Penyusunan RKP Desa dan DU RKP Desa

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa (Musdes)

• Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
• Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
• Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan;

• Dokumen RPJM Desa
• Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya
• Data dan Informasi Pendukung Lainnya

• Pemerintah Desa 
• Badan  Permusyawaratan Desa
• Lembaga Kemasyarakatan Desa
• Kader Pemberdayaan Masyarakat
• Tokoh agama dan masyarakat
• Pemuka pendidikan
• Kelompok  rentan  (miskin,  difabel,  lansia) 
• Perwakilan kelompok lainnya (nelayan, pengrajin, petani, perempuan).

• Camat
• Pendamping desa
• Dan/atau pihak ketiga lainnya.

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk dan menetapkan Panitia Musyawarah Desa. 
2. Panitia Musyawarah Desa diketuai oleh Sekretaris BPD dibantu  oleh  anggota  BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), unsur masyarakat, dan perangkat Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD. Keanggotaan panitia Musyawarah Desa bersifat sukarela. Susunan kepanitiaan Musyawarah Desa terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, dengan jumlah personil paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
3. Panitia Musdes mengumumkan pelaksanaan Musdes kepada masyarakat luas, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musdes.
4. Tugas panitia musyawarah desa, diantaranya :

• Mempersiapkan susunan acara dan media pembahasan berdasarkan dokumen bahan pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Desa dan dokumen pandangan resmi BPD.
• Menyiapkan media pembahasan (penggandaan dokumen, penyiapan ringkasan materi, pembuatan media tayang atau menuangkan materi pembahasan melalui media lainnya).
• Menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta Musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Musdes.
• Melakukan registrasi peserta Musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan Musdes.

Gambar : Musdes RKP Desa

• Musyawarah dipimpin oleh Ketua BPD. Apabila Ketua BPD berhalangan hadir, posisi pimpinan Musdes dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.
• Musyawarah Desa dipandu oleh ketua Panitia Musyawarah Desa.
• Sekretaris Musdes adalah salah satu anggota BPD, atau unsur masyarakat dan/atau LPMD.
• Peserta yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Desa harus menandatangani daftar hadir.
• Musdes dimulai dan dibuka apabila peserta yang hadir telah memenuhi 2/3 dari peserta yang diundang, dan/atau telah disepakati oleh para peserta Musdes.
• Sekretaris BPD selaku Ketua Panitia Musdes membacakan susunan acara sebelum Musyawarah Desa dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.
• Sekretaris BPD meminta persetujuan seluruh  peserta  yang hadir perihal susunan acara dan Peserta musyawarah berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan.
• Jika susunan acara Musyawarah Desa telah disetujui oleh peserta Musdes, maka musyawarah dilanjutkan dengan dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.

• Pemaparan Pemerintah Desa tentang Rencana Prioritas Program/Kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan RPJMDesa pada tahun rencana.
• Pemaparan Pemerintah Desa  atas  evaluasi  pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
• Tanggapan  resmi  BPD  terhadap  pemaparan  Pemerintah Desa tentang Rencana Prioritas Program/Kegiatan tahun berkenaan  serta  evaluasi  atas  pelaksanaan  RKP  Desa tahun sebelumnya.
• Pandangan masyarakat peserta Musdes terhadap pemaparan Pemerintah Desa tentang Rencana Prioritas Program/Kegiatan tahun berkenaan serta evaluasi atas pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.
• Tanggapan Pemerintah Desa atas pandangan resmi dari berbagai pihak terhadap pemaparan Pemerintah Desa tentang Rencana Prioritas Program/Kegiatan tahun berkenaan dan evaluasi atas pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.

• Pimpinan siding menjelaskan tugas, kriteria dan keanggotaan dari Tim Verifikasi.
• Pandangan peserta musyawarah serta usulan calon untuk dapat ditetapkan menjadi Tim Verifikasi.

• hal-hal strategis yang dibahas tentang hasil evaluasi atas  pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, rencana prioritas  kegiatan pembangunan masyarakat yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan RPJM Desa tahun berkenaan serta Tim Verifikasi.
• hari dan tanggal Musyawarah Desa;
• tempat Musyawarah Desa;
• susunan acara Musyawarah Desa;
• waktu pembukaan dan penutupan Musyawarah Desa;
• pimpinan dan sekretaris Musyawarah Desa;
• jumlah dan nama peserta Musyawarah Desa yang menandatangani daftar hadir;
• undangan yang hadir.

