Berikut ini kumpulan dasar hukum Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD):
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa;
- Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.
 |
| Dasar Hukum BLT Dana Desa |
Khusus untuk poin nomor 1, 2 dan 3 di atas adalah peraturan teknis terkait BLT Dana Desa. Berikut ini penjelasannya:
- Permendes No 6 Tahun 2020 mengatur ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Dana Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Dana Desa.
- Permenkeu No 50/PMK.07/2020 mengatur ketentuan mekanisme, besaran, dan sanksi terkait penyaluran BLT Dana Desa.
- Permendagri No 20 Tahun 2018 mengatur ketentuan penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban kegiatan BLT Dana Desa sebagai bagian dari postur anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).
Demikian penjelasan dari Kami selaku pengelola Blog format-administrasi-desa.blogspot.com. Semoga dapat menjawab pertanyaan "apa dasar hukum BLT Dana Desa?".
