Download Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Program Kartu Prakerja

Daftar Isi:

• Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja
• BAB I KETENTUAN UMUM
• BAB II PROGRAM KARTU PRAKERJA
• Bagian Kesatu Penerima Manfaat
• Bagian Kedua Manfaat
• Bagian Ketiga Mekanisme Pendaftaran
• Bagian Keempat Penyaluran Dana
• BAB III KELEMBAGAAN
• Bagian Kesatu Umum
• Bagian Kedua Susunan Organisasi
• Bagian Ketiga Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana
• Bagian Keempat Sekretariat Komite
• BAB IV HAK KEUANGAN DAN FASILITAS
• BAB V PENDANAAN
• BAB VI PERAN PEMERINTAH DAERAH
• BAB VII PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
• BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN
• BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja pada tanggal 26 Februari 2020 di Jakarta. Dan pada tanggal 28 Februari 2020 kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly.

Gambar Perpres No 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kerja melalui Program Kartu Pra Kerja

Berikut ini tabel gambaran singkatan terkait dengan Perpres 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui Program Kartu Prakerja:

Uraian	Deskripsi Peraturan
Judul	PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA
Kategori	Peraturan Presiden
Bahasa	Indonesia
Singkatan Bentuk	PERPRES
Nomor Peraturan	36
Tahun Terbit	2020
Bidang Hukum	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal Penetapan	26 Februari 2020
Tanggal Pengundangan	28 Februari 2020
Sumber	JDIH Sekretariat Negara Republik Indonesia
T.E.U Pengarang
Keterangan Status	Berlaku
Uji Materiil
Tipe File	PDF

Berikut ini secara lengkap redaksi salinan Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja:



Menimbang :

• a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan kerja,peningkatan produktivitas, dan daya saing bagi angkatan kerja, perlu diberikan pengembangan kompetensi kerja;
• b. bahwa untuk pengembangan kompetensi angkatan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan Program Kartu Prakerja;
• c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja;

Mengingat :
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.
2. Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja.
3. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan baik di dalam atau luar negeri.
4. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan pengusaha.
6. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
7. Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan Kompetensi Kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu.
8. Sertifikat Pelatihan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga Pelatihan kepada peserta Pelatihan yang telah selesai mengikuti Pelatihan.
9. Insentif adalah tambahan manfaat bagi penerima Kartu Prakerja dalam bentuk uang dengan nominal tertentu.
10. Platform Digital adalah mitra resmi pemerintah dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja yang dilakukan melalui aplikasi, situs internet, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet.
11. Manajemen Pelaksana adalah unit yang melaksanakan Program Kartu Prakerja.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Program Kartu Prakerja bertujuan:
a. mengembangkan kompetensi angkatan kerja; dan
b. meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

BAB II PROGRAM KARTU PRAKERJA

Bagian Kesatu Penerima Manfaat

(1) Program Kartu Prakerja dilaksanakan melalui pemberian Kartu Prakerja.

(2) Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan kepada Pencari Kerja.

(3) Selain kepada Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kartu Prakerja dapat diberikan kepada:a. Pekerja/Buruh yang terkena PHK; ataub. Pekerja / Buruh yang membutuhkan peningkatan Kompetensi Kerja.

(4) Pencari Kerja dan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
a. warga negara Indonesia;
b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;dan
c. tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

Bagian Kedua Manfaat

Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk mendapatkan manfaat:
a. Pelatihan; dan
b. Insentif.

Paragraf 1 Pelatihan

(1) Penerima Kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan biaya dengan be saran tertentu untuk mengikuti Pelatihan.

(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a. pembekalan Kompetensi Kerja;
b. peningkatan Kompetensi Kerja; atau
c. alih Kompetensi Kerja.

(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan secara daring dan/atau luring.

(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh lembaga Pelatihan yang dimiliki:
a. swasta;
b. badan usaha milik negara;
c. badan usaha milik daerah; atau
d. pemerintah.

(2) Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
a. memiliki kerja sama dengan Platform Digital;
b. memiliki program Pelatihan berbasis Kompetensi Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; danc. mendapat persetujuan Manajemen Pelaksana.


Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memberikan Sertifikat Pelatihan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan program Pelatihan.

Paragraf 2 Insentif

(1) Insentif diberikan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan program Pelatihan;

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan dalam rangka:
a. meringankan biaya mencari kerja; dan
b. evaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja.


(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran bantuan biaya Pelatihan dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Bagian Ketiga Mekanisme Pendaftaran

(1) Untuk mendapatkan Kartu Prakerja, calon penerima wajib mendaftarkan diri pada Program Kartu Prakerja.

(2) Pendaftaran Program Kartu Prakerja dilakukan secara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja.


(1) Pendaftar Program Kartu Prakerja yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilakukan seleksi.

(2) Pendaftar Program Kartu Prakerja yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Prakerja.

(3) Penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih jenis Pelatihan yang akan diikuti melalui Platform Digital.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, seleksi, pemilihan jenis Pelatihan, dan pemanfaatan Kartu Prakerja diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan .pemerintahan di bidang perekonomian.