• Pelaksanaan Musdes diselenggarakan selambat-lambatnya bulan Juni tahun berjalan.
• Lebih lanjut mengenai Pembentukan, Tugas, Unsur Keanggotaan (Kriteria/Syarat), Jumlah Anggota, Contoh SK, dan Dokumen-Dokumen yang diperiksa Tim Verifikasi RKP Desa. Anda bisa cek di artikel “Tim Verifikasi RKP Desa”.

• Berita Acara Musdes penyusunan RKP Desa memuat kesepakatan Hasil Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa untuk prioritas program/ kegiatan tahun rencana.
• Risalah Musyawarah Desa dipublikasikan melalui media komunikasi yang  ada  di  desa agar  diketahui  oleh  seluruh  masyarakat  desa. Proses dan hasil kesepakatan Musdes penyusunan RKP Desa dituangkan dalam Berita Acara Musdes Penyusunan RKP Desa (sesuai Lampiran Permendagri114/2014).

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa

• Mengidentifikasi komponen dan besaran dana yang akan masuk ke desa;
• Mengidentifikasi program yang akan masuk ke desa;
• Merumuskan rencana program pembangunan desa;

• Mengidentifikasi potensi pendapatan desa yang bersumber dari PADesa
• Kelompok transfer
• Pendapatan lain-lain. 

• Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan : (1) Potensi Pendapatan Asli Desa, yang meliputi hasil usaha desa, hasil pengelolaan aset desa, swadaya, partisipasi, dan gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
• Pagu Indikatif kelompok transfer yang meliputi Rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN, Rencana   Alokasi   Dana   Desa   (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten. Rencana  bagian  dari  hasil  pajak  daerah  dan  retribusi daerah Kabupaten, Rencana bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD. 
• Pendapatan lain-lain, meliputi Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan Lain-lain pendapatan desa yang sah

• Dokumen Potensi PADesa, 
• Dokumen Pagu Indikatif Kelompok Transfer dan pendapatan lain lain. (sesuai Lampiran Permendagri 114/2014)

• Apabila terjadi keterlambatan penyampaian informasi Pagu Indikatif Desa, maka Pemerintah Kabupaten akan menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa.
• Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan  perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi Pagu Indikatif Desa.

• Mengidentifikasi program/kegiatan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten yang akan masuk desa.
• Menyelaraskan program kegiatan di desa dengan program pemerintah, provinsi dan pemerintah kabupaten.

• Pencermatan Pagu Indikatif dan Penyelarasan Program ke Desa dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Juli tahun berjalan.
• Rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten yang masuk ke desa dan hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa

• Menemukan kesesuaian RPJM Desa dengan kondisi desa;
• Memastikan prioritas program/kegiatan RPJM Desa pada tahun rencana sesuai dengan kondisi faktual desa dan masyarakat.

• Tim  penyusunan  RKP  Desa  mencermati  skala  prioritas  usulan rencana  kegiatan  pembangunan  desa untuk 1  tahun  perencanaan sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
• Hasil pencermatan selanjutnya menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

• Dokumen RPJM Desa untuk tahun ke-n yang telah dicermati ulang dengan adanya perubahan.
• Daftar Prioritas Program/Kegiatan tahun rencana (n) yang sesuai hasil pencermatan RPJM Desa. (Format Rancangan RKP Desa), Lampiran Permendagri 114/2014.

• Metode yang digunakan dalam Kegiatan Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa adalah Analisa Dokumen.
• Pelaksana Kegiatan Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa adalah Tim Penyusun RKP Desa.
• Waktu pelaksanaan Kegiatan Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa Paling lambat bulan Juli tahun berjalan

Penyusunan Rancangan RKP Desa

• Proses penyusunan Rancangan RKP Desa yang sesuai dengan kebijakan yang terkait dengan desa, konteks lokal, kebutuhan desa maupun kapasitas sumber daya yang dimiliki.
• Proses menyusun rencana program/kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang terkait Desa, konteks lokal, kebutuhan desa maupun kapasitas sumber daya yang dimiliki.

