RAB COVID-19 dalam APBDes Perubahan Tahun 2021

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM | Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan Pencegahan dan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, tetapi juga Pemerintah Desa. Karena itu tulisan ini secara khusus akan mencoba menjawab dan membantu Sobat Desa yang berencana menyusun RAB COVID-19 Tahun 2021 sebagai bagian dari DPPA APBDes Perubahan.

Artikel ini tidak hanya berisi contoh RAB Corona saja, tetapi juga memuat analisa sederhana Kami terkait bagaimana menjawab kontroversi penempatan pos belanja bidang sub bidang, kegiatan maupun jenis belanja ini dalam struktur perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes Perubahan).

Menurut hasil jejak pendapat yang dilakukan oleh format-administrasi-desa.blogspot.com, setidaknya ada 3 (tiga) pandangan yang berbeda dari Sobat Desa di seluruh Indonesia mengenai bagaimana seharusnya kegiatan penanggulangan COVID-19 ini ditempatkan dalam Pos Belanja APBDes Perubahan.

Apakah dimasukan dalam pos 2.2.04 (Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan) pada sub bidang Kesehatan, 3.1.05 (penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa) pada sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, atau justru harus diletakan dalam pos 5.1.00 (penanggulangan bencana) pada sub bidang penanggulangan bencana?

Untuk menjawab itu secara gamblang sebelum memutuskan untuk menempatkannya dalam pos APBDes, maka tentu kita perlu memahami apa itu Corona? Bagaimana perkembangannya sejauh ini? Apakah memiliki dampak atau potensi dampak yang signifikan terhadap Desa? Apakah itu normal dan sudah dapat diprediksi sebelumnya atau tidak? Apakah corona berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa atau tidak?

Oke, izinkan Kami memberikan penjelasan atau argumentasi berikut ini.

Corona bukanlah penyakit biasa/normal, tetapi pandemi global yang secara resmi telah ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia/World Health Organization (WHO) yang mana virus ini sudah menyebar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dan sebelumnya juga diperkuat oleh Keputusan BNPB yang telah mempertimbangkan bahwa tingkat penyebaran COVID-19 semakin meluas dan menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis masyarakat, serta mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga kemudian menetapkan status perpanjangan keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia sampai dengan 29 Mei 2020.

Gambar Ilustrasi contoh RAB COVID-19 dalam APBDes Perubahan 2021

Karena itulah Pemerintah kita menyusun dan menetapkan berbagai protokol pencegahan dan penanganan COVID-19, termasuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) melalui Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

Jika Sobat Desa bertanya kepada Kami terkait bagaimana penempatan kegiatan COVID-19 ini dalam pos belanja APBDes Perubahan, sejujurnya Kami tidak sependapat dengan pandangan bahwa kegiatan ini ditempatkan pada Pos Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga, atau pada Kegiatan Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa.

Kami lebih sepakat, kegiatan penanggulangan COVID-19 di Desa ini lebih cocok diletakan dalam Pos Belanja Penanggulangan Bencana (Belanja Tak Terduga).

Sebenarnya semua kegiatan diluar Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan kegiatan yang sifatnya relatif dapat diprediksi sebelumnya terjadi atau masih dapat dikendalikan oleh Pemerintah Desa, sementara faktanya kemunculan COVID-19 tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan berada diluar kendali Pemerintah Desa dan bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa sebagaimana kegiatan desa lainnya. Karena itu kegiatan COVID-19 tidak cocok untuk dimasukkan dalam Pos sub bidang dan kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan atau kegiatan Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa.

Normalnya, semua belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa harus sesuai kebutuhan desa yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Artinya sebelum APBDes/Perubahan APBDes disusun dan ditetapkan, maka harus dipastikan dulu apakah semuanya sudah ada dan sesuai atau konsisten dengan RKPDes.

Itu Artinya jika Desa berencana memasukkan atau mengubah kegiatan apapun, sementara RKP Desa dan APBDes sudah ditetapkan dan berjalan, tidak bisa kemudian hanya mengubahnya melalui Perdes APBDes Perubahan, tetapi harus ubah terlebih dahulu RKP Desa melalui Perdes Perubahan RKP Desa. Atas dasar RKP Desa Perubahan ini menjadi dasar penyusunan dan penetapan APBDes Perubahan.

Cek juga: Apa itu APBDes Perubahan?

Apa dasar hukumnya?

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018:
(1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b. pelaksanaan pembangunan Desa;
c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

(2) Klasifikasi belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Kecuali khusus untuk kelompok belanja desa bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak maka tidak perlu/tidak harus sesuai dengan dokumen RKP Desa. Tapi sesuai kebutuhan desa berdasarkan situasi/kondisi riil yang terjadi di desa (faktual).

Karena tidak perlu sesuai, maka tidak perlu juga harus mengubah RKP Desa. Cukup ubah APBDes melalui Perdes Perubahan APBDes.

Apa dasar hukumnya?

Ini sesuai dan konsisten dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Permendagri 20/2018:

(1) ...
(2) ...
(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Terlebih kegiatan pencegahan dan penanganan (penanggulangan) Covid-19 ini sangat sesuai dengan kriteria suatu kegiatan untuk diakomodasi dalam belanja tak terduga atau belanja kegiatan sub bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) Permendagri 20/2018 yang berbunyi:
(1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang berskala lokal Desa.
(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
c. berada diluar kendali pemerintah Desa.

Dari aspek tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 selaras dengan substansi Pasal 23 ayat (3), (4), dan (5) Permendagri 20/2018 yang berbunyi:
(3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
(4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
(5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Mengenai kegiatan bencana ini juga merupakan salah satu kegiatan prioritas sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dan e, Lampiran I, Bab I, Huruf E, Angka 5, Lampiran I, Bab I, Huruf F, Angka 4 dan lain-lain dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Yang kemudian diperkuat lagi dengan keluarnya Surat Edaran (SE) Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020.