Bagian Keempat Penyaluran Dana

(1) Penyaluran dana Kartu Prakerja digunakan untuk melakukan pembayaran:
a. biaya Pelatihan;
b. Insentif biaya mencari kerja; dan
c. Insentif pengisian survei evaluasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dana Kartu Prakerja diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB III KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Program Kartu Prakerja, dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Komite Cipta Kerja, yang selanjutnya disebut Komite.

(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.Pasal 14 Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas sebagai berikut:
a. merumuskan dan menyusun kebijakan Program Kartu Prakerja; dan
b. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Susunan organisasi Komite terdiri atas:

1. Ketua : Menteri Koordinator Perekonomian;
2. Wakil Ketua : Kepala Staf Kepresidenan;
3. Anggota :
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Menteri Ketenagakerjaan;
7. Menteri Perindustrian;
8. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Menteri Dalam Negeri; Sekretaris Sekretaris Kementerian Bidang Perekonomian. Koordinator

Dalam melaksanakan tugas, Komite melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana

Dalam penyelenggaraan Program Kartu Prakerja, Komite dibantu oleh Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana.


(1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas :
a. membantu pelaksanaan tugas Komite; dan
b. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komite.

(2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari pejabat kementerian/lembaga.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan struktur keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Komite.


(1) Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas melaksanakan Program Kartu Prakerja.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Manajemen Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan,teknologi, data, dan infrastruktur;
b. penyelarasan program Pelatihan di kementerian/lembaga;
c. pelaksanaan kemitraan dengan pelaku usaha;
d. pelaksanaan kerja sama dengan Platform Digital;
e. penyediaan informasi pasar kerja;
f. pelaksanaan pengembangan produk Pelatihan;dan
g. pengembangan proses bisnis dan sistem operasi.

(3) Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang dan bertanggungjawab kepada Ketua Komite.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pelaksanaan kerja sarna Manajemen Pelaksana dengan Platform Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.


(1) Manajemen Pelaksana terdiri dari:
a. Direktur Eksekutif; dan
b. Direktur.

(2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b berjumlah paling banyak 5 (lima) Direktur.

(3) Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur keanggotaan Manajemen Pelaksana ditetapkan oleh Ketua Komite.

Direktur Eksekutif, Direktur, dan jabatan lainnya pada Manajemen Pelaksana dapat berasal dari non pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil.


(1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai Direktur Eksekutif, Direktur, atau jabatan lainnya pada Manajemen Pelaksana, diberikan status penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


(1) Direktur Eksekutif dan Direktur pada Manajemen Pelaksana ditetapkan oleh Ketua Komite.

(2) Penetapan oleh Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil seleksi.

(3) Untuk pertama kali, penetapan oleh Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan anggota Komite.


Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme tata kerja Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian sebagai Ketua Komite.

Bagian Keempat Sekretariat Komite

(1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite dibantu oleh Sekretariat Komite.

(2) Sekretariat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ex-officio yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme tata kerja Sekretariat Komite diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

BAB IV HAK KEUANGAN DAN FASILITAS

(1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur Eksekutif dan Direktur pada Manajemen Pelaksana diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Direktur Eksekutif dan Direktur pada Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

(3) Pegawai pada Manajemen Pelaksana diberikan hak keuangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai be saran hak keuangan bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian selaku Ketua Komite setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB V PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Program Kartu Prakerja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dianggarkan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

BAB VI PERAN PEMERINTAH DAERAH

(1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam bentuk:
a. sosialisasi pelaksanaan Program KartuPrakerja;
b. penyediaan data lembaga Pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah;
c. penyediaan data kebutuhan tenaga kerja oleh industri di daerah; dan
d. fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis Pelatihan pada Program Kartu Prakerja.

(2) Selain bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan:
a. sistem berbagi biaya pendanaan Program KartuPrakerja; dan/atau
b. pendampingan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja dan usaha kecil menengah.

(3) Segala biaya yang diperlukan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

(1) Pengendalian dilaksanakan untuk peningkatan tata kelola Program Kartu Prakerja.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan melalui:a. sistem pengendalian internal; danb. evaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja.


(1) Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana melaporkan pelaksanaan tugas Manajemen Pelaksana kepada Komite melalui Tim Pelaksana setiap 2 (dua) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Ketua Komite melaporkan pelaksanaan tugas Komite kepada Presiden setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu­ waktu apabila diperlukan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja, seluruh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan atas pelaksanaan Peraturan Presiden ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Presiden mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 63

Jika Anda membutuhkannya, silahkan download file salinan PDF berikut ini:

Perpres Kartu Pra Kerja PDF

Cek juga:

• Perpres tentang Desa
• Keppres Nomor 11 Tahun 2020
• Permenkes PSBB 2020
• PP Nomor 11 Tahun 2017
• RAB COVID-19
• PP 11 Tahun 2019

Demikian ulasan terkait Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Program Kartu Prakerja. Semoga saja penjelasan dan file dokumen PDF yang Kami berikan dapat berguna untuk Anda semua.