD.
4. TANDA TANGAN: Diisi dengan tanda tangan peserta rapat sebagai bukti kehadiran.
5. KET: Diisi dengan keterangan atau informasi lain jika diperlukan, misalnya status kehadiran (Hadir, Izin, atau Tidak Hadir).

Pencatatan kehadiran dalam Buku Daftar Hadir Rapat BPD ini harus dilakukan dengan teliti dan akurat untuk memastikan seluruh proses rapat terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

11. Buku Notulen Rapat BPD

Buku Notulen Rapat BPD berfungsi sebagai catatan resmi dari setiap pertemuan atau rapat yang diadakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Buku ini mencatat jalannya rapat, mulai dari pembukaan hingga penutupan, serta keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat tersebut. Notulen rapat merupakan dokumen penting yang dapat digunakan sebagai referensi dan bukti dokumentasi atas jalannya rapat.

Contoh Pengisian:

Untuk panduan mengenai pembuatan program kerja, lihat contoh program kerja BPD yang kami sediakan.

Cara Pengisian:

1. NO: Diisi dengan nomor sesuai urutan rapat yang dilaksanakan.
2. HARI/TANGGAL: Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun rapat dilaksanakan.
3. MATERI RAPAT: Diisi dengan topik atau materi utama yang dibahas dalam rapat.
4. PESERTA: Diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat yang hadir, seperti anggota BPD, perangkat desa, atau pihak terkait lainnya.
5. RINGKASAN PEMBAHASAN: Diisi dengan ringkasan atau hasil pembahasan dari materi rapat yang mencakup poin-poin penting serta keputusan-keputusan yang diambil.

Pencatatan dalam Buku Notulen Rapat BPD harus dilakukan dengan cermat dan terstruktur untuk memastikan seluruh jalannya rapat terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dokumen resmi.

12. Buku Data Peraturan/Keputusan BPD

Buku Data Peraturan/Keputusan BPD merupakan dokumen penting yang mencatat seluruh Peraturan atau Keputusan yang telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Buku ini berfungsi sebagai arsip yang memuat informasi mengenai nomor, tanggal, serta rincian singkat mengenai isi dari setiap peraturan atau keputusan yang dibuat oleh BPD. Pencatatan yang rapi dan sistematis dalam buku ini sangat penting untuk memudahkan penelusuran dan pengelolaan dokumen peraturan/keputusan.

Contoh Pengisian:

Cara Pengisian:

1. NO: Diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPD yang ditetapkan.
2. NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD: Diisi dengan nomor, tanggal, bulan, dan tahun Peraturan/Keputusan BPD ditetapkan.
3. TENTANG: Diisi dengan judul atau penamaan Peraturan/Keputusan BPD, yang merujuk pada topik utama atau subjek yang diatur.
4. URAIAN SINGKAT: Diisi secara singkat dengan materi pokok atau isi dari Peraturan/Keputusan BPD yang telah ditetapkan.
5. KET: Diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan, seperti status implementasi atau informasi tambahan lainnya.

Pencatatan yang cermat dalam Buku Data Peraturan/Keputusan BPD membantu memastikan bahwa setiap peraturan atau keputusan yang dibuat oleh BPD terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat dijadikan referensi yang valid dan terstruktur dalam pengambilan keputusan di masa mendatang. Untuk Anda yang mencari apa saja contoh keputusan BPD, lihat Contoh SK BPD terbaru sebagai referensi bagi Anda.

13. Buku Data Peraturan Desa

Buku Data Peraturan Desa adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat semua peraturan desa yang ditetapkan. Buku ini penting untuk memastikan bahwa semua peraturan desa terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses saat dibutuhkan.

Contoh Pengisian:

Cara Pengisian:

1. NO: Diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut peraturan desa yang ditetapkan.
2. NOMOR DAN TGL PERATURAN DESA: Diisi dengan nomor, tanggal, bulan, dan tahun peraturan desa ditetapkan.
3. TENTANG: Diisi dengan judul atau penamaan peraturan desa yang merujuk pada topik utama yang diatur.
4. URAIAN SINGKAT: Diisi secara singkat dengan materi pokok atau isi dari peraturan desa yang telah ditetapkan.
5. NOMOR DAN TGL KESEPAKATAN: Diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD tentang kesepakatan atas rancangan peraturan desa tersebut.
6. KET: Diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan, seperti status pelaksanaan atau informasi tambahan lainnya.

