Title: Menebar Benih Akuntabilitas Keuangan Desa
Published by: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Yogyakarta
Release Date: 2015
Genre: Keuangan Desa
Pages: 62
ISSN: 2088-2890
Type: PDF
ISSN: 2088-2890
Type: PDF
Akuntabilitas Keuangan Desa adalah sebuah kebutuhan. Menepis keraguan dengan ber-akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas adalah mekanisme pengendalian bagi organisasi publik ditengah keragu-raguan/kekhawatiran sebagian kalangan akan potensi penyimpangan yang bakal terjadi dalam pengelolaan dana desa sebagaimana sering kita simak dalam media massa. Buku Desa ini hadir untuk memberikan pencerahan mengenai keuangan desa dalam perspektif akuntabilitas.
Akuntabilitas Keuangan Desa
Apa yang dimaksud dengan "Akuntabilitas"? Dan bagaimana mewujudkannya?
Dalam konteks pengelolaan dana desa, merujuk pada pendapat Barbara Romzek dan Patricia Ingraham, James Flaser, Melvin J Dubnick, dan Donald Kettl, Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai "perangkat yang didesain untuk mengawasi aparat desa agar berperilaku sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku dengan memberikan kewajiban kepada mereka untuk mampu menjawab segenap pertanyaan baik dari pihak internal maupun eksternal mengenai pelaksanaan tugas dan kinerjanya sebagai aparat desa".
Berdasarkan definisi tersebut, maka akuntabilitas diharapkan dapat tercipta sebuah mekanisme yang dapat memantau perilaku, tindak tanduk dan kinerja dari aparat desa dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewenangannya.
Lebih lanjut, Dixon at al., Bovens, dan Schillemans membagi "akuntabilitas" menjadi dua jenis berdasarkan kewajibannya, yaitu:
Cek juga: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
Mewujudkan pengelolaan dana desa memerlukan media yang akan mempertemukan dua sisi kepentingan, yakni kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat dari program maupun kegiatan yang dibiayai dana desa dengan kepentingan perangkat desa sebagai pihak yang diberi kewenangan mengelola dana desa.
- Akuntabilitas Vertikal = Pertanggungjawaban kepada otoritas di tingkat yang lebih tinggi atau pemberi tugas, yaitu Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten
- Akuntabilitas Horizontal = Pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada Masyarakatnya
Cek juga: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
Mewujudkan pengelolaan dana desa memerlukan media yang akan mempertemukan dua sisi kepentingan, yakni kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat dari program maupun kegiatan yang dibiayai dana desa dengan kepentingan perangkat desa sebagai pihak yang diberi kewenangan mengelola dana desa.
Mekanisme akuntabilitas pengelolaan keuangan desa telah diatur melalui peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah. Peraturan-peraturan tersebut mengarahkan aparat desa untuk mengikuti tahapan sistematis dalam pengelolaan dana desa. Di mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan dilengkapi dengan media akuntabilitasnya.
Berikut ini petikan yang Kami sari dari Buku Menebar Benih Akuntabilitas Keuangan Desa:
Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi pilihan tema yang kami angkat pada edisi kali ini. Kesiapan aparat desa untuk mengelola anggaran yang jumlahnya meningkat cukup signifikan dengan mekanisme pengelolaan yang berbeda dari sebelumnya selalu menjadi pertanyaan di tengah masyarakat.
Belum lagi sejumlah kasus penyalahgunaan wewenang oleh para kepala desa yang banyak menghiasi berita media cetak maupun elektronik terus terngiang dalam ingatan mereka. Padahal anggaran yang mereka kelola selama ini relatif kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran pasca lahirnya Undang-undang Desa.
Tak pelak hal ini membuat masyarakat ragu dengan kemampuan para kepala desa dan aparat-nya untuk mewujudkan kemajuan desa berbekal anggaran yang diamanatkan kepada mereka.
Diperlukan komitmen kuat dari seluruh aparat pemerintah terkait, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai desa untuk menyiapkan semua infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga keraguan masyarakat tersebut dapat ditepis.
Sebetulnya, ini adalah edisi majalah BPKP. Namun bagi Kami ini juga bisa dijadikan buku pencerahan dan referensi dalam akuntabilitas praktik pengelolaan keuangan desa.
Dalam konteks, pelajar atau mahasiswa, Majalah atau Buku ini bisa jadi salah satu bahan referensi untuk menyusun "skripsi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa". Dan masih banyak lagi manfaat dari buku ini.
Buku ini juga mengulas "indikator akuntabilitas keuangan desa", "determinan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa", sampai hasil studi kasus mengenai akuntabilitas keuangan desa selama ini.
Untuk selengkapnya, Anda dapat mendownload gratis (free) buku tersebut dibawah ini :
 |
| [Sampul Belakang Buku Menebar Benih Akuntabilitas Keuangan Desa-BPKP] |
DOWNLOAD BUKU MENEBAR BENIH AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA
Silahkan Sobat Desa download buku BPKP dalam bentuk format PDF yang dikemas dalam file WinRar tersebut.
Cek juga: Edisi Khusus Warta Pengawasan BPKP terkait Akuntabilitas Keuangan Desa
Jika ada kendala atau pertanyaan, silahkan beritahu Kami lewat kolom komentar atau hubungi Kami melalui saluran yang sudah tersedia di Blog format-administrasi-desa.blogspot.com ini.
Cek juga: Edisi Khusus Warta Pengawasan BPKP terkait Akuntabilitas Keuangan Desa
Jika ada kendala atau pertanyaan, silahkan beritahu Kami lewat kolom komentar atau hubungi Kami melalui saluran yang sudah tersedia di Blog format-administrasi-desa.blogspot.com ini.
Demikian review Buku Menebar Benih Akuntabilitas Keuangan Desa. Semoga ulasan ini dapat membantu Sobat Desa memahami gambaran umum tentang Buku/majalah yang diterbitkan oleh BPKP ini.
Tag terkait:
- buku menebar benih akuntabilitas keuangan desa
- buku akuntabilitas keuangan desa
- akuntabilitas keuangan desa
- akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
- indikator akuntabilitas keuangan desa
- akuntabilitas laporan keuangan desa
- skripsi akuntabilitas keuangan desa
- akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa
- akuntabilitas praktik pengelolaan keuangan desa
- skripsi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
- determinan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
