APBDes 2021 : Contoh Format, Tahapan Penyusunan, Juknis, Dasar Hukum, dan Lampiran

Bagaimana contoh APBDes 2021?

Berikut ini penjelasan lengkapnya beserta file download dokumennya dalam bentuk format Doc (Word), Excel, dan PDF!

Gambar Ilustrasi : Contoh APBDes 2021 Format Excel, Doc, dan PDF (Lengkap)

Bagaimana Tahapan Penyusunan APBDes 2021?

Ada beberapa tahapan atau alur yang perlu dilalui dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2021. Hal ini sebagaimana diatur dalam Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjadi dasar/landasan/rujukan/acuan/SOP/parameter bagi Tim Penyusun RAPBDes (Pemerintah Desa), BPD, Inspektorat, dan lain-lain yang terkait sistem akuntansi pengelolaan keuangan di Desa.

Berikut ini penjelasan singkatnya:

• Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDes 2021 berdasarkan RKP Desa 2021 tahun berkenaan.
• Selain berdasarkan dokumen RKP Desa tersebut, penyusunan rancangan APBDes dilakukan dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBDes yang telah diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwali).
• Draft rancangan APBDes tahun anggaran 2021 ini kemudian dijadikan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa (Perdes) APBDes 2021.
• Rancangan Perdes APBDes yang telah disusun tersebut kemudian disampaikan oleh Sekretaris Desa kepada Kepala Desa.
• Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan dokumen pengelolaan keuangan desa tersebut kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
• Untuk lebih jelasnya dan lengkap mengenai prosedur/tata cara/mekanisme penyusunan APBDes dan perubahan-nya, Anda dapat mempelajari muatan/isi yang terdapat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Atau melalui artikel khusus berikut ini: Tahapan Penyusunan Perdes APBDes.

Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan APBDes 2021

Untuk memudahkan Sobat Desa membuat atau menyusun dokumen APBDes (secara teknis), ada beberapa langkah yang dapat Sobat Desa lakukan dalam penyusunan APBDes 2021.

Berikut ini juknis penyusunan APBDes tahun 2021 yang dapat Anda coba terapkan di Desa:

• Langkah Pertama: Isikan semua Pendapatan Desa. Mulai dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Desa lainnya.
• Langkah Kedua: Jumlahkan semua pendapatan (sebagaimana pada langkah pertama)
• Langkah Ketiga: Menetapkan pagu belanja operasional (maksimal 30%)
• Langkah Keempat: Menghitung pagu Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan mengacu pada Peraturan Daerah/Peraturan Bupati mengenai besaran siltap/gaji.
• Langkah Kelima: Menghitung Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
• Langkah Keenam: Menghitung Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
• Langkah Ketujuh: Penyediaan belanja operasional pemerintahan desa (meliputi: ATK, makan minum, honor PKPKD dan PPKD, belanja perlengkapan perkantoran, belanja telepon/internet, dan lain-lain).
• Langkah Kedelapan: Menghitung penyediaan tunjangan BPD
• Langkah Kesembilan: Menghitung penyediaan operasional BPD
• Langkah Kesepuluh: Menghitung penyediaan insentif RT/RW
• Langkah Kesebelas: Menghitung belanja pembangunan publik yang penggunaannya untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan desa (diluar ketentuan 30%), belanja pelaksanaan pembangunan desa, belanja pembinaan kemasyarakatan desa, belanja pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Bagi yang mau download. Selengkapnya Sobat Desa dapat mendownload file Juknis APBDes Doc (Word) dan PDF berikut ini:

Cek juga:

• Panduan Evaluasi APBDes
• Lembar Evaluasi APBDes Terbaru
• Mekanisme Penyusunan RKP Desa dan DU RKP Desa

Dasar Hukum Penyusunan dan Penetapan APBDes 2021

Berikut ini apa yang menjadi dasar hukum penyusunan dan penetapan APBDes 2021, diantaranya:

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
• Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);  
• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015 Nomor 159);
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor ____)
• Peraturan Bupati _________ Nomor ______ Tahun _______ tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten ______ Tahun ______ Nomor _____);
• Peraturan Bupati _______ Nomor _____ Tahun ________ tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten _______ Tahun ______ Nomor ______);
• Peraturan Bupati _______ Nomor _______ Tahun _____ tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten _______ Tahun _______ Nomor _______);
• Dan seterusnya
• Dan seterusnya.
• Dan seterusnya...
• Peraturan Desa _______ Nomor ______ Tahun _______ tentang Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa _______ Tahun ________ Nomor ______);
• Peraturan Desa _______ Nomor ______ Tahun _________ tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa _______ Tahun _______ (Lembaran Desa ________ Tahun ________ Nomor ________);
• Dan Seterusnya...
• Dan Seterusnya...
• Dst.