• Menyusun  rencana  prioritas  program,  kegiatan,  dan  anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
• Menyusun  rencana  prioritas  program,  kegiatan,  dan  anggaran Desa  yang  dikelola  melalui  kerja  sama  antar desa  dan  pihak ketiga;
• Menyusun rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh desa  sebagai  kewenangan  penugasan  dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten;
• Menyusun usulan Tim Pengelola Kegiatan atau Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang terdiri atas  unsur perangkat  desa, lembaga kemasyarakatan desa,  dan/atau unsur masyarakat desa.
• Menyusun usulan Tim Verifikasi program kegiatan RKPDes.

• Hasil kesepakatan musyawarah desa
• Pagu Indikatif Desa;
• Pendapatan Asli Desa;
• Rencana kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten;
• Jaring  aspirasi  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  DPRD  Kabupaten;
• Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
• Hasil kesepakatan kerjasama antar desa;
• Hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga;

• Menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan anggaran desa sesuai dengan jenis rencana kegiatan;
• Menyusun rancangan RKP Desa beserta RAB;
• Menyusun Daftar Usulan (DU) program dan kegiatan pembangunan desa dan kawasan pedesaan.

• Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.
• Daftar pelaksana kegiatan desa.
• Rancangan RKP Desa (Format sesuai Lampiran Permendagri 114/2014).
• Gambar Rencana Prasarana dan Rencana Anggaran (Format sesuai Lampiran Permendagri 114/2014).
• Pemeriksaan dokumen Proposal Teknis dan RAB (Format sesuai Lampiran Permendagri 114/2014).
• Daftar Usulan RKP Desa (Format sesuai Lampiran Permendagri 114/2014).
• Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa (Format sesuai Lampiran Permendagri 114/2014).

• Metode yang digunakan dalam penyusunan rancangan RKP Desa adalah Musyawarah terbatas internal Tim Penyusun RKP Desa
• Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan RKP Desa adalah Tim Penyusun RKP Desa.
• Waktu Pelaksanaan Penyusunan Rancangan RKP Desa adalah Bulan Juli tahun berjalan.
• Susunan Keanggotaan TPK/TPBJ sesuai dengan format Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
• Keanggotaan TPK/TPBJ mengikutsertakan perempuan.
• Kepala Desa berhak dan wajib memeriksa rancangan RKP Desa. Apabila Kepala Desa sudah menyetujui rancangan RKP Desa, maka selanjutnya Kepala Desa dapat menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbangdes).

Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

• Rancangan   RKP   Desa   yang   memuat   rencana   penyelenggaraan Pemerintahan Desa,  pelaksanaan  pembangunan  Desa,  pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
• Rancangan DU-RKP Desa;
• Daftar prioritas program/kegiatan serta sumber pendanaan

• Pemerintah Desa
• Badan  Permusyawaratan Desa (BPD)  
• Lembaga Kemasyarakatan Desa
• Kader Pemberdayaan Masyarakat
• Pemuka agama
• kelompok marginal (miskin, disabilitas, lansia)
• perwakilan kelompok  (nelayan,  petani,  perempuan)
• Unsur masyarakat diutamakan yang berkepentingan langsung dengan materi Musrenbangdes dengan memperhatikan keterwakilan dari kelompok marginal/rentan.

• Camat
• Tenaga pendamping
• dan/atau pihak ketiga.

1. Kepala Desa membentuk panitia Musrenbangdes dari unsur perangkat desa dan unsur lain diluar pemerintah desa.
2. Panitia Musrenbangdes mengumumkan pelaksanaan Musrenbangdes kepada masyarakat luas, paling lambat 12 (dua belas) hari sebelum pelaksanaan Musrenbangdes.
3. Tugas panitia Musrenbangdes:

• Mempersiapkan susunan acara dan media pembahasan berdasarkan dokumen bahan pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Desa;
• Menyiapkan media pembahasan (penggandaan dokumen, penyiapan ringkasan materi, pembuatan media tayang atau menuangkan materi pembahasan melalui media lainnya);
• Menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta Musrenbangdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Musrenbangdes;
• Melakukan registrasi peserta Musrenbangdes bagi peserta yang berkeinginan hadir.