Pencatatan yang rapi dalam Buku Data Peraturan Desa membantu memastikan bahwa setiap peraturan desa terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan desa dan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat desa. Lebih lanjut, lihat Kumpulan Perdes terbaru sebagai tambahan referensi untuk anggota BPD maupun Pemerintah Desa.

14. Buku Keputusan Musyawarah Desa

Buku Keputusan Musyawarah Desa adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat hasil dari setiap musyawarah desa yang diadakan. Buku ini penting untuk mendokumentasikan keputusan-keputusan strategis yang diambil selama musyawarah desa, termasuk hal-hal yang dibahas dan keputusan-keputusan yang disepakati. Dokumentasi ini berfungsi sebagai referensi untuk pelaksanaan kebijakan dan kegiatan desa.

Contoh Pengisian:

Cara Pengisian:

1. NO: Diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut pelaksanaan musyawarah desa.
2. HARI/TANGGAL: Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan musyawarah desa.
3. TENTANG/HAL STRATEGIS: Diisi dengan judul atau topik utama yang dibahas dalam musyawarah desa.
4. POKOK-POKOK KEPUTUSAN: Diisi secara singkat dengan ringkasan dari keputusan-keputusan penting yang diambil dalam musyawarah desa.
5. KETERANGAN: Diisi dengan catatan atau penjelasan tambahan yang diperlukan, seperti status pelaksanaan atau hal-hal yang perlu diperhatikan.

Pencatatan yang akurat dalam Buku Keputusan Musyawarah Desa membantu memastikan bahwa keputusan-keputusan strategis yang diambil dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadi referensi bagi kegiatan desa selanjutnya. Untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan musyawarah, Anda dapat merujuk pada contoh tata tertib yang dapat diterapkan di BPD.

15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat hasil dari setiap musyawarah yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa. Buku ini penting untuk mendokumentasikan usulan, kegiatan, dan keputusan strategis yang berkaitan dengan pembangunan desa. Dokumentasi ini berfungsi sebagai referensi untuk pelaksanaan rencana pembangunan desa dan memastikan bahwa semua usulan dan keputusan dicatat dengan baik.

Contoh Pengisian:

Cara Pengisian:

1. NO: Diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
2. HARI/TANGGAL: Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
3. POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN: Diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan yang dibahas dan diputuskan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
4. KETERANGAN: Diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dalam keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa, termasuk rincian anggaran dan jadwal pelaksanaan jika ada.
5. Kolom terakhir: Diisi dengan catatan atau penjelasan tambahan jika diperlukan, seperti status pelaksanaan atau hal-hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

Dengan mencatat keputusan dan usulan secara rinci dalam Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, semua pihak dapat memastikan bahwa rencana pembangunan desa berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan keputusan yang diambil dapat dilaksanakan dengan baik. Lihat kalender kegiatan yang bisa digunakan oleh BPD untuk perencanaan tahunan BPD.

Download versi Excel

Anda dapat mengunduh format administrasi dan pembukuan BPD (Buku wajib BPD 1-15) dalam bentuk Microsoft Excel (xls) yang telah dikompres dan digabungkan dalam file WinRAR/ZIP. Klik DI SINI untuk download filenya.

Format Buku Administrasi BPD Excel ini sudah dilengkapi dengan petunjuk pengisian yang jelas untuk memudahkan Anda dalam mengisi setiap buku.

Terima kasih telah membaca artikel Contoh Pengisian Buku Administrasi BPD ini. Kami harap penjelasan dan format excel yang kami sediakan dapat membantu Anda dalam menyusun atau mengisi 15 buku administrasi BPD dengan benar. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau membutuhkan bantuan tambahan, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui kontak yang tersedia di situs formatadministrasidesa.com ini.

Jangan lupa untuk membagikan link artikel ini kepada rekan-rekan atau kolega Anda di media sosial. Setiap SHARE membantu kami untuk terus menyediakan informasi yang bermanfaat dan mendukung pengelolaan administrasi desa yang lebih baik. Terima kasih atas dukungan dan kunjungan Anda!

Format administrasi dan pembukuan BPD yang disediakan di atas disusun berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan ini memberikan pedoman mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan BPD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan administrasi yang tertib dan akuntabel. Dengan mengikuti panduan ini, BPD dapat menjalankan perannya secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.