Cek juga:

• Contoh Perbup Pengelolaan Keuangan Desa Terbaru
• Kumpulan Permendes tentang Desa (Lengkap)
• Kumpulan Permendagri tentang Desa (Lengkap)
• Juknis Pendidikan Kesetaraan
• Juknis PAUD
• Dasar Hukum Linmas
• Dasar Hukum Struktur Organisasi PKK

Dari semua regulasi hukum diatas pada prinsipnya secara teknis dan khusus diatur dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) yang berlaku di daerah Anda masing-masing.

Contoh Rancangan Perdes APBDes 2021

Gambar : Contoh Perdes APBDes 2021 (Format PDF dan Doc)

Untuk Sobat Desa yang membutuhkan contoh rancangan Perdes APBDes 2021. Silahkan download format Word (Doc) dan PDF berikut ini:



Silahkan download file Doc (Word) dan PDF diatas.

(Dalam file yang kami sertakan diatas terdapat contoh draft peraturan desa tentang APBDes sesuai Permendagri 20/2018 dan format Sistem Keuangan Desa/Siskeudes terbaru. Silahkan Anda kembangkan dan sesuaikan file konsideran APBDes tersebut).

Cek juga:

• Contoh Perdes Aset Desa Terbaru
• Perdes Penyertaan Modal BUMDes
• Perdes Pembentukan BUMDes

Contoh Lampiran APBDes 2021

Gambar : Contoh Lampiran APBDes 2021 (Format Excel dan PDF)

Berikut ini adalah contoh lampiran APBDes tahun 2021 sesuai Permendagri:

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN      Rp.	SUMBER DANA
			4		PENDAPATAN
			4	1	PADesa
			4	2	Transfer
			4	3	Pendapatan lain-lain
					JUMLAH   PENDAPATAN
			5		BELANJA
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa
2					Pelaksanaan Pembangunan Desa
2	1				Pendidikan
2	1	05			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan   Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar
2	1	05	5	3	Belanja   Modal
5					Penanggulangan Bencana, Keadaan   Darurat dan Mendesak
5	1				Penanggulangan Bencana
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga
5	1				Keadaan Darurat
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga
		dst
					JUMLAH BELANJA
					SURPLUS   /(DEFISIT)
			6		PEMBIAYAAN
			6	1	Penerimaan Pembiayaan
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan
					SELISIH PEMBIAYAAN

Bagi Sobat Desa yang sedang mencari contoh lampiran APBDes 2021. Silahkan Sobat Desa download contoh format Excel (Xls) dan PDF pada link download berikut ini:



(Jika ada file terbaru yang sudah jadi untuk manual maupun versi Siskeudes, akan Kami update seperti biasa)

Cek juga: Kumpulan Contoh RAB Desa (Lengkap)

Pada file dokumen tersebut, Sobat Desa akan menemukan lampiran APBDes yang sudah sesuai ketentuan teknis yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

File tersebut hanyalah contoh. Jadi Sobat Desa dapat mengembangkan dan menyesuaikan-nya.

Banner/Baliho APBDes 2021

Apakah Sobat Desa sedang mencari contoh "Baliho APBDes 2021"?

Selain itu, apakah Anda juga sedang mencari contoh desain "Banner APBDes 2021"?

Bagi yang berminat, Anda bisa download contoh format gambar (PNG, JPG, CDR, Vector, dan lain-lain) dibawah ini:

Download Baliho APBDes 2021

atau:

Download Banner APBDes 2021

(Saat ini file nya belum ada. Jika sudah ada akan Kami update seperti biasa)

Cek juga:

• Desain Baliho HUT RI Terbaru
• Logo BUMDes
• Logo Karang Taruna Desa/Kelurahan
• Logo BPD
• Logo Linmas
• Logo Pilkades

Contoh Penjabaran APBDes 2021

Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa (Perkades) dengan mengacu pada Perdes APBDes Tahun Anggaran 2021 yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Gambar : Contoh Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2021

Pada dasarnya, format Perkades Penjabaran APBDes 2021 mengacu pada format yang diatur dalam Permendagri 20/2018.

Untuk itu, bagi Sobat Desa yang belum punya contoh format-nya. Sobat Desa dapat mendownload file format Word (Doc), PDF, atau Excel (Xls) dibawah ini:

Cek juga: Kumpulan Aplikasi Keuangan Desa (Lengkap)

Demikian review tentang #APBDes 2021". Untuk daftar kode rekening-Nya, silahkan Sobat Desa cek dan telusuri dalam Blog format-administrasi-desa.blogspot.com ini. Apabila ada perubahan/revisi akan Kami update sebagaimana mestinya.