• Musyawarah dipimpin oleh Kepala Desa. Apabila Kepala Desa berhalangan hadir, posisi pimpinan Musrenbangdes dapat digantikan oleh sekretaris desa. Musrenbangdes dipandu oleh Ketua Panitia;
• Sekretaris adalah salah satu anggota LKMD, atau unsur masyarakat dan/atau KPMD;
• Narasumber adalah Ketua Tim Penyusun RKP Desa;
• Panitia melakukan pendaftaran peserta. Peserta yang hadir dalam kegiatan Musrenbangdes harus menandatangani daftar hadir;
• Musrenbangdes dimulai dan dibuka apabila peserta yang hadir telah memenuhi 2/3 dari peserta yang diundang, dan atau telah disepakati oleh para peserta Musrenbangdes;
• Sekretaris Desa selaku ketua panitia musrenbangdes membacakan susunan acara sebelum Musrenbangdes;
• Sekretaris Desa meminta  persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara dan peserta musyawarah berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan;
• Jika susunan acara Musrenbangdes telah disetujui oleh peserta, maka musyawarah dilanjutkan dipimpin oleh pimpinan Musrenbangdes.

• Pemaparan Pemerintah Desa tentang Rancangan RKP Desa;
• Penyampaian hasil verifikasi kegiatan rancangan RKP Desa oleh Tim Verifikasi;
• Tanggapan peserta Musrenbangdes terhadap Rancangan RKP Desa;
• Tanggapan  dan  jawaban  Pemerintah  Desa  atas  pandangan peserta musrenbangdes;

• Hal-hal  strategis  yang  dibahas  tentang  Rencana  Prioritas Kegiatan Pembangunan Masyarakat yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan RPJMDes hari dan tanggal Musrenbangdes;
• Tempat Musrenbangdes;
• Acara Musrenbangdes;
• Waktu pembukaan dan penutupan Musrenbangdes;
• Pimpinan dan Sekretaris Musrenbangdes;
• Jumlah dan nama peserta Musrenbangdes yang menandatangani daftar hadir; dan
• Undangan yang hadir.

• Daftar program dan kegiatan pembangunan yang disepakati untuk direncanakan dalam RKP Desa;
• Daftar program dan kegiatan pembangunan tidak disepakati untuk direncanakan dalam RKP Desaa beserta alasannya;
• Hasil pembahasan DU-RKP Desa.

Penyusunan Rancangan Akhir RKP Desa

• Hasil Musrenbang RKP Desa;
• Dokumen Rancangan RKP Desa.

• Daftar Usulan Pelaksana Kegiatan;
• Rencana Anggaran Biaya (RAB);
• DU RKP Desa;
• Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

• Waktu pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan akhir RKP Desa adalah Minggu ke 2 bulan September tahun berjalan.

Penetapan RKP Desa

• Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa;
• Penetapan Perdes tentang RKP Desa.

• Metode yang digunakan dalam penetapan RKP Desa ini adalah Penulisan Draft Peraturan Desa dan rapat bersama.
• Waktu Pelaksanaan Penetapan RKP Desa adalah September tahun berjalan.

Perubahan RKP Desa

• Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau
• Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.

• RKP Desa;
• Dokumen lain yang dibutuhkan terkait dengan alasan dilakukannya perubahan RKP Desa.

• Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
• Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
• Menyusun  rancangan  kegiatan  yang  disertai  rencana  kegiatan  dan RAB; dan
• Menyusun rancangan RKP Desa Perubahan.

• Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
• Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
• Menyusun  rancangan  kegiatan  yang  disertai  rencana  kegiatan  dan RAB;
• Menyusun rancangan RKP Desa Perubahan.

• Metode yang digunakan dalam Kegiatan Perubahan RKPDes adalah melalu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Khusus (Musrenbangdes Khusus)
• Waktu pelaksanaan perubahan RKP Desa disesuaikan dengan kejadian khusus atau kondisional/opsional.

Pengajuan Daftar Usulan (DU) RKP Desa

• Pemerintah Desa menyampaikan  DU  RKPDes  kepada  Bupati  melalui Camat
• Waktu pelaksanaan pengajuan DU-RKP Desa paling lambat 31 Desember tahun berjalan
• Setelah DU RKP Desa sampai ke tangan Bupati, selanjutnya dijadikan materi bahan Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten, kemudian diinformasikan kepada pemerintah desa paling lambat Juli tahun anggaran berikutnya.