Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Permendagri 40 Tahun 2020 tersebut berisi pedoman dalam menyusun perencanaan kegiatan tahunan atau rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021.
Demi memastikan efektivitas jalannya pembangunan di Daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya di tahun 2021, dipandang perlu adanya sinergi perencanaan program kerja tahunan. Baik itu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan antar Pemerintah Daerah melalui RKPD tahun 2021.
Oleh karena pentingnya sinergi dalam perencanaan program kerja tahunan, maka perlu pedoman penyusunan RKPD tahun 2021. Atas dasar itulah kemudian Mendagri menetapkan Permendagri No 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021.
Dalam ulasan ini, Kami akan memberikan penjelasan singkat dan tak lupa Kami lampirkan juga file dokumen Permendagri 40 tahun 2020 bagi Sobat mau download Permendagri ini beserta Lampiran-nya dalam bentuk format PDF.
Baca : Sistematika/Prosedur/Alur/Tahapan Penyusunan RKP Desa dan DU-RKP Desa yang benar
Permendagri No 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021 dan Lampiran
RKPD Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sedangkan Permendagri 40 Tahun 2020 adalah dasar hukum penyusunan RKPD tahun 2021 sebagaimana rancangan RKPD tahun 2020 didasarkan pada Permendagri Nomor 31 Tahun 2019.
 |
| Permendagri No 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2021 |
Dalam permendagri tentang penyusunan RKPD 2021 ini dijelaskan bagaimana tata cara/mekanisme dalam tahapan penyusunan rancangan awal (ranwal) maupun rancangan akhir RKPD 2021.
Menurut pembacaan Kami, ada yang berbeda pada aturan penyusunan dokumen RKPD untuk 2021 dibanding dengan tahun 2020 atau tahun-tahun sebelumnya. Yang paling menonjol adalah soal kebijakan penanganan pandemi.
Sebagaimana yang format-administrasi-desa.blogspot.com kutip dari Pasal 2 ayat (2), (3), dan (4) Permendagri No 40 Tahun 2020 yang berbunyi:
(2) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
b. prioritas pembangunan daerah; dan
c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
d. kebijakan penanganan pandemi corona virus disease 19 di daerah.
(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada RKP Tahun 2021 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(4) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD Tahun 2021 memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
Di dalam lampiran Permendagri 40/2020 terdapat beberapa form atau format dokumen perencanaan RKPD tahun 2021 yang dapat membantu Pemerintah Daerah guna efektivitas kegiatan penyusunan rancangan dokumen tahunan ini hingga penetapannya melalui Perkada tentang RKPD 2021.
Berdasarkan atau berpedoman pada Perkada tentang RKPD Tahun 2021, Pemerintah Daerah menyusun rancangan APBD tahun anggaran 2021.
Bagaimana dengan contoh ranwal RKPD 2021?
Kami tegaskan, dalam ulasan kali ini Kami tidak membahas mengenai contoh RKPD 2021, tapi permendagri tentang RKPD 2021. Itulah tema tulisan ini.
Oke, bagi Sobat yang membutuhkan file Permendagri 40 Tahun 2020 dan Lampiran-nya dalam bentuk PDF (bukan DOC/Word), silahkan download melalui link download dibawah ini:
Download Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 beserta Lampiran. PDF.PDF
Apabila ada hambatan atau kendala dalam proses download, silahkan beritahu Kami.
Untuk Anda yang juga mencari peraturan perundangan-undangan terkait atau contoh format administrasi surat menyurat lainnya. Silahkan cari dan telusuri lebih lanjut hanya di Blog format-administrasi-desa.blogspot.com
Demikian pemaparan Kami terkait Permendagri 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2021 dan Lampiran. Semoga file dokumen PDF yang Kami lampirkan di atas dapat berguna bagi Anda. Utamanya bagi Tim Penyusun RKPD (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) yang mencari dasar hukum RKPD 2021 ini secara online.
