Dalam ulasan kali, meskipun Kami juga berbicara tentang konsep Desa Wisata. Namun akan lebih fokus menjawab salah satu permintaan Sobat Desa, yakni mengenai Perdes Desa Wisata. Baik dalam bentuk format dokumen PDF maupun Doc (Word).
Let's to start...
Idealnya, pengembangan atau pengelolaan Desa Wisata adalah untuk menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa di bidang pariwisata demi meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Secara umum, Desa Wisata memiliki beragam jenis sesuai tipologi nya masing. Berikut ini macam-macam kategori Desa Wisata, diantaranya:
- Desa Ekowisata
- Desa Geowisata
- Desa Agrowisata
- dan lain-lain
Berikut ulasan contoh Perdes Desa Wisata...
Cek juga:
- Contoh Perdes Pungutan Desa Terbaru (PDF-Doc)
- Contoh Perdes SOTK Pemerintah Desa 2019/2020
- Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Contoh Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Desa Wisata
Apakah Sobat Desa sedang mencari contoh Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Desa Wisata?Apakah Sobat Desa mencari Perdes nya dalam bentuk format Doc (Word) atau PDF?
atau kedua-duanya?
Jika benar, berarti Sobat Desa datang di situs yang tepat, karena Blog format-administrasi-desa.blogspot.com menyediakan beragam contoh format administrasi di Desa. Salah satunya adalah mengenai contoh Perdes Desa Wisata.
Untuk Sobat Desa yang membutuhkan contoh format perdes terbaru, baik dalam bentuk format PDF maupun Doc.
Sobat Desa dapat secara gratis mengunduh (mendownload) file dokumen dibawah ini:
Silahkan Sobat Desa download dokumen Perdes pembentukan dan pengembangan/pengelolaan Desa Wisata tersebut.
Jika ada kendala dalam proses download. Silahkan beritahu dan sampaikan kepada Kami.
Sekedar info: Kumpulan Perdes tentang pengelolaan Desa wisata tersebut Kami olah dari salah satu Perdes Desa Wisata di Bali dan di Lombok.
Untuk Sobat Desa yang ingin mencari contoh Perdes tentang Kelembagaan Desa (Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa), Perdes Tanah Kas Desa, Perdes Pasar Desa, Perdes Desa Siaga, dan contoh produk hukum di Desa lainnya akan Kami review pada kesempatan berikutnya.
Sebagai tambahan atau bonus. Dalam pembahasan ini juga Kami akan paparkan beberapa penjelasan terkait dengan prinsip, maksud, tujuan, dan fungsi, serta dasar hukum Desa Wisata.
Berikut ini penjelasannya:
Prinsip Dasar Pengembangan Desa Wisata
Ada beberapa prinsip-prinsip dasar atau asas dalam pengelolaan atau pengembangan Desa Wisata, diantaranya:- asas kemanfaatan dan keberlanjutan;
- asas kreatif dan partisipatif;
- asas efisien dan efektif; dan
- asas berkeadilan sosial serta berwawasan lingkungan.
Apa maksud dan tujuan pembentukan dan pengembangan Desa Wisata?
Apa saja maksud pembentukan dan pengembangan Desa Wisata?
Idealnya, pengembangan atau pengelolaan Desa Wisata dimaksudkan untuk menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa di bidang pariwisata demi meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.Apa saja tujuan pembentukan dan pengembangan Desa Wisata?
Tujuan pembentukan dan pengembangan Desa Wisata adalah untuk:- menjaga, melindungi dan melestarikan tradisi budaya dan kearifan lokal untuk memperkokoh kebudayaan nasional;
- memanfaatkan potensi budaya dan kearifan lokal demi pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat.
- menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa demi mendukung pembangunan pariwisata;
- memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang bagi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan pariwisata desa;
- mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat; dan
- mengangkat citra Desa;
- Dan tujuan-tujuan lainnya.
Apa fungsi Desa Wisata?
Pengembangan Desa Wisata berfungsi sebagai sarana:- pelestarian seni dan budaya;
- pembangunan pariwisata berbasis masyarakat; dan
- edukatif dan rekreatif.
Dasar Hukum Desa Wisata
Berikut ini yang menjadi dasar hukum Desa Wisata, meliputi:- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Peraturan Daerah kabupaten ...... Nomor ... Tahun .... tentang Desa Wisata;
- Peraturan Bupati ..... Nomor .... Tahun ... tentang Desa Wisata;
- Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun .. tentang Pengelolaan Desa Wisata.
- Dan seterusnya.
- Kumpulan Permendagri tentang Desa
- Kumpulan Permendes tentang Desa
- Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Perbup tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
